AS Akan Tutup Pusat Misi di Gaza, Pindah ke Strategi Keamanan Internasional

Key Strategy – Dikutip laporan Reuters pada Jumat, Washington dilaporkan akan menutup pusat misinya di Jalur Gaza setelah gagal memastikan kedua pihak, Israel dan Hamas, untuk mematuhi gencatan senjata. Pergeseran ini dianggap sebagai respons terhadap ketidakmampuan pihak-pihak tersebut dalam mempertahankan kondisi tenang selama beberapa bulan terakhir. Menurut para diplomat kepada Reuters, keputusan ini mencerminkan frustrasi AS terhadap upaya mediasi yang selama ini dijalankan oleh Pusat Koordinasi Sipil-Militer (CMCC), yang sebelumnya bertugas mengawasi implementasi gencatan senjata serta distribusi bantuan kemanusiaan.

CMCC Dianggap Tidak Efektif dalam Menjaga Gencatan Senjata

Pusat Koordinasi Sipil-Militer (CMCC) yang beroperasi di Gaza selama bertahun-tahun telah menunjukkan kegagalan dalam menjaga konsistensi antara Israel dan Hamas. Meski berusaha memfasilitasi komunikasi, CMCC tidak mampu mencegah eskalasi serangan dan pertukaran tembakan yang terus berlangsung. Hal ini terjadi seiring dengan penolakan Hamas untuk melucuti senjata dan pembangkangan Israel terhadap rencana rundingan. Sebagai akibatnya, AS memutuskan untuk mengganti CMCC dengan struktur yang lebih kuat dan berorientasi keamanan.

Dikutip dari sumber diplomatik, AS menyatakan bahwa CMCC tidak mampu memastikan aliran bantuan kemanusiaan yang stabil bagi penduduk Gaza, serta menegaskan ketidakpatuhan terhadap gencatan senjata yang diusulkan.

Rencana Transisi ke Misi Keamanan Internasional

Dalam upaya meningkatkan pengaruhnya, AS merencanakan untuk memimpin misi keamanan internasional baru yang akan mengawasi situasi di wilayah Palestina tersebut. Misinya akan menempatkan sekitar 40 tentara Amerika Serikat dalam Pasukan Stabilisasi Internasional, yang diharapkan dapat mengendalikan konflik dan mendorong keterlibatan pihak-pihak lain seperti Mesir dalam proses perdamaian. Para diplomat menyebutkan bahwa keputusan ini bertujuan untuk memperkuat keberhasilan gencatan senjata, sementara juga menjaga keamanan warga sipil di zona konflik.

Pasukan stabilisasi ini akan beroperasi secara bersamaan dengan pasukan Israel, dengan tujuan menciptakan keseimbangan kekuatan di tengah ketegangan yang memanas. Pernyataan diplomat mengungkapkan bahwa AS percaya bahwa kehadiran pasukan keamanan internasional akan mempercepat kesepakatan jangka panjang antara kedua pihak, terutama dalam menyelesaikan masalah penggunaan senjata dan akses bantuan kemanusiaan.

Resolusi PBB Dukung Rencana Perdamaian Trump

Dalam konteks ini, Dewan Keamanan PBB pada November 2025 menyetujui resolusi yang diajukan oleh AS, mendukung rencana komprehensif Presiden Donald Trump untuk menyelesaikan situasi di Gaza. Resolusi ini menyetujui pembentukan pemerintahan internasional sementara untuk wilayah Palestina tersebut, serta mengusulkan pembentukan Dewan Perdamaian yang dipimpin langsung oleh Trump. Mandat pasukan stabilisasi internasional juga dijalankan dalam kerja sama dengan Israel dan Mesir, sebagai penjamin keamanan di tengah transisi politik yang diusulkan.

Proses resolusi tersebut mengumpulkan 13 suara dukungan, sementara Rusia dan China memilih untuk abstain. Meski tidak menghentikan proses penyelesaian konflik, keputusan ini menunjukkan komitmen AS untuk melibatkan organisasi global dalam mengawasi keberlanjutan gencatan senjata. Resolusi ini juga memperkuat posisi Trump sebagai arsitek perubahan politik di Timur Tengah, terutama dalam menyelesaikan konflik Gaza yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Imbas dari Ketidakstabilan Politik di Gaza

Kebijakan AS untuk menutup CMCC dan beralih ke model misi keamanan internasional menimbulkan perdebatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Pada saat resolusi PBB disahkan, serangan Israel terhadap Gaza tetap berlangsung, dengan dampak signifikan terhadap warga sipil. Hamas, di sisi lain, menolak untuk melucuti senjata dan terus berupaya memperkuat posisi militernya, yang memicu ketegangan berkelanjutan.

Analisis diplomatik menyatakan bahwa keputusan AS ini bisa menjadi langkah awal menuju fase kedua dari rencana perdamaian Trump. Namun, keberhasilan strategi tersebut bergantung pada koordinasi yang lebih baik antara pihak-pihak terlibat, serta dukungan dari negara-negara lain. Misalnya, Mesir dan Israel diharapkan menjadi mitra utama dalam mengawasi pelaksanaan rencana ini, terutama dalam mengatur aliran bantuan dan menjaga stabilitas di wilayah yang rentan.

Kebutuhan Keterlibatan Global untuk Memutus Siklus Konflik

Keberlanjutan gencatan senjata di Gaza menjadi tantangan besar, karena kedua pihak terus memperdebatkan masalah utama seperti kontrol wilayah dan kemerdekaan politik. Dengan mengganti CMCC dengan misi keamanan internasional, AS ingin memastikan bahwa kebijakan lebih luas diterapkan, bukan hanya mediasi antara Israel dan Hamas, tetapi juga keterlibatan aktif dari negara-negara besar untuk mengawasi kepatuhan terhadap perjanjian.

Misalnya, pasukan stabilis