Kemlu RI Intensifkan Upaya Bebaskan WNI Korban Pembajakan di Somalia

Jakarta – Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa upaya koordinasi yang serius dan tindakan lanjut sedang dilakukan untuk menjaga keselamatan para awak kapal (ABK) WNI yang terjebak dalam peristiwa pembajakan di perairan Somalia. Peristiwa ini terjadi pada Rabu (22/4) lalu terhadap kapal MT Honour 25 di sekitar area Hafun. Direktur PWNI Kemlu RI, Heni Hamidah, menyampaikan bahwa tim telah merespons laporan pembajakan tersebut secara aktif.

“KBRI Nairobi terus melakukan koordinasi intensif dengan semua pihak terkait di Somalia,” kata Heni kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Menurut Heni, upaya yang sedang diambil fokus pada penanganan lebih lanjut yang melibatkan otoritas lokal, tokoh masyarakat, serta pelaku usaha. KBRI Nairobi juga akan memantau perkembangan situasi secara ketat melalui komunikasi terukur dengan pihak-pihak terkait lainnya. Tujuannya adalah memastikan proses penyelesaian berjalan optimal sambil menjaga keselamatan para ABK.

Minggu (26/4), keluarga para korban meminta pemerintah Indonesia dan Presiden Prabowo Subianto untuk segera memperhatikan kasus ini. Sitti Aminah, ibu kandung kapten kapal Ashari Samadikun, menjelaskan bahwa kapal yang dikomandani anaknya membawa komoditas minyak dan berlayar dari Oman sejak awal tahun ini.

Sementara itu, istri korban, Santi Sanjaya, menyatakan bahwa komunikasi dengan suaminya masih terjaga sebelum kapal diambil alih bajak laut. Dalam panggilan terakhir, korban sempat mengungkapkan bahwa kapal akan diserang perompak, demikian kata Santi. Setelah terhubung kembali, kondisi para ABK tergolong stabil, meski mereka mengalami tekanan psikologis akibat situasi yang fluktuatif.

“Para perompak menuntut tebusan uang,” tambah Santi.

Sebelumnya, laporan media menyebutkan bahwa empat WNI yang terjebak terdiri dari dua orang asal Sulawesi Selatan dan dua lainnya berasal dari Jawa Barat serta Jawa Tengah. Sementara itu, jumlah WN Pakistan mencapai sepuluh, di samping satu WN India dan satu WN Myanmar. Kemlu RI terus berupaya menyelesaikan kasus ini dengan cepat dan hati-hati.