Pramono Soroti Perubahan Tantangan Kebangsaan

Key Strategy – Jakarta, Rabu – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, mengungkapkan bahwa tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia telah mengalami pergeseran dari sebelumnya fokus pada isu teritorial menjadi masalah kedaulatan informasi dan transformasi digital. Ia menegaskan bahwa di tahun 2026, perubahan ini memerlukan perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membentuk lingkungan yang mendukung pertumbuhan talenta muda bangsa. “Perubahan ini menjadi momentum untuk membangun ekosistem yang mampu menjamin keberlanjutan kemajuan Indonesia di tengah perubahan global,” ujar Pramono saat berbicara di Balai Kota Jakarta.

Perspektif Baru dalam Kebangkitan Nasional

Di tengah peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang mengusung tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”, Pramono menekankan pentingnya perlindungan generasi muda di ruang digital. Ia menjelaskan bahwa pemerintah mengambil langkah konkrit melalui peraturan yang dikeluarkan untuk memastikan anak-anak tetap terjaga dari dampak negatif teknologi. “Kedaulatan informasi dan transformasi digital kini menjadi prioritas dalam menciptakan masyarakat yang lebih tangguh dan inovatif,” tambahnya.

“Memasuki tahun 2026, tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital. Karena itu, peringatan ini menjadi panggilan bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersatu menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan talenta muda Indonesia,”

Dalam wawancara terpisah, Pramono menjelaskan bahwa pergeseran ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang pesat di seluruh dunia. Ia menyoroti bahwa bangsa Indonesia kini dihadapkan pada tantangan baru, seperti kesenjangan akses informasi, risiko misinformasi, dan persaingan global dalam bidang digital. “Kita harus siap menghadapi tantangan yang bersifat abstrak, seperti pengaruh media sosial terhadap pemikiran generasi muda,” ujar Pramono.

Langkah Strategis Melalui PP Tunas

Sebagai bagian dari upaya menjaga keutuhan kebangsaan di era digital, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, atau lebih dikenal sebagai PP Tunas. Pramono menyebut bahwa regulasi ini berperan penting dalam mengendalikan penggunaan teknologi oleh anak-anak. “PP Tunas menjadi alat untuk memastikan bahwa teknologi tidak hanya memperkaya kehidupan, tetapi juga melindungi generasi penerus bangsa,” katanya.

Dalam konteks ini, Pramono menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap mendukung penuh penerapan PP Tunas. Ia mengungkapkan bahwa Jakarta sebagai pusat ekonomi dan teknologi memiliki populasi anak-anak yang lebih awal terpapar dunia digital dibandingkan daerah lain. “Dengan pergeseran tantangan, Jakarta harus menjadi contoh dalam mengelola potensi dan risiko digital,” ujarnya.

Pergub yang dibuat oleh DKI Jakarta menjadi bentuk turunan dari PP Tunas. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan anak-anak terhadap gawai, seperti ponsel dan komputer, yang sering kali menjadi sarana perluasan informasi tanpa pengawasan. Pramono menjelaskan bahwa Pergub ini memberikan kerangka kerja yang lebih spesifik, sesuai dengan kondisi lokal Jakarta. “Kebijakan ini bukan hanya untuk mengatur penggunaan gawai, tetapi juga untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebijakan digital yang terpadu,” katanya.

Kesiapan Jakarta dalam Memetik Manfaat Digital

Menurut Pramono, Jakarta memiliki keunggulan dalam memanfaatkan teknologi sebagai alat pengembangan sumber daya manusia. Ia menyebut bahwa anak-anak di Ibu Kota lebih cepat mengakses informasi dan beradaptasi dengan perubahan digital. “Karena itu, kita perlu memastikan bahwa keunggulan ini tidak hanya menguntungkan, tetapi juga terarah ke arah keberlanjutan bangsa,” ujarnya.

Hal ini menunjukkan bahwa DKI Jakarta berkomitmen untuk mengintegrasikan transformasi digital dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari warganya. Pramono menekankan bahwa upaya ini harus berkelanjutan, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan, keluarga, dan komunitas. “Tidak ada satu pihak yang bisa bekerja sendirian. Kita butuh kolaborasi untuk menciptakan budaya digital yang sehat dan bermakna,” katanya.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, Pergub yang dikeluarkan DKI Jakarta diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh sektor masyarakat. Regulasi ini dirancang untuk memberikan pedoman yang jelas tentang penggunaan sistem elektronik di ruang digital, khususnya dalam lingkungan pendidikan dan keluarga. “Kita ingin memastikan bahwa anak-anak tidak hanya menjadi korban teknologi, tetapi juga pengguna yang paham dan tanggung jawab,” ujarnya.

Kedaulatan Informasi sebagai Prioritas

Pramono juga mengingatkan bahwa kedaulatan informasi merupakan aspek kritis dalam menjaga kedaulatan negara. Ia menyatakan bahwa pergeseran tantangan ini membutuhkan kesadaran kolektif untuk mengendalikan alur informasi yang masuk dan keluar dari ruang digital. “Jika kita tidak mampu mengendalikan informasi, maka kita bisa kehilangan pengaruh dalam kehidupan sehari-hari,” kata Pramono.

Dalam upaya memperkuat kedaulatan informasi, pemerintah DKI Jakarta terus melakukan berbagai inisiatif, termasuk kolaborasi dengan pihak swasta dan organisasi masyarakat. Pramono menyebut bahwa penggunaan teknologi harus diimbangi dengan pendidikan digital yang baik. “Kita perlu mengajarkan anak-anak cara memilah informasi yang benar, sehingga mereka tidak mudah terpengaruh oleh isu yang tidak jelas sumbernya,” katanya.

Menurut Pramono, pengembangan ekosistem digital yang kuat akan menjadi kunci dalam menciptakan bangsa yang mandiri dan berdaya saing. Ia menambahkan bahwa transformasi digital bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang kebijakan, pendidikan, dan budaya. “Kita harus bersiap menghadapi masa depan dengan cara yang lebih berkelanjutan,” ujarnya.

Dengan pergeseran tantangan ini, Pramono berharap bahwa masyarakat Indonesia mampu merespons dengan cepat dan tepat. Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas pendidikan dan pengawasan digital harus menjadi prioritas utama. “Kita tidak boleh hanya fokus pada kecepatan perubahan, tetapi juga pada keberlanjutan dan dampak jangka panjang,” katanya. Pramono berharap upaya ini bisa menjadi dasar bagi kebijakan nasional yang lebih luas dalam menghadapi tantangan di era digital.