Jadi Percontohan, Pram Minta Jajaran Perkuat Layanan Perempuan-Anak

Key Strategy –

Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menekankan pentingnya jajarannya menerapkan program percontohan pelayanan terpadu untuk perempuan dan anak. Arahan ini disampaikan dalam rangka menyukseskan penunjukan Jakarta sebagai daerah contoh dalam penerapan kebijakan tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Pramono menyatakan bahwa pemerintah provinsi harus secara serius menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. “Kami akan memastikan program ini dilaksanakan dengan baik, termasuk segala aspeknya. Jangan hanya terfokus pada satu tahun, tapi hingga 2029,” tutur Pramono di Balai Kota, Jakarta, Kamis.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) memberikan kepercayaan kepada Jakarta untuk menjadi model penerapan layanan terpadu. Pramono menganggap hal ini sebagai bentuk penghargaan terhadap upaya daerah dalam melindungi dan mendukung kebutuhan masyarakat. Dalam pandangan pribadinya, program tersebut merupakan langkah penting untuk memperkuat sistem perlindungan yang lebih terintegrasi dan responsif. “Kita harus menunjukkan bahwa Jakarta bisa menjadi contoh yang baik dalam melayani perempuan dan anak,” ujarnya.

Pemprov DKI Jakarta juga menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam mempercepat implementasi program. Pramono menyoroti peran Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) serta polisi dalam memberikan layanan yang optimal. “Saya minta kepada dinas dan institusi terkait agar tidak membuat dana yang diberikan terbuang percuma. Yang terpenting adalah budget harus disiapkan secara maksimal,” tambahnya.

Program ini diharapkan bisa menjadi solusi untuk masalah yang sering dihadapi perempuan dan anak di Indonesia. Dengan sistem layanan terpadu, pemerintah akan menggabungkan berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial untuk memberikan bantuan yang lebih efektif. Pramono menuturkan, selama ini kebutuhan perempuan dan anak seringkali terpecah karena adanya keterbatasan koordinasi antarinstansi. Dengan kebijakan ini, ia berharap proses penyelesaian masalah bisa lebih cepat dan efisien.

Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, Pemprov DKI Jakarta akan menggunakan sistem digitalisasi dalam penyelenggaraan layanan. Pramono mengungkapkan komitmen untuk memaksimalkan pemanfaatan aplikasi JAKI dan Smart City. “Sistem digital ini akan memudahkan pengelolaan data dan peningkatan kualitas pelayanan,” katanya.

Dalam konteks ini, Pramono juga menyebutkan bahwa Jakarta memiliki peluang besar untuk menjadi contoh penerapan program. Kota metropolitan ini telah menempati peringkat kedua sebagai kota paling aman di Asia Tenggara, menurut laporan terkini. “Kita harus manfaatkan keunggulan ini untuk menunjukkan keberhasilan program,” ujarnya.

Program percontohan ini dianggap sebagai bagian dari visi Jakarta sebagai kota global. Pramono menjelaskan bahwa pelayanan yang terpadu akan membantu memperkuat posisi Jakarta dalam menjawab tantangan sosial dan ekonomi. “Penggunaan teknologi digital juga menjadi bagian dari upaya kita untuk mempercepat transformasi,” tambahnya.

Untuk memastikan keberhasilan, Pramono berharap seluruh jajaran pemerintah provinsi bersatu dalam mengelola program ini. “Jangan sampai ada laporan yang menyebutkan program ini gagal, karena kita sudah mempersiapkan segala hal,” katanya. Ia mengingatkan bahwa penandatanganan Surat Keputusan Bersama tentang program ini dilakukan di Gedung Grha Ali Sadikin pada Kamis, menunjukkan komitmen bersama.

Program percontohan penyelenggaraan layanan terpadu perempuan dan anak bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pramono menjelaskan bahwa dengan pendekatan yang lebih terintegrasi, masalah yang berkaitan dengan kebutuhan perempuan dan anak dapat diperbaiki secara holistik. “Pelayanan yang baik adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera,” ujarnya.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, Pramono berharap semua pihak mengambil peran yang lebih aktif. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada dana, tapi juga pada kolaborasi dan komitmen dari berbagai sektor. “Kita perlu menciptakan sistem yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” katanya.

Menurut Pramono, program ini juga akan memberikan dampak positif bagi pembangunan berkelanjutan. “Dengan memperkuat perlindungan perempuan dan anak, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkualitas,” ujarnya.

Kebijakan ini diharapkan mampu menjadi langkah awal dalam mendorong keadilan gender dan perlindungan anak. Pramono menekankan bahwa pemerintah provinsi harus terus berinovasi dan meningkatkan kinerja dalam menyelenggarakan layanan. “Kita perlu menjadi contoh bagi daerah-daerah lain,” katanya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemprov DKI Jakarta akan mengevaluasi kemajuan program secara berkala. Pramono juga menyebutkan bahwa penggunaan teknologi digital akan mempercepat proses pengambilan keputusan dan penyebaran informasi. “Program ini akan terus disempurnakan hingga mencapai hasil yang maksimal,” ujarnya.

Di sisi lain, Pramono menyoroti pentingnya kepedulian masyarakat dalam mendukung program ini. “Perempuan dan anak adalah bagian dari masyarakat, jadi kita harus bersama-sama memberikan kontribusi,” katanya.

Komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam program ini diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi provinsi lain di Indonesia. Dengan layanan yang lebih terpadu, ia yakin Jakarta akan terus menjadi kota yang menarik bagi pengembangan kesejahteraan sosial. “Ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan kemampuan kita,” pungkas Pramono.

Dengan pelaksanaan program ini, Pemprov DKI Jakarta akan menghasilkan manfaat yang lebih luas. Pramono menyatakan bahwa layanan yang diberikan harus berpihak kepada korban, seperti perempuan yang menjadi korban kekerasan atau anak yang membutuhkan perlindungan. “Kami akan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil berdampak positif bagi masyarakat,” katanya.

Kebijakan percontohan ini juga diharapkan mendorong keterlibatan lebih banyak pihak, termasuk organisasi masyarakat dan lembaga swadaya. Pramono menegaskan bahwa kolaborasi yang kuat adalah salah satu faktor utama dalam keberhasilan program. “Kita perlu bersinergi dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama,” ujarnya.