DPR tindak lanjuti aspirasi Forum Komunikasi Rakyat Pati

Parlemen Janji Turunkan Aspirasi Warga Pati ke Komisi dan Panggil Pejabat Daerah

Pemandanganindah.com – Sejak gelombang demonstrasi besar mengguncang Kabupaten Pati pada Agustus 2025, masyarakat di wilayah pesisir utara Jawa Tengah itu hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Polarisasi sosial yang berkepanjangan, ditambah narasi negatif yang terus-menerus beredar di ruang digital, membuat rasa aman warga tergerus selama kurang lebih satu tahun penuh. Kondisi inilah yang mendorong Forum Komunikasi Rakyat Pati—perhimpunan yang menghimpun sejumlah organisasi kemasyarakatan lokal—untuk mengetuk pintu Gedung DPR di Jakarta pada Senin, membawa serangkaian tuntutan yang menyentuh isu hukum, ekonomi, hingga ketertiban umum.

Audiensi tersebut diterima langsung oleh pimpinan parlemen. Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal hadir bersama Wakil Ketua DPR Sari Yuliati serta Wakil Ketua Komisi VI Andre Rosiade. Kehadiran tiga tokoh parlemen sekaligus menandakan bahwa aspirasi yang dibawa warga Pati tidak diperlakukan sebagai keluhan biasa, melainkan sebagai agenda yang memerlukan respons lintas komisi.

Isu yang Disuarakan: Dari RUU Perampasan Aset hingga Keamanan Lokal

Daftar aspirasi yang disampaikan perwakilan Pati cukup luas. Di antaranya terdapat desakan agar pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dipercepat—sebuah instrumen hukum yang selama ini diperdebatkan karena menyangkut mekanisme pencabutan properti hasil kejahatan. Selain itu, warga Pati juga menuntut peningkatan taraf kesejahteraan ekonomi, percepatan pengembangan kawasan ekonomi strategis di wilayah mereka, serta pemulihan penuh keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang telah terganggu sejak konflik sosial Agustus lalu.

Cucun menegaskan bahwa aspirasi tersebut merupakan wujud kepedulian warga terhadap daerah sendiri dan karenanya wajib mendapat ruang untuk didengar secara utuh. Ia mengingatkan agar tidak ada kelompok masyarakat yang merasa terpinggirkan dari proses dialog dengan negara.

“Kalau sekarang di media ada yang muncul hanya salah satu kelompok, mereka (Forum Komunikasi Rakyat Pati) juga [mengatakan], ‘Kami ini masyarakat Pati juga, sama’. Jadi, jangan sampai tidak didengar. Kita terima mereka, dengar apa yang diusulkan.”

Mekanisme Tindak Lanjut: Komisi, Panggilan Pejabat, dan Kepastian Hukum

Menurut Cucun, seluruh poin aspirasi akan diteruskan ke komisi-komisi DPR yang relevan sesuai bidang masing-masing. Lebih jauh, parlemen berencana memanggil kepala daerah Kabupaten Pati beserta aparat penegak hukum setempat agar tercipta kepastian hukum dan kenyamanan bagi warga. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa janji pemulihan tidak berhenti di ruang sidang, tetapi diterjemahkan menjadi kebijakan konkret di lapangan.

“Kami akan dalami kemudian nanti berbagai stakeholder di sana kita akan undang dulu, terutama pelaksana tugas bupati dan APH-nya yang mereka harapkan ini berikan kepastian hukum dan, kenyamanan kamtibmas di wilayah Pati.”

Langkah pemanggilan tersebut bukan tanpa preseden. Dalam praktik legislasi Indonesia, DPR kerap menggunakan mekanisme pemanggilan pejabat daerah untuk menguji implementasi kebijakan atau meminta penjelasan atas situasi darurat di suatu wilayah. Dalam konteks Pati, pemanggilan pelaksana tugas bupati dan aparat penegak hukum menjadi instrumen untuk memastikan bahwa janji pemulihan keamanan tidak sekadar retorika, melainkan diiringi tindakan operasional yang dapat diukur.

Pintu Audiensi Tetap Terbuka bagi Semua Kelompok

Cucun juga menyampaikan bahwa DPR tidak menutup ruang bagi kelompok masyarakat lain yang ingin menyampaikan aspirasi, termasuk mereka yang berencana menggelar unjuk rasa. Ia menekankan bahwa setiap pihak berhak menyampaikan suara asalkan konsep dan substansi usulan disampaikan secara jelas.

“Semua didengar aspirasinya. Konsepnya harus betul-betul jelas, kirim ke kami. Siapa pun yang mau audiensi by (dengan) surat, kami akan terima di sini.”

Pernyataan ini penting dalam konteks di mana Pati masih berada dalam fase pemulihan sosial. Dengan membuka kanal dialog formal, parlemen berupaya mencegah eskalasi ketegangan yang dapat terjadi apabila aspirasi warga hanya tersalurkan melalui jalanan tanpa ruang negosiasi di tingkat kebijakan.

Suara dari Pati: Satu Tahun “Digoreng” di Media Sosial

Di sisi meja audiensi, Lukman Hakim—salah satu perwakilan Forum Komunikasi Rakyat Pati—menguraikan pengalaman warga selama setahun terakhir. Ia menggambarkan bagaimana narasi negatif yang terus-menerus diputar di media sosial telah menciptakan persepsi bahwa Pati adalah daerah yang tidak stabil, padahal realitas di lapangan jauh berbeda.

“Masyarakat Pati sebenarnya cinta damai, masyarakat yang ramah … Saya kira, selama ini, selama satu tahun, sakit, Pak, sakit sekali di media sosial yang selalu ‘digoreng’ yang kebenarannya saya kira tidak sesuai yang ada di lapangan.”

Lukman kemudian menyampaikan permintaan langsung kepada pimpinan DPR: mendorong kepolisian untuk menjaga ketertiban secara konsisten, sekaligus menindak tegas pihak-pihak yang sengaja mengacaukan keamanan. Ia menegaskan bahwa masyarakat Pati telah cukup lama menanggung dampak dari polarisasi yang tidak berkesudahan.

“Sudah satu tahun kami diacak-acak di media sosial yang tidak tahu kebenarannya. Kami menuntut ketegasan dari APH di Kabupaten Pati.”

Implikasi dan Arah ke Depan

Audiensi ini menandai satu titik balik dalam dinamika hubungan antara warga Pati dan lembaga negara. Jika komitmen DPR untuk meneruskan aspirasi ke komisi terkait dan memanggil pejabat daerah benar-benar diwujudkan, maka Pati berpotensi keluar dari siklus ketidakpastian yang telah berlangsung sejak Agustus 2025. Sebaliknya, jika tindak lanjut hanya berhenti pada pernyataan niat, kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi akan semakin terkikis.

Bagi masyarakat Pati yang selama setahun hidup dalam bayang-bayang konflik dan stigma media, janji kepastian hukum dan pemulihan kamtibmas bukan sekadar agenda politik—ia adalah kebutuhan dasar untuk kembali menjalani kehidupan sehari-hari tanpa rasa takut. Bagaimana DPR menerjemahkan aspirasi tersebut menjadi kebijakan nyata akan menjadi ujian sesungguhnya bagi komitmen parlemen terhadap daerah-daerah yang sedang berjuang pulih dari luka sosial.