Ini Kata Anggota DPR RI Terkait WNI di Somalia

Ini kata Anggota DPR RI terkait – Makassar, Sulawesi Selatan — Dalam Musyawarah Besar Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin yang berlangsung di Makassar, Sabtu, Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal MI memberikan pernyataan terkait upaya pembebasan warga negara Indonesia (WNI) yang masih disandera kapal tanker MT Honour 25 setelah dibajak di Somalia pada 21 April 2026. Menurutnya, pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan kasus tersebut melalui berbagai strategi yang komprehensif.

“Poin utama yang ditekankan adalah pendekatan yang komprehensif, dengan upaya terus dilakukan,” ujar Syamsu Rizal MI. Ia menambahkan, pemerintah bekerja sama dengan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri, Heni Hamidah, serta Menteri Luar Negeri Sugiono, sedang berupaya membangun komunikasi dengan pihak terkait guna mempercepat proses pembebasan para sandera.

Menurut Syamsu Rizal MI, pemerintah tidak hanya fokus pada diplomasi, tetapi juga menerapkan pendekatan nonstate actor, yang berarti melibatkan pihak-pihak di luar institusi pemerintah dalam upaya menyelesaikan permasalahan tersebut. “Kita pasti terus memantau kondisi korban, baik melalui direktur PWNI maupun Menlu. Segala cara akan ditempuh untuk memastikan para sandera dapat kembali ke tanah air,” jelas mantan Wakil Wali Kota Makassar tersebut.

Pembebasan WNI Jadi Prioritas Utama

Syamsu Rizal MI menegaskan bahwa perlindungan WNI di luar negeri merupakan tanggung jawab konstitusional yang tidak dapat dipertanyakan. Ia meminta pemerintah tetap memprioritaskan kemanusiaan dan keselamatan para korban dalam setiap langkah diplomatik. “DPR RI turut mendukung upaya pemerintah mengedepankan pendekatan humanis, agar para sandera tidak hanya ditebus secara finansial, tetapi juga diperlakukan dengan baik selama proses pembebasan,” tuturnya.

Kondisi para WNI yang disandera saat ini, menurut Syamsu Rizal MI, dilaporkan masih dalam keadaan stabil. “Mudah-mudahan empat orang kita bisa segera dibebaskan, dan hingga saat ini mereka dinyatakan masih sehat,” imbuhnya. DPR RI, lanjutnya, terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan tidak ada kesenjangan dalam upaya menjemput para WNI yang terjebak di luar negeri.

Kapal Tanker Dibajak, 17 Awak Disandera

Kapal tanker MT Honour 25, yang berbendera Oman, menjadi korban pembajakan oleh perompak Somalia pada 21 April 2026. Dalam insiden tersebut, 17 awak kapal disandera, termasuk empat WNI yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Empat WNI tersebut meliputi dua orang dari Sulawesi Selatan, yaitu Ashari Samadikun (kapten) yang berasal dari Gowa, dan Faizal (mualim) dari Bulukumba. Sementara dua korban lainnya berasal dari Pemalang, Jawa Tengah, serta Bogor, Jawa Barat.

Syamsu Rizal MI mengungkapkan bahwa kasus ini menjadi sorotan khusus karena dampaknya terhadap keamanan warga negara Indonesia di wilayah perairan Somalia. “Kita berharap semua upaya dapat berjalan lancar, dan keluarga korban di Sulsel tetap optimis bahwa para sandera akan kembali ke Indonesia dengan selamat,” tambahnya. Dalam kondisi tersebut, pemerintah juga melibatkan organisasi diplomatik dan lembaga internasional untuk memperkuat posisi dalam negosiasi dengan para perompak.

Menteri Luar Negeri Sugiono, dalam komunikasi terakhir, telah mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mempercepat proses pembebasan WNI melalui koordinasi langsung dengan Direktur PWNI Heni Hamidah. “Aktor nonnegara, seperti kelompok perompak, menjadi target utama dalam pendekatan kita, karena mereka memiliki peran penting dalam menentukan nasib para sandera,” terang Syamsu Rizal MI. Ia juga menekankan bahwa pemerintah tidak akan menyerah dalam upaya menyelesaikan kasus ini, terlepas dari ancaman dan tuntutan tebusan yang dibuat oleh para perompak.

Peran Keluarga dan Masyarakat

Dalam perkembangan terbaru, keluarga para korban di Sulawesi Selatan secara aktif memantau dan mendukung upaya pembebasan WNI. Mereka berharap pemerintah pusat dapat memberikan respons cepat terhadap situasi kritis tersebut. “Keluarga sangat khawatir dan berharap semua pihak bersinergi untuk memastikan keberhasilan pembebasan,” kata Syamsu Rizal MI saat menjelaskan tanggung jawab masyarakat dan pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini.

Kapal tanker MT Honour 25, yang merupakan bagian dari rute pengiriman minyak internasional, menjadi korban serangan oleh kelompok perompak Somalia. Serangan tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketegangan politik dan keamanan di wilayah tersebut. Para perompak mengancam untuk menahan para sandera hingga diterima tebusan. Namun, pemerintah Indonesia terus berusaha menemukan solusi terbaik guna memastikan keselamatan para WNI yang masih terjebak.

Dalam upaya menjemput WNI, pemerintah juga memanfaatkan berbagai sumber daya dan jaringan diplomatik. “Kita memastikan tidak ada kelemahan dalam sistem koordinasi, dan setiap langkah terencana agar tidak ada kehilangan waktu,” tutur Syamsu Rizal MI. Ia menambahkan bahwa dukungan masyarakat dalam bentuk donasi dan kepedulian sangat berperan dalam mempercepat proses pembebasan para korban.

Pendekatan Lintas Batas dan Konsistensi Pemerintah

Kasus pembajakan kapal MT Honour 25 menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia harus tetap konsisten dalam menjalankan tugas perlindungan WNI. Syamsu Rizal MI menegaskan bahwa setiap tindakan yang diambil pasti dipertimbangkan secara matang untuk mencapai hasil yang optimal. “Kita tidak hanya memprioritaskan diplomasi, tetapi juga menyiapkan berbagai alternatif, termasuk pendekatan langsung dengan para perompak,” ujarnya.

Dalam beberapa hari terakhir, pemerintah telah mengirimkan tim khusus ke Somalia guna mempercepat proses pembebasan WNI. Heni Hamidah, Direktur PWNI, menjadi koordinator utama dalam upaya ini, dengan didukung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono. “Koordinasi terus berjalan, baik melalui jalur diplomatik maupun konsular, agar semua pihak saling bekerja sama,” tambah Syamsu Rizal MI. Ia juga meminta masyarakat untuk tetap menjaga semangat dan kepercayaan pada upaya pemerintah.

Selain itu, Syamsu Rizal MI menekankan bahwa kesadaran masyarakat tentang risiko WNI di luar negeri perlu ditingkatkan. “Kita harus selalu siap menghadapi tantangan, baik dari segi politik maupun keamanan, agar tidak ada WNI yang terlambat dibebaskan,” katanya. Dengan komitmen yang kuat, pemerintah diharapkan mampu menyelesaikan kasus ini secara efektif dan membuktikan bahwa Indonesia mampu melindungi warga negaranya di tengah situasi yang tidak menentu.

DPR RI juga menekankan pentingnya pengawasan yang terus menerus terhadap keberhasilan pembebasan WNI.