JK ajak masyarakat Aceh jaga Perdamaian Helsinki

Kalla Serukan Aceh Pertahankan Warisan Perdamaian Dua Dekade

Pemandanganindah.com – Wakil Presiden Republik Indonesia periode ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, menyampaikan ajakan kuat kepada seluruh komponen masyarakat Aceh untuk terus menjaga stabilitas dan tidak mengorbankan capaian kemajuan yang telah diraih selama dua puluh satu tahun terakhir. Pernyataan ini disampaikan menyusul adanya kerusuhan kecil di Banda Aceh yang terjadi bersamaan dengan peringatan dua puluh satu tahun perjanjian damai Helsinki, yang awalnya dijadwalkan pada 15 Agustus 2026.

Kalla, yang juga dikenal sebagai Tokoh Perdamaian Aceh, menekankan bahwa masyarakat perlu memahami bahwa perdamaian telah membawa dampak positif berupa kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia mengingatkan agar apa yang telah dicapai selama dua dekade terakhir tidak terganggu oleh konflik-konflik baru yang mungkin muncul.

Kerusuhan di Tengah Peringatan Bersejarah

Peristiwa kerusuhan yang terjadi di Banda Aceh tersebut dinilai oleh Kalla bukan sebagai cerminan keinginan mayoritas masyarakat Aceh. Selama ini, masyarakat Aceh telah menikmati kondisi damai pasca-perjanjian Helsinki yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005. Peringatan dua puluh satu tahun perdamaian Aceh seharusnya menjadi momentum penting untuk mengenang keberhasilan penyelesaian konflik panjang melalui jalur damai.

Kalla menjelaskan bahwa awalnya peringatan tersebut memang ditujukan sebagai peringatan ke-21. MoU Helsinki yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 telah genap berusia dua puluh satu tahun. Peringatan ini dilakukan dengan doa dan zikir di Masjid Baiturrahman sebagai simbol persatuan.

Awalnya itu sebenarnya peringatan ke-21. Kebetulan MoU Helsinki ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005, sekarang sudah 21 tahun. Diperingati dengan doa dan zikir di Masjid Baiturrahman.

Namun, situasi berubah setelah munculnya aksi demonstrasi dan pengibaran bendera tertentu yang memicu perhatian aparat keamanan. Kalla menyebut aparat TNI dan Polri berupaya mencegah agar kondisi tidak berkembang menjadi konflik terbuka. Keamanan, polisi, dan TNI tentu menolak atau berusaha agar tidak terjadi kerusuhan dan apalagi pengibaran bendera. Tidak terjadi konflik.

Dinamika Internal Aceh, Bukan Penolakan Pusat

Menurut Kalla, persoalan yang muncul lebih berkaitan dengan dinamika internal kelompok di Aceh, bukan bentuk penolakan terhadap pemerintah pusat. Ia menyebut adanya sebagian kelompok yang merasa tidak puas terhadap kepemimpinan di daerah. Ini adalah ekspresi antara ketidaksenangan dan juga keinginan yang masih ada kelompok-kelompok, walaupun kecil, tetapi dapat memprovokasi masyarakat di sana.

Kalla juga menyoroti kondisi saat kejadian berlangsung, yaitu ketika sejumlah tokoh utama Aceh tidak berada di Banda Aceh. Gubernur Aceh Muzakir Manaf disebut sedang berada di Kuala Lumpur untuk menjalani pengobatan, sementara Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud juga menjalani pengobatan di Penang. Jadi hampir tidak ada pimpinan yang berpengaruh berada di Banda Aceh pada saat ini. Hanya wakil gubernur dan tentu pihak kepolisian.

Selama dua dekade terakhir, kepemimpinan Aceh banyak diisi oleh tokoh-tokoh yang berasal dari mantan kelompok yang terlibat dalam konflik dan kemudian dipilih secara demokratis oleh masyarakat. Pemerintah pusat, kata dia, menghormati pilihan tersebut sebagai bagian dari proses demokrasi. Namun mungkin ada ketidakpuasan dalam hal ini, maka terjadilah kejadian tadi.

Perdamaian Membawa Perubahan Positif

Meski demikian, Kalla menegaskan aksi tersebut tidak mewakili suara mayoritas masyarakat Aceh yang menginginkan perdamaian. Ia mengingatkan bahwa perdamaian telah membawa banyak perubahan positif bagi Aceh. Rakyat Aceh selalu ingin damai dibanding dengan kejadian pada konflik itu. Perdamaian ini telah membawa kemajuan, ekonomi masyarakat berkembang lebih baik, kebebasan, pendidikan, dan sosial jauh lebih baik dibanding sebelumnya.

Kalla juga menyebut, dari berbagai pernyataan yang muncul, tidak terlihat adanya penolakan terhadap pemerintah pusat. Menurutnya, persoalan lebih mengarah pada ketidakpuasan terhadap kelompok atau pemimpin di tingkat lokal. Tidak ada yang mengarah ketidaksenangan kepada pemerintah pusat, tapi ketidaksenangan kepada yang memimpin mereka sendiri. Itu yang terjadi.

Otonomi Khusus dan Manfaatnya

Kalla berharap masyarakat Aceh dapat mengambil pelajaran dari perjalanan perdamaian selama dua puluh satu tahun terakhir. Menurutnya, berbagai hak dan dukungan pemerintah melalui dana otonomi khusus telah memberikan manfaat besar bagi pembangunan Aceh. Ini masa di mana otonomi khusus telah diberlakukan dibanding daerah lain. Ada dana otsus, dana ekonomi, dan hak-hak yang diperoleh jauh lebih baik dibanding banyak daerah.

Sejak perjanjian Helsinki ditandatangani, Aceh telah mengalami transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Dana otonomi khusus yang dialokasikan untuk Aceh telah membantu pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Masyarakat Aceh kini memiliki kesempatan lebih luas untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal tanpa hambatan besar dari konflik bersenjata yang pernah melanda wilayah ini selama puluhan tahun.

Kalla juga menekankan pentingnya menjaga konsensus damai yang telah dibangun melalui negosiasi panjang antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Perjanjian ini tidak hanya mengakhiri konflik bersenjata, tetapi juga membuka jalan bagi integrasi Aceh yang lebih kuat ke dalam NKRI. Masyarakat Aceh kini memiliki hak untuk mengatur urusan pemerintahan sendiri melalui mekanisme otonomi khusus yang memberikan keleluasaan dalam pengambilan keputusan lokal.

Dengan demikian, ajakan Kalla untuk menjaga perdamaian bukan hanya sekadar retorika, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa capaian selama dua dekade terakhir tidak hilang sia-sia. Masyarakat Aceh perlu terus berkomitmen untuk menyelesaikan perbedaan melalui dialog dan musyawarah, bukan melalui konflik yang dapat menghancurkan kemajuan yang telah dicapai.