Anggota DPRD NTB Sebut Penolakan Proyek Kereta Gantung Rinjani Penuh Pertimbangan

Latest Program – Mataram – Sejumlah anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) menyambut baik keputusan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal yang menolak rencana pembangunan kereta gantung di kawasan Gunung Rinjani. Salah satu dari mereka, Lalu Arif Rahman Hakim, anggota Komisi II DPRD NTB, mengatakan bahwa penolakan ini merupakan hasil dari analisis yang matang, melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Analisis Komprehensif Jadi Dasar Keputusan

“Keputusan gubernur untuk menolak proyek kereta gantung ini perlu dipahami sebagai hasil diskusi mendalam dengan mempertimbangkan dampak jangka panjangnya,” ungkap Arif di Mataram, Kamis. Menurutnya, walaupun isu kesakralan Gunung Rinjani sering dijadikan alasan utama, proyek tersebut harus dinilai secara menyeluruh, termasuk bagaimana pengaruhnya terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan.

“Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menyetujui proyek ini. Jangan hanya melihat dari sisi kesakralan, tetapi juga dari manfaat yang bisa dirasakan warga NTB,”

Arif menekankan bahwa keputusan penolakan tidak muncul begitu saja, melainkan didasari pertimbangan mendalam. Ia mengingatkan bahwa setiap proyek investasi harus memberikan nilai tambah, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika manfaatnya tidak terlihat jelas atau malah merugikan pihak tertentu, maka proyek tersebut patut direvisi.

Perhatian pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal

Dalam wawancara dengan media, anggota DPRD dari Dapil Kabupaten Lombok Tengah ini menyebut bahwa penolakan terhadap kereta gantung bukan hanya tentang kelestarian alam, tetapi juga soal dampak sosial yang nyata. Ia menyoroti risiko hilangnya mata pencaharian bagi para porter yang selama ini bergantung pada aktivitas pendakian di kawasan wisata.

“Porter yang bekerja di sini bisa kehilangan penghasilan jika kereta gantung dioperasikan. Mereka setiap hari mengangkut barang bagi pendaki, dan dengan adanya alat transportasi modern, peran mereka mungkin semakin berkurang,”

Arif juga memperkirakan bahwa proyek ini mungkin tidak menyelesaikan masalah transportasi pendakian, melainkan menciptakan ketergantungan pada investor asing. “Jangan sampai keuntungan besar hanya diperoleh oleh pihak luar, sementara masyarakat lokal hanya mendapatkan pendapatan dari pajak dan retribusi,” katanya. Hal ini menunjukkan kekhawatiran akan adanya eksploitasi sumber daya daerah oleh pihak eksternal.

Pertimbangan Ekonomi dan Lingkungan

Menurut Arif, ada aspek ekonomi yang perlu dianalisis lebih lanjut. Jika proyek kereta gantung hanya menguntungkan pengusaha asing, maka bisa jadi masyarakat NTB hanya menjadi bagian dari proses pemanfaatan sumber daya. “Pemerintah harus memastikan bahwa proyek ini benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan, bukan hanya mengisi kebutuhan investor,”

Dalam konteks lingkungan, Arif mengingatkan bahwa kawasan Gunung Rinjani adalah salah satu destinasi alam yang dijaga dengan ketat. Meski keberadaan kereta gantung bisa meningkatkan aksesibilitas, ada kemungkinan proyek ini mengganggu ekosistem setempat. “Lahan dan potensi wisata daerah harus dijaga agar tidak hanya dieksploitasi sementara, sementara keuntungan utamanya pergi ke luar negeri,” ujarnya.

Perjalanan Wacana Selama Belasan Tahun

Ia juga menambahkan bahwa wacana tentang kereta gantung Rinjani bukanlah isu baru. Proyek ini telah dibicarakan selama lebih dari satu dekade, tetapi belum menemukan titik temu. “Kepemimpinan saat ini didasari kajian yang lebih mendalam, sehingga keputusan penolakan bisa diterima oleh masyarakat luas,”

Arif menilai keputusan Gubernur Iqbal telah menggabungkan antara nilai kesakralan Gunung Rinjani dengan kepentingan ekonomi daerah. “Pemerintah tidak hanya memikirkan keuntungan jangka pendek, tetapi juga potensi konsekuensi jangka panjang,” katanya. Hal ini menunjukkan komitmen untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.

Pengakuan terhadap Keputusan Pemerintah

Walaupun menolak proyek tersebut, Arif tetap menghormati langkah Gubernur NTB. Ia percaya bahwa keputusan ini diputuskan setelah melalui pertimbangan matang, termasuk risiko yang mungkin muncul. “Kajian ekonomi, sosial, dan lingkungan yang telah dilakukan membuktikan bahwa proyek ini belum siap untuk dijalankan,”

Dalam pengakuan ini, Arif menyebut bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap masyarakat sekitar kawasan wisata. “Mereka mengupayakan solusi yang lebih baik untuk masyarakat, bukan hanya mengejar keuntungan segera,” tegas politisi yang juga aktif dalam bidang perekonomian ini. Ia menegaskan bahwa penolakan proyek tidak berarti menolak pembangunan secara keseluruhan, melainkan menghindari keputusan yang tidak memiliki dampak signifikan.

Arif menekankan bahwa proyek kereta gantung Rinjani perlu menunjukkan kejelasan manfaat, terutama bagi masyarakat lokal. Jika pengembangan ini hanya meningkatkan jumlah pengunjung tanpa memberikan peluang kerja atau pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, maka proyek tersebut bisa jadi tidak relevan.

Dengan demikian, keputusan Gubernur NTB dianggap sebagai langkah bijaksana yang memperhatikan kesejahteraan rakyat. Arif berharap pemerintah bisa terus memperkuat kajian-kajian terkait proyek tersebut, agar tidak terjadi keputusan yang terburu-buru.

Dalam hal ini, anggota DPRD juga meminta pemerintah untuk tetap berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat pengelola wisata lokal. “Kita harus pastikan bahwa setiap proyek pembangunan benar-benar memberikan dampak yang nyata, bukan hanya konsep yang terdengar bagus,”

Sebagai penutup, Arif menegaskan bahwa keputusan penolakan proyek kereta gantung Rinjani merupakan respons yang tepat terhadap tantangan yang dihadapi masyarakat. Ia yakin langkah ini akan memberikan waktu untuk mengevaluasi alternatif lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah.