KSP: Dapur SPPG Tidak Layak Harus Diperbaiki atau Ditangguhkan

New Policy – Dalam upayanya memastikan kualitas program makan bergizi gratis (MBG), Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman melakukan inspeksi mendadak ke dua unit dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan Kebon Jeruk dan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Selasa lalu. Inspeksi ini dilakukan untuk memeriksa sejauh mana standar kesehatan dan kebersihan diterapkan di lapangan, terutama dalam menunjang program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Temuan dan Langkah Tindak Lanjut

Dudung menegaskan bahwa SPPG yang tidak memenuhi syarat harus segera diperbaiki atau bahkan ditangguhkan. “Kita perlu memastikan kondisi lapangan benar-benar sesuai standar kesehatan, kebersihan, dan keamanan pangan,” ujarnya, sebagaimana diberitakan. Hasil inspeksi menunjukkan adanya beberapa masalah serius, seperti area dapur yang kotor, adanya belatung, serta palet makanan yang tidak memenuhi persyaratan sehat.

“Yang utama adalah menjaga kebersihan. KSP akan melakukan audit cepat dan verifikasi nasional terhadap SPPG. Hasilnya akan diklasifikasikan menjadi layak penuh, layak bersyarat, atau tidak layak untuk beroperasi,”

Pemisahan area kotor dan area bersih, menurut Dudung, merupakan prinsip dasar dalam pengelolaan dapur. Dalam sidak, ia juga menemukan ruangan dapur yang panas, penyimpanan bahan makanan yang bercampur antara kering dan basah, serta tempat pencucian yang dinilai tidak memenuhi standar. “Kondisi ini berpotensi mengurangi kualitas makanan yang disajikan, sehingga perlu diperbaiki segera,” tambahnya.

Program MBG: Prioritas dan Tantangan

Dudung menyoroti bahwa MBG adalah program yang penting untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia. “Presiden menekankan agar program ini memberi manfaat nyata kepada masyarakat, terutama anak-anak yang membutuhkan nutrisi seimbang,” katanya. Ia menegaskan bahwa nilai gizi dan kesehatan penerima manfaat lebih penting daripada hanya mencapai target jumlah makanan.

“Kalau hanya untuk memenuhi target makanan, catering juga bisa. Tapi yang paling utama bukan sekadar makanan tersaji, melainkan nilai gizi dan kesehatannya. Itu yang selalu ditekankan Bapak Presiden,”

Dudung menyatakan bahwa KSP telah berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana untuk menindaklanjuti temuan. “Setelah saya lihat langsung kondisi di lapangan, kita dorong Kepala BGN agar dapur yang tidak memenuhi standar disuspensi,” ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat tersebut. Dalam proses verifikasi, sertifikat dan prosedur administrasi tidak cukup diandalkan. “Kita harus yakin bahwa standar di lapangan benar-benar terpenuhi, bukan hanya pada dokumen,” tegasnya.

Persoalan Utama dalam Pengelolaan Dapur

Hasil peninjauan langsung menunjukkan bahwa ada sejumlah kelemahan dalam tata kelola SPPG. Diantaranya, keberadaan belatung dalam area penyimpanan, palet yang tidak steril, serta tempat pencucian yang tidak layak. “Kondisi ini bisa berdampak negatif pada kesehatan anak-anak, terutama jika terjadi kontaminasi makanan,” ujar Dudung.

Ia menambahkan bahwa anggaran MBG berasal dari uang rakyat, sehingga perlu dipertanggungjawabkan secara transparan. “Jangan sampai program ini dijadikan ladang bisnis yang hanya mengejar keuntungan, tetapi mengabaikan kualitas makanan,” kata Dudung. Ia meminta seluruh pihak, termasuk yayasan, pengelola, dan pemerintah daerah, untuk memastikan program ini berjalan secara akuntabel.

Kawasan dan Ketatnya Pengawasan

Dudung menekankan bahwa pengawasan terhadap MBG harus ketat agar tidak ada penyalahgunaan. “Kalau ada keuntungan, itu wajar, tetapi jangan sampai menurunkan kualitas. Ini uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan,” ujarnya. Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat dan perangkat wilayah, seperti RT, perlu aktif mengawasi pelaksanaan program di lapangan.

“Jangan menganggap gampang. Nanti kalau terjadi keracunan, anak-anak jadi korban. Ini yang tidak kita inginkan,”

Dudung menyatakan bahwa KSP akan terus mengawasi MBG, termasuk melakukan sidak secara diam-diam ke daerah lain. “Saya sudah dapat informasi tentang kondisi di beberapa tempat, termasuk Jawa Tengah dan Jawa Barat. Saya akan memastikan program ini berjalan sesuai standar,” katanya. Langkah-langkah ini bertujuan menghindari kesalahan yang sama terulang di wilayah lain.

Perbaikan dan Kesadaran Pihak Terkait

Dudung meminta kepada semua pihak untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya standar kesehatan pangan. “SPPG harus menjadi wadah yang aman, bukan hanya tempat produksi makanan,” ujarnya. Ia berharap perbaikan segera dilakukan, baik dalam bentuk penguatan pengelolaan maupun penutupan sementara jika tidak mungkin diperbaiki.

Dalam rangka menjamin keberlanjutan MBG, Dudung menekankan bahwa seluruh elemen harus bekerja sama. “Kita perlu memastikan bahwa setiap anak Indonesia benar-benar mendapat manfaat dari program ini,” katanya. Pemimpin KSP tersebut juga mengingatkan bahwa program ini bertujuan menciptakan generasi unggul untuk mencapai Indonesia Emas 2045, sehingga pengelolaannya harus professional dan bertanggung jawab.

Selain itu, Dudung mengungkapkan bahwa setiap kerjaan SPPG harus diawasi secara berkala. “Kita akan memeriksa kembali di beberapa daerah, termasuk Jawa Tengah dan Jawa Barat, untuk memastikan kualitas makanan tetap terjaga,” jelasnya. Dengan adanya tindak lanjut ini, diharapkan tidak ada pihak yang mengabaikan tugas utamanya dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.