Tito Karnavian: Efisiensi Anggaran Tidak Mengganggu Optimalisasi Kinerja Kemendagri 2025

Tito – Jakarta mencatatkan perkembangan positif terkait pengelolaan anggaran pemerintah. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa implementasi kebijakan efisiensi belanja dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Tahun Anggaran 2025 tidak menjadi penghambat bagi kinerja kementerian yang dipimpinnya. Pencapaian ini terlihat jelas dari realisasi anggaran yang mencapai angka Rp3,76 triliun, setara dengan 99,46 persen dari pagu efektif sebesar Rp3,79 triliun.

Capaian tersebut menjadi salah satu yang paling mengesankan dibandingkan dengan kementerian dan lembaga lainnya di Indonesia. Tito menegaskan pentingnya pencapaian ini dalam konteks efisiensi nasional. “Dan ini, (capaian) 99,46 persen ini termasuk salah satu yang tertinggi di antara kementerian/lembaga,” ujarnya dengan tegas saat menyampaikan keterangan resmi.

Proses Efisiensi dan Relaksasi Anggaran

Mendagri menjelaskan perjalanan anggaran Kemendagri sepanjang tahun 2025 secara rinci. Awalnya, pagu anggaran ditetapkan sebesar Rp4,79 triliun. Namun, seiring dengan penerapan kebijakan efisiensi belanja pemerintah secara menyeluruh, pagu tersebut mengalami penyesuaian menjadi Rp2,61 triliun. Perubahan signifikan ini memerlukan strategi pengelolaan yang tepat agar program kerja tidak terganggu.

Kemudian, melalui mekanisme relaksasi anggaran yang diberikan oleh Kementerian Keuangan, pagu efektif Kemendagri berhasil ditingkatkan menjadi Rp3,79 triliun. Langkah ini diambil untuk memastikan berbagai kebutuhan strategis kementerian tetap dapat dipenuhi dengan optimal. Penambahan anggaran tersebut dialokasikan secara strategis untuk mendukung berbagai program prioritas.

Di antaranya, dana digunakan untuk penguatan infrastruktur teknologi informasi pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu, anggaran juga mendukung belanja wajib serta kegiatan prioritas lainnya. Penguatan layanan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia menjadi salah satu fokus utama pemanfaatan dana tambahan tersebut.

Pencapaian Penerimaan dan Opini BPK

Di sisi penerimaan negara, Kemendagri mencatatkan kinerja yang sangat positif. Hingga akhir tahun 2025, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak mencapai Rp1,22 triliun. Angka ini melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp545,62 miliar, dengan persentase capaian mencapai 225,30 persen. Pencapaian luar biasa ini terutama ditopang oleh layanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan yang dikelola oleh Ditjen Dukcapil.

Tito juga menyampaikan prestasi penting terkait realisasi program anggaran. Capaian opini Badan Pemeriksa Keuangan atas penyajian laporan keuangan Kemendagri menunjukkan hasil yang memuaskan. Opini yang diberikan adalah wajar tanpa pengecualian, yang merupakan pencapaian WTP yang ke-12 kali berturut-turut sejak tahun 2014.

“Kemudian kami sampaikan mengenai prestasi atas realisasi program anggaran Kemendagri tahun 2025. Capaian opini BPK atas penyajian laporan keuangan Kemendagri, opini adalah wajar tanpa pengecualian, dan opini merupakan WTP yang ke-12 kali berturut-turut dari tahun 2014,” ujarnya.

Indikator Kinerja dan Apresiasi

Selain mempertahankan opini WTP, Kemendagri membukukan sejumlah capaian kinerja yang menggembirakan. Nilai kinerja anggaran tercatat sebesar 94,69 dengan kategori sangat baik. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan mencapai 78,99 dengan predikat sangat baik. Indeks reformasi birokrasi juga mencatatkan angka 91,01 dengan kategori A.

Dari sisi penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2025, Kemendagri memperoleh predikat sangat baik. Prestasi-prestasi ini menunjukkan konsistensi kementerian dalam mengelola anggaran dan melaksanakan program kerja.

“Kami mengucapkan terima kasih banyak karena semua yang kami capai ini tidak lain dari pengawasan dan rapat kerja yang sering dilaksanakan, termasuk juga ke lapangan oleh para pimpinan dan Komisi II DPR RI. Kita bergerak di semua daerah, termasuk pos pos lintas batas sehingga kami melakukan introspeksi dan perbaikan-perbaikan dan Alhamdulillah dinilai dari semua lembaga tadi cukup baik bahkan sangat baik,” kata Tito.

Semua pencapaian ini disampaikan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Bersama Komisi II DPR RI tentang Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, pada hari Kamis. Kehadiran Tito dalam forum tersebut menunjukkan komitmen kementerian untuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran nasional.