Announced: Menko PM sebut kemiskinan ekstrem RI turun 0,48 persen

Menko PM Nyatakan Kemiskinan Ekstrem Indonesia Berkurang 0,48 Persen

Kemajuan Perekonomian dan Kebijakan Pemerintah Dikaitkan dengan Angka Penurunan

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar, dikenal juga dengan nama Cak Imin, baru-baru ini memberikan pernyataan mengejutkan terkait penurunan tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia. Menurut data yang diungkapkan, angka kemiskinan ekstrem telah menurun dari 1,26 persen pada bulan Maret 2024 menjadi 0,78 persen pada September 2025. Angka ini menunjukkan perbaikan signifikan dalam upaya pemerintah mengatasi kesenjangan ekonomi di tengah tantangan inflasi dan keterbatasan sumber daya. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menko PM di Jakarta, pada hari Senin, 27 April 2025.

Dalam wawancara eksklusif dengan antaranews.com, Cak Imin menegaskan bahwa hasil ini tercapai berkat kombinasi kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat. “Kita berhasil mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem secara signifikan, yang mencerminkan keberhasilan program pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian dan menyalurkan bantuan sosial,” katanya. Ia menambahkan bahwa penurunan tersebut tidak hanya berdampak pada jumlah keluarga miskin, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat yang lebih luas.

Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkapkan bahwa kemiskinan ekstrem Indonesia telah mengalami penurunan sebesar 0,48 persen, dari 1,26 persen pada Maret 2024 hingga 0,78 persen pada September 2025.

Kemiskinan ekstrem diukur berdasarkan indikator yang mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal. Menko PM menekankan bahwa program-program seperti Kartu Sosial, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan peningkatan akses pendidikan dan kesehatan menjadi faktor utama dalam menciptakan perubahan. Ia juga menyoroti peran pengelolaan anggaran yang efisien serta peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan seperti pertanian dan manufaktur.

Angka penurunan ini dinilai sebagai buah dari upaya pemerintah dalam memperkuat ekonomi nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi yang stabil, yang berdampak pada peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat. Menko PM menyebut bahwa tingkat inflasi yang terkendali, serta kebijakan moneter yang tepat, memberikan ruang bagi masyarakat untuk berdaya saing. “Kita harus terus berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, karena kemiskinan ekstrem adalah indikator utama kesuksesan pembangunan,” ujarnya.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa penurunan ini tidak terlepas dari dampak pandemi yang telah berakhir. Setelah melalui fase pemulihan, pemerintah berhasil memulihkan aktivitas ekonomi sektor kecil dan menengah (UKM), yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Selain itu, kenaikan upah minimum dan insentif bagi pekerja turut berkontribusi pada pengurangan jumlah keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Menko PM juga menyebut bahwa program keluarga harapan (PKH) dan KUR (Kredit Usaha Rakyat) terus diperluas untuk mencapai keluarga yang lebih rentan.

Dalam konteks global, Indonesia termasuk dalam negara berkembang yang berhasil mengatasi kemiskinan ekstrem lebih cepat dibandingkan negara-negara sejawat. Namun, Menko PM mengingatkan bahwa keberhasilan ini tidak boleh disamakan dengan pemenuhan kebutuhan untuk semua lapisan masyarakat. “Meski angka menurun, masih ada sebagian masyarakat yang belum mampu memenuhi standar hidup minimum,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah meningkatkan akses layanan publik dan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat.

Menko PM juga membahas kesiapan pemerintah menghadapi tantangan ekonomi yang mungkin muncul di masa depan. Ia menyatakan bahwa keberhasilan mengurangi kemiskinan ekstrem adalah langkah awal, dan masih diperlukan upaya lanjutan untuk menekan angka kemiskinan secara keseluruhan. “Kita harus tetap waspada, karena perubahan iklim dan kenaikan harga komoditas global masih bisa memengaruhi kondisi ekonomi,” tambahnya. Ia berharap bahwa strategi pemerintah yang konsisten akan membawa hasil yang lebih baik dalam jangka panjang.

Di sisi lain, beberapa ahli ekonomi memberikan tanggapan positif terhadap angka penurunan kemiskinan ekstrem. Dosen Ekonomi di Universitas Indonesia, Dr. Rizal Amir, mengatakan bahwa perbaikan ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah berjalan efektif. “Tingkat kemiskinan ekstrem yang turun 0,48 persen dalam waktu sekitar satu setengah tahun adalah pencapaian yang patut diapresiasi, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil,” ujarnya. Namun, ia menyoroti bahwa survei terbaru perlu diverifikasi ulang untuk memastikan ketepatannya.

Angka kemiskinan ekstrem juga menjadi tolok ukur untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan yang diterapkan pemerintah. Dengan penurunan ini, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah lebih strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menko PM menyatakan bahwa prioritas utama adalah memastikan bahwa hasil ini bisa berkelanjutan dan tidak hanya bersifat sementara. “Kita perlu membangun sistem yang lebih kuat, sehingga kemiskinan ekstrem tidak kembali mengancam masyarakat,” pungkasnya. Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat yang terpinggirkan.

Dalam kesimpulannya, Cak Imin menyatakan bahwa kemiskinan ekstrem Indonesia telah menunjukkan tren penurunan yang menggembirakan. Ia menambahkan bahwa angka ini tidak hanya menjadi prestasi, tetapi juga sebagai dasar untuk mengevaluasi kebijakan masa depan. “Kita harus terus berjuang agar angka ini terus bergerak ke bawah, dan masyarakat dapat hidup lebih baik,” ujarnya. Dengan penurunan tersebut, pemerintah diharapkan mampu membangun fondasi yang kuat untuk mencapai kemiskinan nol persen pada masa depan.

Para penulis artikel ini adalah Sanya Dinda Susanti, Pradanna Putra Tampi, Arif Prada, dan Ludmila Yusufin Diah Nastiti, yang turut mengawasi pembuatan laporan ini. Mereka berharap data yang disampaikan oleh Menko PM dapat menjadi acuan bagi kebijakan sosial dan ekonomi di masa mendatang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *