Kerangka diplomasi NU menghadapi multipolaritas dunia

Diplomasi Jalur Kedua NU di Tengah Badai Multipolaritas

Pemandanganindah.com – Eskalasi militer antara Amerika Serikat dan Iran di kawasan Timur Tengah pada tahun 2026 kembali mempertanyakan satu hal fundamental: ketika meja perundingan antarnegara macet oleh klaim kedaulatan dan rivalitas kekuatan besar, siapa yang masih mampu membuka celah dialog? Nahdlatul Ulama (NU) menjawab pertanyaan itu dengan langkah konkret. Pada pertengahan 2026, Pengurus Besar NU mengirimkan respons proaktif kepada sejumlah perwakilan diplomatik sekaligus menggemakan seruan moral agar kekerasan di Teheran dan Washington segera diredam. Langkah ini bukan sekadar gestur simpatik; ia merupakan pengujian nyata atas keberanian dan efektivitas sebuah organisasi sosial-keagamaan yang bertindak sebagai penyambung dialog di tengah pekatnya persaingan kekuatan besar.

Retaknya Kompas Tunggal Geopolitik

Perkembangan tersebut tidak muncul dari ruang hampa. Peradaban kontemporer tengah menyaksikan keruntuhan sistem tunggal yang selama beberapa dekade mendominasi peta kekuatan global. Persaingan hegemonik antara Washington dan Beijing, yang dulu dianggap sebagai satu-satunya penentu arah kebijakan internasional, kini hanya satu dari banyak vektor kekuatan. India yang terus memperluas pengaruh strategisnya, Rusia yang mempertahankan posisi di panggung global, serta konsolidasi politik kelompok Global South melalui perluasan aliansi BRICS semuanya mengonfirmasi satu tren: otonomi strategis bangkit di berbagai belahan bumi.

Dalam lanskap yang semakin terfragmentasi ini, negara-negara berukuran menengah tidak lagi memiliki kemewahan untuk memilih satu sisi. Mereka beroperasi dengan kalkulasi realistis yang menuntut keseimbangan. Indonesia menjadi contoh paling jelas. Kalkulasi multi-alignment yang diterapkan pemerintah Jakarta—menjaga kedaulatan di tengah ketidakpastian tatanan global (Setiyaningsih dkk, 2026)—tercermin dalam praktik pertengahan 2026: kemitraan ekonomi dengan China berjalan beriringan dengan perimbangan kerja sama keamanan bersama Amerika Serikat dan Jepang. Filosofi diplomasi semacam ini telah meninggalkan logika loyalitas blok tunggal dan menggantinya dengan prinsip keseimbangan dinamis.

Ruang Baru bagi Aktor Non-Negara

Ketika realitas kekuasaan formal terkunci dalam kalkulasi rasionalitas negara-bangsa, diplomasi internasional menemukan ruang gerak baru yang diakselerasi oleh aktor-aktor non-negara. Di titik perpotongan inilah NU menemukan panggilan historisnya. Sebagai entitas sosial-keagamaan yang menaungi lebih dari 100 juta jiwa, NU tidak sekadar memiliki legitimasi demografis. Ia juga membawa modal moral dan tradisi keilmuan pesantren yang mengakar sangat dalam dalam struktur sosial Indonesia.

Otoritas keagamaan semacam ini berfungsi sebagai soft power yang melampaui logika akumulasi kekuasaan formal. Tanpa beban geopolitik teritorial, tanpa doktrin militer, tanpa kepentingan ekonomi sektoral, NU memiliki keleluasaan organik untuk melintasi sekat-sekat ideologi yang membelah dunia. Kerentanan multipolaritas—yang makin nyata ketika krisis konvensional memuncak—justru menjadi ruang di mana kapasitas moral semacam ini menemukan relevansinya. Diplomasi jalur kedua yang dijalankan NU bukan substitusi bagi diplomasi formal, melainkan pelengkap yang mengisi celah ketika jalur resmi tersumbat.

Akar Sejarah: Komite Hijaz 1926

Praktik diplomasi yang dijalankan NU pada 2026 sesungguhnya merupakan kelanjutan dari kesadaran sejarah yang telah teruji selama hampir satu abad. Pada 31 Januari 1926, para ulama Nusantara mendirikan Komite Hijaz—sebuah kepanitiaan kecil yang diketuai oleh KH Abdul Wahab Chasbullah. Tugasnya spesifik: menemui Raja Ibn Saud di Hijaz, Arab Saudi, untuk memperjuangkan kebebasan bermazhab kepada penguasa setempat.

Pendirian Komite Hijaz menandai lahirnya diplomasi non-negara pertama oleh para ulama Nusantara, sebuah preseden yang menunjukkan bahwa otoritas keilmuan dan moral dapat menjadi instrumen hubungan internasional jauh sebelum kerangka hukum modern mengizinkan hal itu secara eksplisit.

Preseden 1926 itu menegaskan bahwa tradisi diplomasi NU bukan inovasi kontemporer, melainkan warisan yang telah diuji oleh waktu. Dari upaya menjamin kebebasan bermazhab di hadapan raja abad ke-20 hingga seruan meredam kekerasan antarkuasa besar di abad ke-21, benang merahnya tetap sama: otoritas moral yang tidak terikat pada kepentingan teritorial atau militer mampu membuka ruang dialog ketika jalur formal gagal.

Implikasi ke Depan

Bagi pembaca yang mengikuti dinamika geopolitik, langkah PBNU pada pertengahan 2026 membawa implikasi ganda. Pertama, ia menunjukkan bahwa dalam tatanan multipolar yang semakin kompleks, efektivitas diplomasi tidak lagi dapat diukur semata-mata dari kekuatan militer atau bobot ekonomi sebuah negara. Kedua, ia menggarisbawahi bahwa organisasi keagamaan berskala masif di negara-negara berkembang memiliki kapasitas strategis yang selama ini kurang diperhitungkan dalam analisis hubungan internasional arus utama. Ketika dunia terus bergerak menuju fragmentasi kekuatan, peran penyambung dialog yang tidak terikat pada satu blok akan semakin dibutuhkan—dan NU, dengan modalitas historisnya yang panjang, telah membuktikan bahwa kapasitas itu bukan sekadar retorika, melainkan praktik yang hidup.