KSAD sebut warga bertato karena tradisi boleh masuk TNI sejak dulu

Rekrutmen TNI Buka Pintu bagi Pemilik Tato Tradisional: KSAD Tegaskan Kebijakan Lama yang Masih Berlaku

Pemandanganindah.com – Isu representasi budaya lokal di tubuh militer Indonesia kembali menjadi sorotan setelah Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, menegaskan bahwa calon prajurit yang membawa tato sebagai bagian dari adat istiadat leluhur tidak akan ditolak dalam proses seleksi. Pernyataan tersebut disampaikan di kompleks parlemen Jakarta pada Senin, seusai rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, dan langsung memicu perhatian publik mengenai bagaimana TNI memandang keberagaman etnis dalam barisan pertahanan negara.

Konteks Pertemuan dengan Perwakilan Dayak

Klarifikasi dari KSAD ini tidak muncul di ruang hampa. Beberapa waktu sebelumnya, perwakilan masyarakat Suku Dayak dari seluruh wilayah Kalimantan melakukan audiensi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 28 Agustus 2026. Dalam pertemuan bersejarah itu, Panglima Jilah — sosok yang diakui sebagai pemimpin besar suku Dayak lintas Kalimantan — menyampaikan sejumlah aspirasi komunitasnya kepada pemerintah pusat.

Di antara berbagai permohonan yang diajukan, terdapat satu poin yang menyentuh langsung kebijakan rekrutmen militer: warga Dayak yang memiliki tato sebagai penanda identitas adat dan tradisi harus tetap dapat melamar menjadi anggota TNI maupun Polri. Permintaan ini mencerminkan kekhawatiran bahwa aturan tertulis tentang penampilan fisik calon prajurit bisa secara tidak sengaja menutup akses bagi kelompok etnis tertentu yang menjadikan tato sebagai warisan budaya turun-temurun.

KSAD: Kebijakan Sudah Ada Sejak Dahulu

Menanggapi isu tersebut, Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan bahwa TNI tidak memiliki kendala apa pun terhadap calon yang membawa tato berlatar belakang tradisi. Ia menekankan bahwa kebijakan semacam itu bukan hal baru, melainkan sudah mengakar dalam praktik rekrutmen militer sejak lama.

“Memang dari dulu juga sudah boleh, memang nggak ada masalah itu, dulu dibuatnya kalau punya tato karena tradisi ya diizinkan,” ujar Maruli.

Ia menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada data konkret mengenai warga bertato yang telah mendaftar sebagai calon prajurit. Namun, pihaknya berkomitmen untuk aktif mencari dan memfasilitasi calon-calon dari komunitas yang memiliki tradisi bertato, termasuk dari kalangan Dayak yang berminat bergabung dengan TNI.

“Kan suku Dayak nggak semua bertato, jadi sebenarnya nggak ada masalah sih. Yang berminat kita belum tau, nanti kita cari lagi lah. Kita pastikan,” tambahnya.

Dimensi Budaya Tato Dayak

Bagi masyarakat Dayak, tato bukan sekadar hiasan tubuh. Dalam banyak sub-kelompok Dayak di Kalimantan, pola tato memiliki makna simbolis yang berkaitan dengan status sosial, pencapaian dalam kehidupan, hingga perlindungan spiritual. Proses pembuatan tato tradisional sering kali melibatkan upacara adat dan dilakukan oleh tetua atau perajin khusus. Oleh karena itu, larangan mutlak terhadap tato di tubuh calon prajurit berpotensi mengabaikan dimensi kultural yang mendalam bagi kelompok tersebut.

Ketentuan soal penampilan fisik dalam seleksi militer umumnya bertujuan menjaga kerapian dan keseragaman barisan. Namun, pengecualian untuk tato yang lahir dari tradisi adat menunjukkan bahwa TNI mengakui adanya ruang antara standar seragam dan hak budaya. Pengecualian semacam ini sejalan dengan semangat keberagaman yang menjadi fondasi negara kesatuan Indonesia, di mana lebih dari 1.300 kelompok etnis hidup berdampingan.

TNI Perluas Personel dan Sambut Keberagaman

Di tengah upaya peningkatan jumlah personel yang sedang dilakukan TNI, Maruli menegaskan bahwa institusi militer justru menyambut positif kehadiran prajurit yang mewakili seluruh daerah dan suku di Nusantara. Keberagaman latar belakang etnis dianggap memperkaya perspektif dan memperkuat kohesi sosial di dalam satuan.

Langkah ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa institusi negara, termasuk militer, mencerminkan komposisi demografis bangsa. Ketika seorang pemuda Dayak dari pedalaman Sanggau atau wilayah adat lainnya dapat mengabdi di TNI tanpa harus menghapus penanda identitas budayanya, pesan yang disampaikan adalah bahwa negara menghargai keberagaman tanpa mengorbankan standar profesional.

Aspirasi Lebih Luas dari Pertemuan Dayak-Presiden

Pertemuan antara perwakilan Dayak dan Presiden Prabowo tidak hanya membahas satu isu rekrutmen militer. Dalam audiensi tersebut, komunitas Dayak juga menyampaikan permohonan pembangunan infrastruktur jalan di kawasan pedalaman, khususnya di sekitar Sanggau dan wilayah sekitarnya yang selama ini terisolasi secara geografis.

Mereka turut meminta pembangunan Sekolah Rakyat serta program beasiswa di berbagai wilayah kota adat Dayak. Hingga saat ini, dua unit Sekolah Rakyat telah berdiri di Kalimantan Barat sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan. Selain itu, permohonan pembangunan rumah adat Dayak juga diajukan sebagai bentuk pelestarian arsitektur tradisional sekaligus penguatan identitas budaya komunitas.

Kombinasi seluruh permohonan tersebut menggambarkan bahwa isu tato dalam rekrutmen TNI bukan sekadar persoalan teknis seleksi, melainkan bagian dari upaya lebih luas untuk memastikan bahwa masyarakat adat tidak terpinggirkan dari akses terhadap layanan negara, pendidikan, infrastruktur, dan pengabdian di institusi publik.

Implikasi ke Depan

Pernyataan KSAD membuka jalan bagi calon-calon dari komunitas bertato tradisional untuk melamar tanpa hambatan birokratis. Namun, implementasi di lapangan tetap memerlukan panduan operasional yang jelas agar satuan-satuan di daerah tidak menerapkan interpretasi berbeda terhadap kebijakan tersebut. TNI perlu memastikan bahwa para penguji seleksi di seluruh Indonesia memahami bahwa tato berlatar belakang adat tidak menjadi alasan penolakan, sekaligus tetap membedakan secara tegas antara tato tradisional dan tato yang bersifat personal atau dekoratif semata.

Dengan komitmen yang telah diumumkan secara terbuka, kini bola berada di tangan mekanisme rekrutmen untuk menerjemahkan kebijakan menjadi praktik yang inklusif, tanpa mengorbankan standar kedisiplinan yang menjadi inti profesi militer.