Menlu Iran: Pentagon “berbohong”, biaya perang AS 100 miliar dolar

Key Strategy – Istanbul, 1 Mei – Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menuduh Amerika Serikat salah menyampaikan angka biaya perang, mengklaim bahwa data resmi yang diberikan Pentagon justru meremehkan beban keuangan yang benar-benar ditanggung. Dalam postingan di platform media sosial X, Araghchi menyatakan bahwa Pentagon “berbohong” tentang biaya perang, dengan menyebut bahwa angka tersebut telah mencapai 100 miliar dolar AS. “Spekulasi berisiko Netanyahu telah secara langsung merugikan Amerika sebesar 100 miliar dolar AS, empat kali lipat dari angka yang diberlakukan,” tulisnya, merujuk pada pemimpin pemerintah Israel Benjamin Netanyahu.

Pernyataan Menlu Iran

Araghchi menegaskan bahwa biaya tidak langsung yang dikeluarkan pembayar pajak AS jauh lebih besar dari angka resmi yang disebutkan. Menurutnya, tagihan bulanan per rumah tangga mencapai 500 dolar AS dan terus meningkat secara cepat. Ia juga mengkritik kebijakan AS yang mendahulukan kepentingan Israel, dengan mengatakan, “Israel First selalu berarti America Last.”

Pernyataan ini muncul setelah Pentagon, lembaga pertahanan AS, mengungkapkan bahwa operasi militer “Operation Epic Fury” yang dimulai pada 28 Februari telah menghabiskan sekitar 25 miliar dolar AS. Araghchi menilai angka ini jauh dari realita, karena ia menilai biaya perang benar-benar mencapai 100 miliar dolar AS. Pernyataan tersebut ia sampaikan dengan tegas, menyoroti kebijakan AS yang dianggapnya tidak transparan terhadap rakyatnya.

Detail Operasi Militer

Operasi bersama antara AS dan Israel dimulai pada 28 Februari, dengan tujuan menyerang Iran di wilayah Teluk. Serangan ini memicu respons langsung dari Teheran, yang menutup Selat Hormuz, salah satu jalur penting bagi perdagangan minyak global. Tindakan tersebut menunjukkan kekecewaan Iran terhadap tindakan AS dan Israel yang dianggapnya memicu perang.

Seiring berjalannya waktu, tekanan politik dan ekonomi terus meningkat. Pentagon melalui pejabatnya, Jules Hurst, dalam kesaksian di Kongres AS menyebutkan bahwa biaya operasi militer sampai saat ini sekitar 25 miliar dolar AS. Namun, Araghchi mengkritik angka tersebut, menilai bahwa itu tidak mencerminkan realitas sebenarnya. Ia menambahkan bahwa biaya perang tidak hanya mencakup pengeluaran militer, tetapi juga dampak ekonomi yang lebih luas.

Menlu Iran juga menyoroti peran Pakistan dalam mediasi gencatan senjata. Gencatan senjata antara AS, Israel, dan Iran diumumkan pada 8 April melalui kesepakatan yang ditengahi oleh Pakistan. Namun, pembicaraan di Islamabad pada 11–12 April tidak berhasil mencapai kesepakatan yang memuaskan. Setelah itu, Presiden AS Donald Trump memperpanjang gencatan senjata secara sepihak, tanpa menetapkan batas waktu baru, sesuai permintaan Pakistan.

Konteks Perang dan Konsekuensi

Konflik antara AS dan Iran bukan hanya melibatkan pertempuran langsung, tetapi juga memiliki dampak besar terhadap ekonomi global. Penutupan Selat Hormuz, misalnya, mengganggu aliran minyak dan gas yang krusial bagi pasar internasional. Tindakan ini memicu ketakutan akan krisis energi, dengan biaya yang terus menumpuk bagi rakyat AS.

Menurut Araghchi, perang antara AS dan Iran telah menyebabkan kerusakan yang melampaui angka statistik. Ia menekankan bahwa biaya tidak hanya mencakup biaya operasional militer, tetapi juga kerugian sosial dan ekonomi. Pernyataannya mengingatkan bahwa kebijakan AS yang fokus pada Israel telah memberikan tekanan berlebihan terhadap ekonomi domestik. “Rakyat AS harus menghadapi akibat langsung dari keputusan pemerintah yang terus-menerus memprioritaskan kepentingan Israel,” katanya.

Dampak pada Rakyat AS

Araghchi menyebutkan bahwa rakyat AS terus-menerus menanggung beban biaya yang jauh lebih tinggi dari angka yang disampaikan Pentagon. Ia menjelaskan bahwa biaya perang menyebar ke berbagai aspek kehidupan, termasuk pendapatan keluarga, pengeluaran pemerintah, dan stabilitas pasar. “Setiap bulan, setiap rumah tangga AS harus mengeluarkan 500 dolar AS hanya untuk menutupi biaya perang,” tambahnya. Angka ini diperkirakan oleh Menlu Iran sebagai indikator tekanan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat.

Sebagai perspektif tambahan, Araghchi juga menyoroti bahwa kebijakan AS yang “Israel First” telah mengorbankan kepentingan nasional. Ia berargumen bahwa mendahulukan Israel dalam kebijakan luar negeri membuat AS kehilangan fokus pada kebutuhan dalam negeri. “Pemimpin AS yang terus-menerus mengampanyekan prioritas ke Israel justru memperburuk krisis ekonomi yang sedang dihadapi rakyatnya,” tulisnya.

Mediasi Pakistan dan Kehilangan Kesempatan

Sebelum gencatan senjata diumumkan pada 8 April, ada upaya mediasi oleh Pakistan yang dianggap sebagai kekuatan netral. Namun, diskusi di Islamabad pada 11–12 April tidak menghasilkan solusi yang memadai. Tindakan Pakistan berperan sebagai penengah, tetapi kesepakatan tidak tercapai. Akibatnya, AS memperpanjang gencatan senjata tanpa batas waktu baru, menurut keputusan Trump.

Menlu Iran mempertanyakan keputusan Trump ini, menganggapnya sebagai tindakan yang tidak memadai. Ia menekankan bahwa perlu ada komitmen jangka panjang untuk menyelesaikan konflik, bukan hanya penundaan sementara. “Jika AS terus-menerus memperpanjang gencatan senjata tanpa menyusun rencana yang jelas, kekacauan akan terus berlanjut,” kata Araghchi.

Kesimpulan dan Impak Jangka Panjang

Kritik Menlu Iran terhadap Pentagon dan kebijakan AS terhadap Israel menunjukkan perbedaan pendapat tentang pengelolaan biaya perang. Meski angka resmi menunjukkan biaya sekitar 25 miliar dolar AS, Araghchi bersikeras bahwa realitasnya jauh lebih mahal. Ia menilai bahwa rakyat AS harus terus memikirkan dampak jangka panjang dari operasi militer ini, termasuk pengaruhnya terhadap perekonomian dan kehidupan sehari-hari.

Sebagai perbandingan, menurut Araghchi, biaya perang yang