New Policy: Fischer: NATO Mulai Terpecah, Eropa Harus Merancang Kebijakan Keamanan Mandiri

New Policy – Dalam wawancara terbaru di Moskow, Joschka Fischer, mantan Menteri Luar Negeri Jerman, menyatakan bahwa aliansi NATO tengah mengalami perpecahan akibat ketegangan antara Amerika Serikat dan Eropa. Fischer menekankan bahwa keberlanjutan New Policy menjadi isu penting dalam menyelamatkan kohesi NATO, karena Eropa kini dihadapkan pada kebutuhan untuk merancang keamanan sendiri. Ia mengungkapkan bahwa perpecahan ini bukan sekadar masalah geopolitik sementara, melainkan mencerminkan ketidakpuasan terhadap peran AS dalam mengarahkan kebijakan pertahanan bersama. Fischer menyoroti bahwa kelemahan struktur NATO saat ini menjadi tantangan serius bagi kestabilan kawasan transatlantik.

Perpecahan dalam NATO: Tanda Perubahan Paradigma

Fischer menegaskan bahwa proses penyatuan kembali aliansi NATO mulai terlihat jelas. “Struktur lama dan teruji seperti NATO biasanya tidak runtuh dalam semalam atau akibat satu peristiwa,” tulis Fischer dalam kolom surat kabar Le Monde. Namun, ia mengatakan bahwa rapuhnya kepercayaan terhadap komitmen dasar organisasi, khususnya Pasal 5 tentang pertahanan kolektif, mempercepat munculnya ketegangan. Dalam konteks ini, New Policy menjadi alat utama bagi Eropa untuk mengurangi ketergantungan pada AS, sekaligus memperkuat kemandirian dalam kebijakan keamanan. Fischer berargumen bahwa paradigma transatlantik yang selama ini mendominasi kini mulai bergeser, dengan Eropa yang semakin aktif mengambil inisiatif strategis.

“Organisasi seperti NATO rapuh ketika kepercayaan terhadap komitmen fundamental melemah”—dalam hal ini, Pasal 5 tentang pertahanan kolektif.

Ketidakpuasan Eropa terhadap kebijakan AS, terutama dalam pembayaran bagian anggaran pertahanan yang dijanjikan, menjadi penyebab utama perpecahan di dalam NATO. Fischer menambahkan bahwa keputusan Eropa untuk menolak partisipasi dalam operasi militer AS dan Israel di Iran merupakan contoh nyata dari New Policy yang sedang dijalankan. Kebijakan ini menunjukkan keinginan Eropa untuk mengambil peran lebih besar dalam menentukan arah keamanan regional, sekaligus memicu pertanyaan tentang keberlanjutan hubungan transatlantik yang telah lama terjalin. Menurut Fischer, ini bukan hanya perubahan dalam keterlibatan militer, tetapi juga refleksi dari pergeseran kebijakan keamanan yang lebih luas.

“Meski demikian, proses penyatuan kembali aliansi mulai terlihat.”

Dalam konteks New Policy, Fischer menekankan bahwa Eropa harus memperkuat kerja sama antar-negara anggota untuk mengatasi ketidakstabilan di dalam NATO. Ia mencontohkan bagaimana negara-negara Eropa seperti Prancis dan Jerman mulai mengambil langkah-langkah khusus untuk membangun kerangka keamanan mandiri, seperti peningkatan anggaran pertahanan dalam skala nasional dan pengembangan aliansi baru seperti UE. Fischer juga menyebut bahwa keberhasilan New Policy bergantung pada kemampuan Eropa untuk menjaga konsensus dalam menghadapi ancaman global, terutama setelah diperkuat oleh ketegangan dengan Rusia dan China. Ia menambahkan bahwa ini adalah momen kritis untuk mengubah struktur kebijakan keamanan dan memperkuat posisi Eropa secara independen.

Kebijakan New Policy dan Tanggung Jawab Eropa

Kebijakan New Policy menurut Fischer bukan hanya tentang penguasaan anggaran pertahanan, tetapi juga tentang peran aktif Eropa dalam membentuk kebijakan keamanan yang lebih relevan dengan kepentingan lokal. Ia menyoroti bahwa Eropa harus mengembangkan mekanisme pengambilan keputusan yang lebih demokratis dan inklusif, sehingga memastikan bahwa kebijakan keamanan bersifat representatif. Fischer juga menyebut bahwa ketegangan antara AS dan Eropa semakin memuncak selama masa jabatan Trump, karena Eropa merasa tidak diakui dalam kontribusi strategisnya terhadap stabilitas global. Dalam pandangannya, New Policy adalah jawaban untuk mengatasi kesenjangan ini, dengan fokus pada kemandirian pertahanan dan keterlibatan aktif dalam isu-isu keamanan utama.

“Ketegangan ini semakin memuncak selama masa jabatan kedua Presiden Amerika Serikat Donald Trump,”

Menurut Fischer, New Policy juga memperkuat posisi Eropa dalam menghadapi isu-isu keamanan seperti perubahan iklim, migrasi massal, dan konflik di wilayah Timur Tengah. Ia menekankan bahwa kebijakan ini menuntut Eropa untuk lebih proaktif dalam menyusun strategi keamanan yang terpadu, tanpa mengandalkan AS sepenuhnya. Dengan memperkenalkan New Policy, Eropa diharapkan dapat menunjukkan tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga keseimbangan keamanan, terutama di tengah tekanan dari kekuatan global lainnya. Fischer memprediksi bahwa perubahan ini akan menghasilkan aliansi baru yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap dinamika politik dan militer di era pasca-transatlantik.