Wamendagri Ribka Minta APS Rumuskan Arah Pembangunan Papua yang Berkelanjutan

Jayapura – Konsensus Pembangunan untuk Keberlanjutan Budaya dan Modernisasi

Topics Covered – Konferensi Analisis Papua Strategis (APS) dianggap sebagai forum penting untuk mengeksplorasi ide-ide baru dalam mengarahkan pembangunan wilayah ini. Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, memberikan pandangan tentang pentingnya konferensi tersebut dalam menjaga identitas dan nilai lokal sambil memajukan Papua secara modern. Dalam kunjungannya ke Jayapura, Sabtu, Ribka mengungkapkan bahwa APS memiliki fungsi sebagai tempat pertemuan pemikiran yang dapat membentuk arah pembangunan yang lebih berkelanjutan.

“Pada Jumat (29/5), saya menghadiri Konferensi Analisis Papua Strategis ketiga. Forum ini memiliki peran penting sebagai wadah refleksi dan diskusi untuk memperkuat arah pembangunan Papua dengan prinsip keadilan dan keterwakilan Orang Asli Papua,” kata Ribka.

Konferensi yang berlangsung selama dua hari ini dianggap lebih dari sekadar pertemuan akademis. Ribka menekankan bahwa acara tersebut menjadi ruang kolektif untuk memadukan aspirasi berbagai pihak, termasuk masyarakat adat, lembaga pemerintah, dan organisasi masyarakat. Dalam sambutannya, dia menjelaskan bahwa penyelenggaraan APS bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada dalam proses pembangunan Papua.

“Konferensi ini bukan sekadar forum ilmiah, tetapi juga ruang refleksi kolektif untuk mendiskusikan secara terbuka dan mendalam harapan pembangunan Papua yang bermartabat, adil, serta memprioritaskan kebutuhan Orang Asli Papua,” ujarnya.

Pembangunan Papua, menurut Ribka, merupakan bagian integral dari visi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Ia menegaskan bahwa proses ini harus didasari oleh kesetimbangan antara kemajuan teknologi dan pelestarian nilai-nilai tradisional. “Kami ingin Papua maju dan modern, tetapi tetap menjaga identitas, nilai, dan jati diri masyarakatnya,” tambahnya.

Dalam konteks ini, Ribka menyebutkan bahwa kebijakan pembangunan harus mencerminkan kepentingan lokal. Hal ini termasuk dalam upaya memperkuat kesejahteraan masyarakat adat yang menjadi tulang punggung budaya Papua. Ia menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi dan pengembangan infrastruktur tidak boleh mengabaikan peran kearifan lokal dalam membentuk identitas masyarakat. “Pembangunan yang berkelanjutan harus melibatkan masyarakat adat sebagai subjek utama,” katanya.

Kehadiran Orang Asli Papua (OAP) dalam setiap tahap kebijakan juga dianggap sebagai aspek kritis. Ribka menjelaskan bahwa hasil diskusi dari APS diharapkan bisa menjadi referensi untuk mengarahkan kebijakan yang lebih inklusif. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, acara ini diperkirakan mampu menghasilkan rekomendasi strategis yang relevan dengan kondisi Papua saat ini.

Proses pembangunan Papua, menurut Ribka, tidak boleh hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi. Ia menekankan bahwa pengembangan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia harus diiringi dengan upaya mempertahankan kekayaan budaya. “Dalam pembangunan, kita harus memastikan bahwa identitas masyarakat Papua tetap terjaga, sementara kemajuan teknologi dan sosial juga diraih,” ujarnya.

Konferensi APS ini dianggap sebagai langkah awal dalam menciptakan kesepakatan nasional untuk pembangunan Papua. Ribka berharap hasil diskusi bisa menjadi dasar bagi kebijakan yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat di setiap daerah. Dengan menerapkan prinsip keadilan dan keterwakilan, proses pembangunan akan lebih mencerminkan kearifan lokal yang menjadi ciri khas Papua.

Terlepas dari pemerintahan pusat, Ribka menekankan bahwa masyarakat Papua juga harus memiliki peran aktif dalam mengawasi dan menilai kebijakan pembangunan. Ia menyoroti bahwa keterlibatan aktif OAP akan memastikan bahwa strategi yang dirumuskan selaras dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. “Forum seperti APS sangat penting dalam merumuskan masa depan Papua,” katanya.

Dalam pandangan Ribka, keberhasilan pembangunan Papua tergantung pada kesatuan antara visi modern dan tradisional. Ia menyebutkan bahwa pengembangan ekonomi dan infrastruktur perlu diimbangi dengan pelestarian nilai-nilai kebudayaan. Contohnya, dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan harus menyasar keahlian yang relevan dengan budaya lokal.

Adat masyarakat Papua, menurut Ribka, menjadi dasar dalam menjaga keharmonisan sosial. Ia menegaskan bahwa kebijakan yang dihasilkan dari APS harus didasari oleh pemahaman mendalam tentang keunikan budaya setempat. “Kita perlu memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga secara kultural,” ujarnya.

Konferensi ini diharapkan menjadi wahana untuk menciptakan konsensus antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Ribka menyebutkan bahwa setiap rekomendasi dari APS harus diujicobakan di berbagai wilayah Papua agar sesuai dengan kondisi lokal. “Kami ingin Papua maju tanpa kehilangan akar budayanya,” pungkasnya.

Dengan hadirnya APS, Ribka yakin bahwa ada kemungkinan tercipta kebijakan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia menekankan bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus berakar pada nilai-nilai lokal, sehingga mampu menghadirkan harmoni antara progres dan identitas. Pada akhirnya, konferensi ini menjadi titik awal untuk mewujudkan visi Papua yang modern, adil, dan bermartabat.