Pemprov Jatim Dorong Industri Kayu Berbasis Kelestarian Hutan

Special Plan – Surabaya menjadi pusat perhatian dalam upaya penguatan industri kayu yang berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) secara aktif mendorong pengembangan sektor ini dengan memperkuat pengelolaan hutan, meningkatkan nilai tambah produk, serta membuka akses pasar global. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menaikkan daya saing industri sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya hutan yang menjadi kekayaan alam provinsi tersebut. Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur, Jumadi, menjelaskan bahwa permintaan pasar internasional terhadap produk kayu berkelanjutan terus tumbuh, membuka peluang besar bagi industri hasil hutan nasional.

Strategi Pemprov Jatim untuk Industri Kayu Berkelanjutan

Kebijakan yang dijalankan oleh Pemprov Jatim mencakup tiga pilar utama: peningkatan tata kelola kehutanan, hilirisasi produk kayu, dan ekspansi pasar global. Dengan mendorong transisi dari pengolahan bahan baku mentah ke produk jadi, pemerintah berharap memperkuat ekosistem industri lokal. Selain itu, akses ke pasar internasional yang lebih luas diharapkan dapat meningkatkan volume ekspor dan memperluas pemasukan ke daerah.

“Pasaran dunia kini lebih memilih produk kayu yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga ramah lingkungan, memberikan manfaat ekonomi, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat,” ujar Jumadi saat membuka acara Indowood Expo 2026 di Surabaya, Kamis.

Jumadi menegaskan bahwa keberhasilan industri kayu berkelanjutan di Jawa Timur tidak terlepas dari ekosistem hutan yang terintegrasi. Dalam beberapa tahun terakhir, provinsi ini menjadi pusat industri pengolahan kayu yang signifikan, dengan sekitar 1.332 unit industri yang beroperasi. Produk-produk yang dihasilkan mencakup plywood, furnitur, moulding, wood engineered, serta inovasi kreatif berbasis kayu untuk pasar global.

Potensi Ekonomi dari Industri Kayu Berkelanjutan

Kepala Dinas Kehutanan tersebut menjelaskan bahwa pertumbuhan industri ini didukung oleh berbagai faktor, seperti ketersediaan pasokan kayu dari hutan rakyat yang mencapai 3,5 juta hingga 4 juta meter kubik per tahun. Selain itu, program perhutanan sosial, jaringan distribusi antarwilayah, tenaga kerja terampil, serta akses ke pasar ekspor global menjadi penggerak utama dalam pengembangan sektor ini.

Dalam konteks ekonomi, nilai ekspor produk hasil hutan dan industri kayu Jawa Timur mencapai sekitar 2,5 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini menempatkan provinsi sebagai salah satu kontributor penting bagi perekonomian nasional, sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Pertumbuhan ini tidak hanya mencerminkan kualitas produk, tetapi juga kesadaran pasar terhadap pentingnya keberlanjutan dalam penggunaan sumber daya alam.

Empat Agenda Strategis untuk Penguatan Industri

Jumadi menyebutkan bahwa Pemprov Jatim sedang fokus pada empat agenda strategis guna meningkatkan daya saing industri hasil hutan. Pertama, memperkuat hilirisasi melalui pengembangan teknologi dan inovasi produk. Kedua, memastikan pengelolaan hutan berkelanjutan dengan sistem yang terstruktur dan efisien. Ketiga, memperluas akses pasar global dengan menggandeng lembaga sertifikasi dan mendorong transparansi. Keempat, mempercepat pembangunan ekonomi hijau dengan integrasi antara pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Agenda pertama, hilirisasi, menjadi prioritas karena industri kayu berkelanjutan di Jatim masih bergantung pada bahan baku mentah. Dengan mengolah produk hutan menjadi barang dagangan bernilai tambah, sektor ini dapat mengurangi ketergantungan pada pasar bahan baku dan meningkatkan keuntungan ekonomi. Agenda kedua, pengelolaan hutan berkelanjutan, dilakukan melalui penerapan prinsip pengelolaan yang berbasis lingkungan, sosial, dan ekonomi, sehingga memastikan hutan tetap lestari sepanjang waktu.

Agenda ketiga, ekspansi pasar global, memerlukan kerja sama dengan berbagai lembaga internasional dan penyedia sertifikasi. Jumadi menekankan bahwa sertifikasi menjadi jaminan kualitas produk dan keterlibatan masyarakat dalam produksi. Agenda keempat, ekonomi hijau, bertujuan menggabungkan sektor-sektor strategis untuk membangun ekosistem yang lebih kuat dan ramah lingkungan.

Pengembangan Sistem Informasi untuk Transparansi Kayu Rakyat

Sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola, Pemprov Jatim tengah mengembangkan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Rakyat (SIPUHH-R). Sistem ini bertujuan memudahkan pelacakan asal-usul kayu rakyat, memastikan transparansi dalam produksi, serta meningkatkan efektivitas sertifikasi keberlanjutan. Dengan SIPUHH-R, masyarakat dapat melacak setiap langkah pengolahan kayu dari hutan ke pasar, sehingga memperkuat kepercayaan konsumen dan pemangku kepentingan.

Jumadi menambahkan bahwa SIPUHH-R juga akan membantu pengawasan terhadap praktik pengelolaan hutan, mencegah eksploitasi berlebihan, dan memastikan kegiatan industri tetap sesuai dengan prinsip ekonomi hijau. Dengan sistem ini, Pemprov Jatim berharap meningkatkan akuntabilitas dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan. Selain itu, transparansi akan membuka peluang kerja sama dengan pihak internasional yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui produk kayu berkelanjutan.

Langkah-langkah ini tidak hanya menunjang pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, tetapi juga memberikan contoh bagus bagi provinsi lain dalam pengelolaan sumber daya alam. Pemprov Jatim menganggap industri kayu sebagai bagian dari solusi untuk menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Dengan pendekatan holistik, sektor ini diharapkan dapat menjadi penggerak utama dalam transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Kepala Dinas Kehutanan tersebut juga menyoroti pentingnya inovasi dalam industri kayu. Ia mencontohkan bahwa produk kreatif berbasis kayu, seperti furniture unik dan desain arsitektur, semakin diminati di pasar internasional. Dengan berbagai upaya ini, Pemprov Jatim yakin bahwa sektor hutan dapat menjadi motor penggerak pembangunan yang tidak hanya berkontribusi pada perekonomian, tetapi juga melindungi ekosistem alam daerah.