Yogyakarta – Menteri PKP: Alokasi BSPS di DIY Tahun Ini Naik 28 Kali Lipat

Special Plan – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memberikan perhatian besar terhadap peningkatan alokasi program bedah rumah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Tahun ini, angka penyaluran BSPS untuk DIY meningkat secara signifikan, mencapai lebih dari 28 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan bahwa jumlah unit rumah yang akan diperbaiki melalui BSPS mencapai 2.856 unit. Ia menambahkan, jumlah tersebut dapat ditingkatkan hingga 3.000 unit jika kebutuhan masyarakat terus terpenuhi.

Kunjungan ke Lokasi Penerima BSPS

Dalam kunjungan ke rumah penerima bantuan BSPS di Srimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta, Kamis (4/6), Ara menyatakan bahwa peningkatan alokasi ini berkat perjuangan Anggota DPR RI Siti Hediati Hariyadi, yang dikenal sebagai Titiek Suharto. “Ini juga berkat perjuangan Titiek Suharto sehingga tahun ini menjadi 2.856 rumah, tapi karena masih ada banyak rumah yang tidak layak huni jadinya 3.000 buat Yogyakarta tahun ini,” ujar Ara. Menurutnya, peningkatan ini merupakan hasil dari upaya bersama untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses yang lebih luas ke program bantuan.

“Dari 105 jadi 3.000, jadi naiknya 2.895 unit rumah,” tegas Ara.

Peningkatan drastis ini menggambarkan perubahan kebijakan yang signifikan. Sebelumnya, pada 2025, hanya 105 unit rumah yang dialokasikan untuk DIY. Namun, tahun ini, angka tersebut melonjak hingga 3.000 unit. Ara menjelaskan bahwa keputusan peningkatan alokasi diambil setelah pihaknya memperhitungkan kebutuhan masyarakat. “Ini sangat penting karena masih banyak rumah yang kondisinya memprihatinkan,” tambahnya.

Distribusi BSPS di Wilayah DIY

Berdasarkan data yang diperoleh, alokasi BSPS di DIY dibagi ke empat kabupaten dan satu kota. Daerah dengan jumlah unit terbesar adalah Kota Yogyakarta, yang mendapat 1.616 unit. Kabupaten Sleman mengalokasikan 337 unit, sedangkan Kulon Progo menerima 200 unit. Di Bantul, ada 422 unit, dan Gunungkidul mendapatkan 281 unit. Angka-angka ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan fokus yang lebih besar ke wilayah dengan kebutuhan yang lebih tinggi.

Selain itu, Titiek Suharto yang juga hadir dalam kunjungan tersebut memberikan penjelasan tentang keluhan warga pedesaan yang sering disampaikan kepadanya. “Saya juga lihat sendiri di mana gentengnya kalau hujan bocor, dindingnya dari gedek atau batu bata sudah mau ambruk, lantainya dari tanah yang lembap,” ujarnya. Menurut Titiek, kondisi rumah-rumah di pedesaan memperlihatkan tantangan besar yang perlu segera diatasi.

“Ini sangat membantu, saya senang sekali, karena tidak hanya memperbaiki rumah, tapi pemilihan bahan bangunan juga dilakukan melalui tender rakyat,” katanya.

Titiek menekankan bahwa BSPS tidak hanya memperbaiki infrastruktur rumah, tetapi juga menciptakan kegiatan gotong royong antarwarga. Ia menambahkan bahwa program ini memberikan anggaran Rp20 juta kepada penerima manfaat, sementara selebihnya bisa dilakukan dengan swadaya masyarakat. “Ini juga menciptakan gotong royong di antara sesama warga, ini penting sekali karena di era sekarang ini gotong royong kayaknya sudah rada luntur ya,” ujarnya.

Program BSPS, menurut Titiek, menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi masalah perumahan. Dengan pendekatan yang melibatkan masyarakat, ia yakin program ini bisa berjalan lebih efektif. “Program ini sangat dibutuhkan oleh warga agar rumah mereka menjadi lebih layak huni,” katanya. Selain itu, Titiek juga menyebutkan bahwa BSPS mencerminkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di daerah-daerah yang kurang mendapat perhatian.

Kinerja Nasional dan Penyesuaian Alokasi

Titiek juga menyampaikan bahwa kinerja program bedah rumah nasional meningkat pesat. Tahun lalu, alokasi BSPS tercapai sebanyak 45.000 unit, sementara pada tahun ini, angka tersebut melonjak menjadi 400.000 unit. “Anggarannya dari Rp5 triliun jadi Rp10 triliun dan 82 persen atau sebagian besar anggaran untuk program bedah rumah ini,” jelasnya.

Dalam konteks ini, DIY menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian lebih besar. Titiek menilai bahwa peningkatan alokasi BSPS di DIY akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas rumah layak huni. “Dengan adanya peningkatan alokasi ini, masyarakat dapat lebih mudah memperbaiki rumah mereka tanpa harus mengeluarkan biaya besar,” katanya.

Manfaat dan Perspektif Masyarakat

Kemajuan program BSPS tidak hanya diukur dari jumlah unit yang terdistribusi, tetapi juga dari kepuasan warga. Titiek mengungkapkan bahwa banyak masyarakat merasa senang dengan kebijakan ini. “Mereka tidak hanya merasa terbantu dalam memperbaiki rumah, tetapi juga melihat transparansi dalam pemilihan bahan bangunan,” ujarnya. Dalam proses tender rakyat, warga diikutsertakan dalam menentukan bahan yang digunakan, sehingga memastikan kebutuhan lokal terpenuhi.

Menurut Ara, pemerintah terus berupaya memperluas akses ke program BSPS. “Kita ingin memastikan setiap keluarga yang membutuhkan dapat mendapatkan bantuan,” kata Ara. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini juga bertujuan untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan perumahan. “Dengan BSPS, masyarakat tidak hanya diberi bantuan keuangan, tetapi juga didorong untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan proyek,” terang Ara.

Kehidupan Masyarakat dan Tantangan di Depan

Dalam wawancara terpisah, Titiek Suharto menyampaikan bahwa masalah perumahan masih menjadi isu yang krusial di DIY. Ia menjelaskan bahwa kebocoran atap, dinding yang retak, dan lantai yang berlubang sering menjadi keluhan warga. “Masih banyak rumah yang tidak layak huni, terutama di daerah terpencil,” ujarnya. Meski demikian, ia yakin bahwa peningkatan alokasi BSPS akan meringankan beban masyarakat.

Titiek juga menyoroti pentingnya keikutsertaan warga dalam proses pengambilan keputusan. “Dengan melibatkan masyarakat, kita bisa menciptakan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka,” katanya. Ia berharap program ini dapat berlanjut dan menjadi bagian dari kebijakan yang berkelanjutan. “Ini bukan hanya tentang memperbaiki rumah, tetapi juga membangun kepercayaan dan kemitrahan antara pemerintah dan warga,” ujar Titiek.

Dengan peningkatan alokasi BSPS sebesar 28 kali lipat, DIY berpotensi menjadi salah satu provinsi dengan peningkatan kualitas perumahan yang signifikan. Namun, tantangan tetap ada, seperti ketersediaan anggaran dan koordinasi antar daerah. Ara menyatakan bahwa pihaknya akan terus memantau dan menyes