BPJPH: 13 Juta UMKM di Indonesia Capai Sertifikasi Halal

Key Strategy – Dari Tangerang Selatan, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengungkapkan bahwa hingga 2026, sebanyak 13 juta produk dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia telah mendapatkan sertifikasi halal. Angka ini mencerminkan upaya strategis yang dilakukan BPJPH selama beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan akses sertifikasi halal kepada pelaku usaha kecil. Direktur Sertifikasi Halal BPJPH, Yanis Nuraini, menjelaskan bahwa capaian ini bukan hanya hasil dari peningkatan jumlah penerbitan sertifikasi, tetapi juga karena peran aktif para pengusaha dalam mengikuti proses verifikasi.

“Sejak 2019 hingga 2026, total produk yang telah disertifikasi halal sekitar 13 juta, dengan sekitar 80 persen di antaranya berasal dari sektor UMKM,” kata Yanis Nuraini dalam wawancara di Tangerang, Minggu. Ia menegaskan bahwa angka ini menunjukkan keberhasilan Key Strategy dalam mempercepat proses sertifikasi, sekaligus menguatkan peran UMKM sebagai tulang punggung industri halal nasional.

Program SEHATI sebagai Bagian dari Strategi Utama

Dalam rangka menyelesaikan target 14 juta sertifikasi halal hingga 2029, BPJPH kembali menyalurkan 1,35 juta kuota sertifikasi gratis melalui program Key Strategy SEHATI. Program ini, singkatan dari “Sertifikasi Halal Tanpa Biaya”, menjadi langkah krusial untuk mendukung pengusaha kecil yang menghadapi tantangan finansial dalam mengajukan sertifikasi. “Dengan kuota satu juta per tahun, kita ingin memastikan lebih banyak UMKM bisa terlibat dalam ekosistem halal,” imbuh Yanis.

Program SEHATI dirancang agar pengusaha kecil tidak terbebani biaya administrasi, sehingga lebih mudah mengikuti prosedur sertifikasi. Selain itu, BPJPH juga mengoptimalkan sistem pengajuan sertifikasi dengan mempercepat proses pemeriksaan dan penerbitan. Yanis menjelaskan bahwa Key Strategy ini telah membantu memperluas cakupan sertifikasi hingga ke wilayah pedesaan dan daerah-daerah yang sebelumnya kurang terjangkau. “Kita ingin menjadikan halal sebagai standar kualitas yang mudah diakses oleh semua kalangan,” tegasnya.

Peningkatan Daya Saing UMKM melalui Sertifikasi

Sertifikasi halal tidak hanya menjadi bukti kebersihan produk, tetapi juga meningkatkan nilai tambah bagi UMKM. Yanis menyoroti bahwa UMKM dengan sertifikasi halal memiliki peluang lebih besar untuk menembus pasar ekspor, terutama ke negara-negara yang memiliki permintaan tinggi terhadap produk halal. “Selain membuka akses ke pasar internasional, sertifikasi ini juga memperkuat kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan standar produksi,” ujarnya.

Kebutuhan konsumen akan produk halal terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesadaran akan kehalalan. Dengan 13 juta sertifikasi yang telah diterbitkan, BPJPH menilai bahwa UMKM menjadi pilar utama dalam mempercepat pertumbuhan industri halal. Yanis menambahkan bahwa Key Strategy ini telah berdampak signifikan pada kualitas produk, keterjangkauan layanan, dan kapasitas kompetitif UMKM di tengah persaingan global.

Di sisi lain, Yanis mengakui masih ada tantangan dalam mempercepat proses sertifikasi. “Meski progres positif, kita perlu memastikan keberlanjutan program SEHATI dan memperluas koordinasi dengan pihak-pihak terkait,” katanya. Ia juga menyoroti pentingnya pendidikan dan sosialisasi mengenai manfaat sertifikasi halal, terutama di kalangan pengusaha yang masih awam dengan prosedur verifikasi. “Dengan Key Strategy yang terpadu, kita bisa meningkatkan partisipasi UMKM secara berkelanjutan,” imbuhnya.

Peningkatan jumlah sertifikasi halal diharapkan bisa memperkuat ekosistem industri halal Indonesia, yang dianggap sebagai salah satu peluang ekonomi terbesar. Yanis menyebutkan bahwa industri halal sudah menyumbang sekitar 10% dari total ekspor Indonesia dan berpotensi lebih besar lagi jika lebih banyak UMKM terlibat. “Strategi ini juga menjadi pondasi untuk memenuhi target 14 juta sertifikasi hingga 2029,” tegasnya. Dengan Key Strategy yang berkelanjutan, BPJPH optimis bahwa industri halal akan menjadi penggerak utama dalam perekonomian nasional.