Menteri PPN: Bappenas dan Komisi XI Sebagai Satu Kesatuan

Topics Covered – Jakarta, Kamis – Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Rachmat Pambudy, menyampaikan bahwa hubungan antara lembaga pemerintah dan komisi legislatif tersebut terasa seperti dua bagian yang tidak terpisahkan. “Saya semakin menyadari bahwa kerja sama antara Kementerian Bappenas dan Komisi XI itu sangat erat, hampir seperti satu kesatuan,” ujarnya. Menurut Pambudy, dukungan dari anggota DPR menjadi kunci bagi kemajuan kerja Bappenas, sementara Komisi XI juga memperoleh manfaat besar dari keterlibatan pihak eksekutif. Ia menjelaskan bahwa keberhasilan dalam menjalankan tugas makroekonomi tidak bisa dicapai tanpa sinergi yang kuat antara keduanya.

Kerja Sama dalam Pemecahan Tantangan

Pembicaraan tersebut dilakukan dalam rangka meninjau tantangan yang dihadapi selama masa jabatannya. Pambudy mengungkapkan bahwa kompleksitas isu yang muncul di sektor perekonomian membuat tanggung jawab pihaknya semakin berat. “Tantangan yang kita hadapi kini jauh lebih rumit, dan kita membutuhkan dukungan legislatif untuk menjalankan strategi yang tepat,” katanya. Ia menekankan bahwa Bappenas tidak bisa beroperasi mandiri tanpa peran Komisi XI, yang berfungsi sebagai pengawas dan penganggaran penting. Kehadiran anggota DPR, kata Pambudy, memperkuat kapasitas lembaga perencanaan nasional dalam merumuskan kebijakan yang efektif.

“Saya nggak bisa jalan sendiri kalau tidak dukung Bapak, dan saya kira Bapak akan lebih efektif bekerja kalau bersama-sama Kementerian Bappenas,”

Kerja sama yang diharapkan ini juga mencakup pengambilan keputusan bersama, terutama dalam hal pengalokasian dana dan perumusan kebijakan pembangunan. Pambudy mengatakan bahwa Komisi XI memiliki peran kritis dalam memastikan bahwa rancangan anggaran dan kebijakan tidak hanya memenuhi target pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu menyeimbangkan pertumbuhan dengan distribusi yang adil.

Target Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

Mengenai arah kebijakan perekonomian, Pambudy menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi menjadi prioritas utama. “Kita harus menjamin pertumbuhan ekonomi yang cepat, karena jika tidak, risiko ketimpangan akan semakin meningkat,” jelasnya. Ia menyoroti bahwa beberapa wilayah di Indonesia sudah mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi hingga 8-20 persen, tetapi angka indeks gini dan tingkat ketimpangan di daerah tersebut masih sangat tinggi. “Karena itu, kita perlu mengarahkan pertumbuhan yang tidak hanya tinggi, tetapi juga berkualitas,” tambahnya.

“Nah, sekarang kita sudah sepakat, bersama Komisi XI, kita ingin pertumbuhan tinggi, tapi tidak cukup pertumbuhan ekonomi tinggi, kita ingin juga berkualitas,”

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, menurut Pambudy, harus mencakup peningkatan produktivitas, peningkatan daya beli masyarakat, dan penyebaran manfaat kebijakan ke berbagai lapisan. Ia menjelaskan bahwa Bappenas akan terus berupaya memperkuat kerangka kerja sama dengan Komisi XI untuk memastikan kebijakan yang diusulkan tidak hanya memenuhi target kuantitatif, tetapi juga mampu mengatasi ketimpangan yang terjadi. “Kita perlu menyusun strategi yang bisa menyeimbangkan kebutuhan pertumbuhan dengan distribusi yang adil,” tegasnya.

Koordinasi Intensif untuk Mempercepat Proses

Dalam upaya mencapai kesepakatan tersebut, Pambudy menyarankan adanya koordinasi yang lebih sering antara Bappenas dan Komisi XI. “Berdasarkan urgensi yang kita hadapi, saya menyarankan agar rapat koordinasi dilakukan sebanyak 3-4 kali per tahun,” ujarnya. Ia mengusulkan agar komunikasi lebih terbuka dan strategi penyelesaian masalah bisa dirumuskan secara bersama-sama. “Kalau perlu, kita bisa merumuskan rencana setiap bulan, agar semua pihak bisa terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan,” lanjutnya.

Menurut Pambudy, pertemuan intensif tersebut penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diusulkan tidak hanya realistis secara ekonomi, tetapi juga mampu memenuhi harapan masyarakat. “Koordinasi yang terus-menerus akan membantu kita menghindari kesenjangan antara perencanaan dan implementasi,” katanya. Ia menambahkan bahwa Bappenas akan terus berupaya memperkuat kemampuan legislatif dalam memantau pelaksanaan kebijakan, terutama di sektor keuangan dan investasi.

Peran DPR dalam Pemantauan Kebijakan

Komisi XI, yang memang fokus pada isu-isu terkait penganggaran dan pengawasan, memiliki peran strategis dalam mendukung upaya Bappenas. Pambudy menekankan bahwa fungsi pengawasan DPR adalah untuk memastikan bahwa program-program pembangunan tidak hanya ditetapkan dengan baik, tetapi juga dijalankan secara efektif. “DPR harus menjadi mitra yang aktif dalam menilai kebijakan, agar kita bisa mencegah terjadinya jebakan pendapatan (middle income trap) di masa depan,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi tidak cukup untuk mendorong peningkatan kesejahteraan nasional. “Tanpa pertumbuhan yang berkualitas, kita akan terus tertinggal di tingkat perekonomian internasional,” tambahnya. Untuk itu, Pambudy menekankan pentingnya kolaborasi yang berkelanjutan, terutama dalam mengidentifikasi sektor-sektor yang kurang berkembang dan memberikan fasilitas yang diperlukan.

“Karena itu, lanjutnya, Bappenas tak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan legislatif, dan fungsi pengawasan serta penganggaran DPR akan menjadi jauh lebih efektif apabila bersinergi dengan Bappenas sebagai lembaga perencana,”

Dalam kesimpulannya, Pambudy mengharapkan bahwa rapat kerja tersebut menjadi awal dari komunikasi yang lebih intensif. “Kita harus bekerja sama dengan semangat yang sama, seperti dua bagian dari satu keping mata uang, agar tujuan pembangunan bisa tercapai secara optimal,” pungkasnya. Ia menegaskan bahwa dukungan legislatif adalah bagian penting dari upaya untuk mencegah ketimpangan ekonomi dan mencapai pertumbuhan yang seimbang serta berkelanjutan. Dengan harmonisasi antara lembaga perencanaan dan institusi legislatif, Pambudy yakin bahwa Indonesia akan mampu menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks di masa depan.