Menpar: Sertifikasi Halal di Desa Wisata Meningkatkan Manfaat Ekonomi Masyarakat

Key Strategy –

Jakarta, 30 Mei 2026 – Menteri Pariwisata Indonesia, Widiyanti Putri Wardhana, mengungkapkan bahwa penerapan sertifikasi halal bagi pengelola destinasi wisata desa berdampak signifikan pada penguatan ekonomi lokal. Menurutnya, selain memenuhi aspek administratif, sertifikasi ini memainkan peran penting dalam mengangkat kualitas layanan dan produk yang ditawarkan oleh masyarakat di sekitar wisata desa. “Dengan sertifikasi halal, masyarakat desa tidak hanya memperoleh kepercayaan dari pengunjung, tetapi juga memiliki peluang untuk memperluas manfaat ekonomi mereka,” jelas Menpar dalam konferensi pers bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di ibu kota, Rabu (25/5).

Program Kolaborasi Kemenpar dan BPJPH

Program sertifikasi halal desa wisata merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan BPJPH, yang diluncurkan sebagai proyek percontohan pada 20 destinasi wisata pada 2025. Sampai 30 Mei 2026, kolaborasi tersebut telah menghasilkan 31.548 sertifikat halal yang diterbitkan untuk 1.119 lokasi wisata di 34 provinsi. Angka ini menunjukkan kemajuan yang pesat dalam upaya membangun ekosistem pariwisata berbasis halal di Indonesia.

Sertifikasi Halal sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi

Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, menegaskan bahwa sertifikasi halal adalah instrumen yang lebih dari sekadar menjamin kualitas produk. “Halal tidak hanya menjadi jaminan untuk konsumen, tetapi juga mengakselerasi penguatan ekonomi kerakyatan, termasuk meningkatkan daya saing usaha mikro dan kecil (UMKM) di daerah,” ujarnya. Sampai 29 Mei 2026, BPJPH telah menerbitkan sertifikat halal bagi 20.237 pelaku usaha di 1.116 desa wisata yang tersebar di 37 provinsi.

Manfaat Nyata untuk Masyarakat Desa

Menpar Widiyanti berharap kolaborasi ini terus diperkuat agar desa wisata Indonesia menjadi lebih berkualitas, berkelanjutan, dan mampu memberikan dampak langsung bagi pendapatan masyarakat. “Sertifikasi halal membuka akses pasar yang lebih luas, meningkatkan nilai tambah produk, serta memastikan kepercayaan wisatawan terhadap kebersihan dan keaslian layanan,” tambahnya. Menurut Menpar, setiap desa wisata yang mendapatkan sertifikasi halal berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui inovasi dan pemasaran yang lebih efektif.

Kemitraan Meningkatkan Daya Saing Pariwisata Nasional

Dalam keterangan terpisah, Haikal menjelaskan bahwa angka 31.548 sertifikat halal menunjukkan keberhasilan kolaborasi pemerintah dalam memperkuat ekosistem pariwisata berbasis halal. “Ini bukan hanya hasil dari satu lembaga, tetapi juga bentuk sinergi antara BPJPH dan Kemenpar untuk memastikan setiap destinasi wisata memiliki standar yang konsisten,” katanya. Pemenuhan persyaratan halal, menurut Haikal, menjadi kunci untuk meningkatkan kredibilitas dan daya saing industri pariwisata Indonesia di pasar global.

Perluasan Manfaat ke Berbagai Sektor

Sertifikasi halal di desa wisata tidak hanya berdampak pada sektor pariwisata, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan UMKM dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menpar menyebutkan, pengusaha kecil di wilayah wisata desa yang bersertifikat halal dapat memanfaatkan peluang ekonomi baru, seperti ekspor produk ke luar negeri atau kerja sama dengan pelaku industri makanan halal. “Kami percaya, sinergi ini akan menjadi fondasi untuk menjadikan desa wisata sebagai pusat inovasi ekonomi yang berkelanjutan,” ujarnya.

Program Selanjutnya: Percepatan Sertifikasi

Haikal menambahkan bahwa capaian saat ini hanya langkah awal dari perjalanan yang lebih panjang. “Potensi desa wisata di Indonesia sangat besar, dan sertifikasi halal adalah salah satu cara untuk memaksimalkan keuntungan tersebut,” katanya. Ia mengingatkan bahwa penerapan sertifikasi harus berkelanjutan agar terus memberikan dampak positif. “Setiap sertifikat yang diterbitkan berdampak pada perekonomian masyarakat, termasuk meningkatkan kualitas hidup mereka,” ujar Haikal.

Langkah Strategis untuk Kesejahteraan Masyarakat

Menpar juga menekankan pentingnya kebijakan yang komprehensif untuk memperluas manfaat ekonomi dari desa wisata. “Sertifikasi halal harus disertai dengan pelatihan dan pendampingan agar pengelola dapat menjaga standar layanan secara konsisten,” tuturnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah kejenuhan pasar dan memastikan keberlanjutan program.

Konsistensi dalam Memenuhi Kebutuhan Masyarakat

Haikal menjelaskan bahwa BPJPH terus berupaya memperluas cakupan sertifikasi halal di seluruh Indonesia. “Kami telah melakukan koordinasi intensif dengan pengelola desa wisata untuk memastikan proses penerbitan sertifikat terbuka dan mudah diakses,” katanya. Selain itu, BPJPH juga memberikan pelatihan teknis kepada pelaku usaha untuk memahami aspek kehalalan dalam produksi dan pelayanan.

Dampak Ekonomi yang Terukur

Menurut data yang diungkapkan, jumlah sertifikat halal di desa wisata telah meningkat drastis dalam dua tahun terakhir. “Ini menunjukkan respons positif dari masyarakat dan pengelola wisata terhadap program ini,” kata Menpar. Dia menjelaskan bahwa pelaku usaha yang bersertifikat halal biasanya mengalami peningkatan penjualan sebesar 30-50 persen, terutama pada produk makanan dan minuman.

Peluang Ekspor dan Peningkatan Akses Pasar

Sertifikasi halal juga membuka peluang ekspor ke pasar internasional, terutama di negara-negara yang memiliki permintaan tinggi terhadap produk halal. Haikal menyebutkan bahwa BPJPH sedang mengembangkan kerja sama dengan pemerintah daerah dan badan internasional untuk memperluas jaringan pemasaran. “Dengan sertifikasi halal, produk dari desa wisata bisa mencapai pasar Asia, Afrika, dan Eropa,” katanya.

Perspektif Jangka Panjang

Menpar mengatakan, keberhasilan program ini menjadi dasar untuk mengembangkan strategi jangka panjang. “Kami berencana menyertakan sertifikasi halal dalam skema pengembangan ekonomi desa lainnya, seperti pertanian dan kerajinan,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong partisipasi masyarakat dalam menyukseskan program ini.

Peran Pemerintah dalam Penguatan Ekosistem

Haikal menambahkan bahwa BPJPH dan Kemenpar terus berupaya memastikan ekosistem pariwisata berbasis halal menjadi lebih solid. “Kami juga bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk memberikan bantuan teknis, seperti pelatihan manajemen k