GIZ siapkan 20 juta euro untuk konservasi laut termasuk di Indonesia

Nusa Dua, Bali (ANTARA) –

Latest Program – Dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap ekosistem laut, Badan Kerja Sama Internasional Jerman atau Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) mengalokasikan dana sebesar 20 juta euro untuk proyek konservasi laut yang akan dilaksanakan di beberapa negara, termasuk Indonesia, selama periode 2026 hingga 2031. Dana tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat komitmen global terhadap pengelolaan sumber daya maritim yang berkelanjutan.

Proyek ini melibatkan kolaborasi dengan negara-negara yang menjadi pionir dalam perjanjian Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ), yang memiliki peran penting dalam melindungi keanekaragaman hayati di perairan yang tidak tergolong dalam wilayah ekonomi eksklusif (ZEE) negara-negara pihak. Pada acara peringatan Hari Laut Sedunia dan Segitiga Terumbu Karang di Nusa Dua, Badung, Bali, Minggu, Commission Manager Living High Seas GIZ Indonesia dan ASEAN, Yuliana Cahya Wulan, mengatakan bahwa GIZ akan bekerja sama dengan negara-negara yang termasuk dalam BBNJ.

“Kami akan bermitra dengan negara-negara yang menjadi penggerak utama dari perjanjian BBNJ, termasuk Indonesia, untuk mempercepat implementasi konservasi laut,” jelas Yuliana.

Di samping Indonesia, negara-negara mitra lain yang terlibat dalam proyek ini adalah Senegal, Brazil, dan Mikronesia. Kehadiran negara-negara tersebut mencerminkan keberagaman wilayah dan tantangan yang dihadapi dalam melindungi sumber daya laut secara global. Yuliana menekankan bahwa dana 20 juta euro ini akan dikelola melalui program International Climate Initiatives (ICI), yang merupakan inisiatif Jerman untuk mendukung proyek lingkungan di berbagai belahan dunia.

Menurut Yuliana, dana akan mulai disalurkan pada 2026 dalam bentuk dukungan teknis, pelatihan, serta fasilitasi pengambilan keputusan. “Fase ini merupakan langkah awal untuk membangun kapasitas negara-negara pihak dalam mengelola area laut yang tidak terlindungi oleh hukum nasional,” tambahnya.

Konservasi laut di luar zona ekonomi eksklusif

Perjanjian BBNJ menjadi salah satu elemen kunci dalam proyek ini, karena memungkinkan pengelolaan sumber daya laut di perairan yang tidak dimiliki oleh satu negara. Wilayah tersebut, yang dikenal sebagai laut lepas, menjadi rentan terhadap eksploitasi berlebihan dan kerusakan lingkungan. “BBNJ membuka peluang untuk kerja sama internasional yang lebih luas, terutama dalam membangun kebijakan dan praktik konservasi yang efektif,” terang Yuliana.

Dalam konteks ini, GIZ berfokus pada pengembangan Area Based Management Tools (ABMT) sebagai instrumen utama untuk mengelola kawasan laut secara berkelanjutan. ABMT mencakup berbagai metode seperti pembuatan kawasan perlindungan laut (Marine Protected Area / MPA), pengumpulan data ekosistem, serta pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat lokal dan stakeholder sektor maritim. “MPA akan menjadi bagian penting dari kebijakan BBNJ, karena memberikan perlindungan langsung terhadap spesies dan habitat yang terancam,” jelasnya.

Konservasi laut di luar ZEE juga memerlukan data ilmiah yang akurat, terutama dalam mengidentifikasi ancaman dan kebutuhan pengelolaan wilayah tersebut. Yuliana menyoroti pentingnya data tersebut karena laut lepas seringkali menjadi area yang kurang diperhatikan dalam pembuatan kebijakan nasional. “Dengan data yang memadai, kita dapat merancang strategi konservasi yang tepat sasaran dan berbasis bukti,” imbuhnya.

Pelaksanaan teknis dan komitmen awal Jerman

Pelaksanaan proyek Living High Seas akan dimulai secara bertahap, dengan porsi dana teknis sebagai prioritas di tahun pertama. Ini mencakup penguatan kapasitas lembaga penelitian, pembentukan konsorsium regional, dan pembangunan infrastruktur pengawasan di laut. Selain itu, GIZ juga akan menyediakan pelatihan bagi pemangku kepentingan, seperti nelayan, pengelola perikanan, dan ilmuwan, untuk memastikan implementasi kebijakan konservasi yang berhasil.

Komitmen Jerman dalam proyek ini bukan hanya sekadar dana, tetapi juga kebijakan yang mendukung kolaborasi internasional. Dengan dana sebesar 20 juta euro, negara-negara pihak akan memiliki alat untuk mengembangkan rencana aksi konkret dan memastikan keberlanjutan sumber daya laut. Yuliana menambahkan bahwa program ini akan menjadi batu loncatan untuk penerapan mekanisme BBNJ yang lebih luas di masa depan.

Peran Indonesia dalam proyek global

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman hayati laut yang luar biasa, menjadi salah satu pusat perhatian dalam proyek ini. Negara ini memiliki potensi besar untuk menjadi contoh sukses dalam konservasi laut di luar ZEE. Dengan bantuan GIZ, Indonesia diharapkan dapat mengembangkan strategi konservasi yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Yuliana menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama dalam konservasi laut di luar ZEE adalah kurangnya pengawasan. Wilayah tersebut dapat diakses oleh kapal-kapal besar dari berbagai negara, sehingga perlu kerja sama yang lebih intensif. “Dengan penggunaan ABMT, kita dapat memastikan bahwa kegiatan ekonomi seperti penangkapan ikan tidak merusak keanekaragaman hayati secara berkelanjutan,” katanya.

Program ini juga akan mencakup pendokumentasian kondisi laut lepas, identifikasi area kritis yang perlu dilindungi, serta pembentukan kerangka kerja kolaboratif antar-negara. Yuliana menyampaikan bahwa keberhasilan proyek ini bergantung pada partisipasi aktif semua pihak, termasuk pemerintah, organisasi internasional, serta masyarakat setempat.

Dengan dukungan teknis dari GIZ, Indonesia dan negara-negara lain yang terlibat diharapkan dapat mencapai tujuan konservasi laut yang lebih baik. “Ini adalah kesempatan emas untuk membangun ekosistem laut yang lebih sehat dan berkelanjutan, yang akan memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat,” tutup Yuliana.