Rosan Sebut Pelaporan Ekspor SDA ke DSI Masih Fokus Pencatatan

Main Agenda – Dalam wawancara terkini, Rosan Roeslani, selaku Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, memberikan penjelasan bahwa selama masa transisi, pelaporan ekspor sumber daya alam (SDA) kepada PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) masih terutama fokus pada proses pencatatan. Pernyataan ini diberikan dalam konferensi pers Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2027 yang diadakan di Jakarta, Rabu. Rosan menjelaskan bahwa tahap awal pelaporan ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola perdagangan komoditas SDA secara lebih terbuka dan tertata.

Masa Transisi untuk Peningkatan Data

Masa transisi pelaporan ekspor SDA ke DSI dijadwalkan berlangsung mulai Juni hingga Desember 2026. Periode ini dirancang sebagai langkah awal untuk mengumpulkan data transaksi secara menyeluruh sebelum mekanisme perdagangan resmi diterapkan. Rosan menegaskan bahwa dalam waktu ini, kebijakan terkait margin fee belum menjadi fokus utama. Ia menjelaskan bahwa prioritas pemerintah adalah memastikan pengumpulan informasi yang komprehensif guna menciptakan dasar yang kuat bagi pengaturan perdagangan SDA yang lebih baik.

“Yang awal itu adalah kita lihat pelaporan dululah,” kata Rosan usai menghadiri acara konferensi pers tersebut. Pernyataan ini merespons pertanyaan media tentang kemungkinan DSI mengenakan margin fee terhadap eksportir SDA. Menurut Rosan, sistem pelaporan masih dalam proses penyempurnaan, sehingga mekanisme yang lebih lengkap akan diumumkan setelah semua data terkumpul dan evaluasi selesai.

Rosan juga menyoroti pentingnya keterlibatan seluruh pihak terkait dalam pengembangan mekanisme pelaporan. Ia menjelaskan bahwa selama masa transisi, pemerintah bekerja sama dengan berbagai stakeholder untuk memastikan proses pencatatan tidak hanya akurat, tetapi juga memudahkan pemahaman dan penerapan di masa depan. Menurutnya, hal ini akan mencegah kesalahpahaman yang bisa memengaruhi efektivitas kebijakan.

Detil Mekanisme Akan Diungkap Nanti

Menurut Rosan, pengambilan margin fee baru akan diperkenalkan setelah proses transisi selesai. Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini membutuhkan waktu untuk dievaluasi secara mendalam, agar tidak hanya menjadi langkah yang cepat, tetapi juga terukur dan berkelanjutan. “Mekanisme detilnya nanti kita akan sampaikan, (jangan) secara terpotong-potong ya, (kalau) secara terpotong-potong nanti malah terpenggal-penggal, nanti malah enggak komprehensif pemahamannya, entar enggak jelas,” tambahnya.

Dalam masa transisi, pemerintah sengaja menghindari penerapan mekanisme pembelian putus atau penetapan margin perdagangan. Hal ini bertujuan untuk menghindari gangguan terhadap proses pencatatan yang sedang berlangsung. Rosan menegaskan bahwa fase ini adalah tahap penyesuaian yang penting untuk menjamin keberlanjutan sistem pelaporan SDA. “Dengan data yang lengkap, kita bisa membuat kebijakan yang lebih adaptif dan sesuai kebutuhan pasar,” ujarnya.

Menurutnya, sistem pelaporan ekspor SDA yang baru dibangun tidak hanya memberikan gambaran yang jelas mengenai volume transaksi, tetapi juga mengidentifikasi pola ekspor yang bisa dijadikan acuan untuk pengelolaan komoditas SDA secara lebih optimal. Rosan menyebutkan bahwa keberhasilan masa transisi akan menjadi penentu dalam implementasi mekanisme perdagangan yang lebih matang di masa depan. “Kita ingin memastikan bahwa semua pihak memahami peran DSI sebagai pengelola data ekspor SDA, sehingga tidak ada kebingungan dalam menjalankan kebijakan,” jelasnya.

Kolaborasi untuk Peningkatan Tata Kelola

Rosan menekankan bahwa pemerintah bersama DSI terus melakukan dialog dengan berbagai pihak untuk memperbaiki sistem. Ia mengungkapkan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, ada peningkatan komunikasi dengan eksportir, pelaku usaha, dan lembaga keuangan untuk memastikan data yang diberikan relevan dan lengkap. “Kolaborasi ini penting karena data ekspor SDA tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah, tetapi juga membantu para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan yang lebih baik,” lanjutnya.

Pelaporan ekspor SDA yang sekarang berlangsung, menurut Rosan, merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan transparansi. Ia menjelaskan bahwa dengan sistem yang lebih rapi, pemerintah bisa memantau ekspor secara real-time dan mengidentifikasi kendala yang mungkin terjadi. “Kita juga ingin memastikan bahwa pelaporan ini tidak hanya sekadar bentuk formalitas, tetapi benar-benar menjadi alat untuk meningkatkan manajemen komoditas SDA,” ujarnya.

Rosan menambahkan bahwa data yang dikumpulkan selama transisi akan digunakan untuk mengevaluasi kebijakan yang diimplementasikan. Ia berharap dengan adanya sistem ini, pengelolaan SDA bisa lebih efisien dan berkelanjutan. “Kita juga sedang mempersiapkan platform resmi yang akan menjadi pusat informasi ekspor SDA, sehingga semua pihak bisa mengakses data secara mudah,” kata Rosan.

Kesiapan Implementasi Kebijakan

Menurut Rosan, pihak DSI telah memastikan bahwa seluruh proses pelaporan ekspor SDA akan berjalan lancar. Ia menjelaskan bahwa sistem ini dirancang agar tidak mengganggu operasional eksportir saat masa transisi berlangsung. “Kita ingin memberikan ruang yang cukup bagi para eksportir untuk beradaptasi, sebelum kebijakan penuh dijalankan,” ujarnya.

Dalam konferensi pers tersebut, Rosan juga mengapresiasi partisipasi eksportir dalam proses pelaporan. Ia menyatakan bahwa partisipasi aktif dari para pelaku ekspor akan mempercepat penerapan mekanisme perdagangan yang lebih baik. “Kerja sama ini menjadi kunci untuk memperkuat tata kelola SDA secara nasional,” tambahnya.

Rosan menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam pengelolaan SDA. Ia berharap dengan pelaporan yang lebih baik, pemerintah dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam mengatur ekspor komoditas strategis. “Setelah masa transisi berakhir, kita akan fokus pada penerapan kebijakan yang lebih konkret dan terukur,” tutup Rosan.