OJK Terbitkan Dua Aturan Baru untuk Perkuat Industri Pasar Modal Indonesia

Key Strategy – Jakarta, Rabu – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan dua aturan baru berupa Peraturan OJK (POJK) yang bertujuan meningkatkan kinerja dan stabilitas industri pasar modal nasional. Dua POJK ini, yaitu POJK Nomor 3 Tahun 2026 dan POJK Nomor 5 Tahun 2026, dirilis dalam rangka menyesuaikan dinamika pasar keuangan yang semakin kompleks dan menuntut penguatan regulasi. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Agus Firmansyah, menyatakan bahwa aturan-aturan ini dirancang untuk memperkuat ketahanan, tata kelola, kapasitas modal, serta profesionalisme pelaku industri pasar modal, mengikuti perkembangan teknologi, digitalisasi, dan risiko interkoneksi yang terus meningkat.

Penguatan Struktur Industri melalui Kategorisasi Perusahaan Efek

POJK Nomor 3 Tahun 2026 berfokus pada pengelompokan kegiatan usaha Perusahaan Efek (PEKU) menjadi tiga kategori, yaitu PEKU 1, PEKU 2, dan PEKU 3. Hal ini dilakukan untuk menciptakan struktur industri yang lebih seimbang dan sesuai dengan skala serta kompleksitas operasi masing-masing perusahaan. Dalam peraturan tersebut, OJK memberikan ruang bagi perusahaan efek untuk beroperasi berdasarkan kapasitas keuangan dan tingkat aktivitas usaha mereka. Misalnya, PEKU 1 ditujukan untuk kegiatan pemasaran efek dengan cakupan yang terbatas, sementara PEKU 2 hanya dapat melakukan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE) atau Perantara Pedagang Efek (PPE). PEKU 3, di sisi lain, diberi keleluasaan untuk menjalankan seluruh aktivitas usaha PEE dan PPE secara komprehensif.

“Pengelompokan ini bertujuan menciptakan industri yang lebih sehat dan proporsional sesuai dengan kompleksitas kegiatan usaha yang dijalankan oleh masing-masing Perusahaan Efek,” jelas Agus Firmansyah dalam keterangan resmi.

OJK juga menegaskan bahwa peraturan ini memperkuat persyaratan modal perusahaan efek, termasuk peningkatan modal disetor minimum dan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD). Selain itu, perusahaan efek wajib memastikan ekuitas tetap positif dalam menjalankan operasinya. Dengan struktur kategorisasi ini, diharapkan kegiatan usaha perusahaan efek dapat lebih terarah, mengurangi risiko pengelolaan, dan meningkatkan kualitas layanan kepada investor.

Regulasi untuk Manajer Investasi yang Lebih Terstruktur

Dalam POJK Nomor 5 Tahun 2026, OJK melakukan pengelompokan Manajer Investasi (MIKU) menjadi dua kategori, yaitu MIKU 1 dan MIKU 2. MIKU 1 ditujukan untuk mengelola produk investasi tertentu dengan cakupan kegiatan yang lebih terbatas, sementara MIKU 2 memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan seluruh kegiatan usaha manajer investasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan industri pengelolaan investasi, sekaligus memastikan kualitas layanan yang sejalan dengan ekspektasi pasar.

“Melalui pengaturan ini, OJK berharap industri Perusahaan Efek nasional memiliki kapasitas yang lebih kuat dalam mendukung pendalaman pasar keuangan, meningkatkan perlindungan investor, serta memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional,” ujar Agus Firmansyah.

OJK juga menetapkan peningkatan minimum dana kelolaan yang harus dipenuhi oleh manajer investasi. Untuk MIKU 1, dana kelolaan minimal mencapai Rp500 miliar, sedangkan MIKU 2 diberi batas Rp1 triliun. Syarat ini berlaku selama periode tertentu sejak perusahaan mendapatkan izin melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi. Selain itu, aturan ini memperketat persyaratan untuk permohonan perizinan, tata kelola internal, serta kualifikasi sumber daya manusia dalam industri manajemen investasi.

Konteks Perubahan dalam Pasar Keuangan Indonesia

Perubahan ini sejalan dengan upaya OJK untuk meningkatkan daya saing pasar modal Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat. Dengan kompleksitas produk keuangan yang terus bertambah, serta kemajuan teknologi yang memungkinkan transaksi lebih cepat dan masif, regulasi baru ini dianggap penting untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan investor. Agus Firmansyah menekankan bahwa kedua POJK tersebut tidak hanya menyesuaikan dengan kondisi pasar yang berubah, tetapi juga menghadirkan kerangka kerja yang lebih jelas bagi pelaku industri.

Menurutnya, penguatan regulasi ini memastikan keberlanjutan industri pasar modal dalam menghadapi tantangan risiko interkoneksi dan ketergantungan pada teknologi. “Dengan penerbitan kedua POJK tersebut, OJK berharap industri Pasar Modal Indonesia dapat tumbuh secara lebih sehat, profesional, transparan, dan berdaya saing, serta mampu mendukung pendalaman pasar keuangan nasional dan peningkatan kepercayaan investor terhadap industri jasa keuangan Indonesia,” kata Agus.

POJK Nomor 3 Tahun 2026 dan POJK Nomor 5 Tahun 2026 merupakan bagian dari upaya OJK untuk memperkuat tata kelola risiko dan menjaga kepercayaan publik terhadap keuangan. Dalam konteks ini, penguatan modal disetor serta MKBD adalah langkah kunci untuk menjamin kestabilan operasional perusahaan efek dan manajer investasi. Selain itu, OJK menekankan pentingnya riset dan fungsi kepatuhan sebagai komponen penting dalam pengambilan keputusan bagi institusi keuangan. Dengan demikian, dua aturan tersebut tidak hanya mengatur kegiatan usaha, tetapi juga menumbuhkan kapasitas industri untuk beradaptasi dengan dinamika pasar yang terus berubah.

Perubahan ini juga mencerminkan komitmen OJK dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaku pasar modal. Dengan membagi perusahaan efek dan manajer investasi menjadi kategori yang jelas, OJK berharap mampu mengurangi potensi konflik kepentingan serta meningkatkan efisiensi layanan keuangan. Selain itu, aturan ini dirancang untuk mendukung ekosistem pasar modal yang lebih inklusif, khususnya bagi investor ritel yang semakin aktif berpartisipasi dalam pasar keuangan.

Kedua POJK ini menjadi bagian dari strategi OJK untuk menciptakan pasar modal yang lebih dinamis dan aman. Dalam pernyataannya, Agus Firmansyah menegaskan bahwa langkah-langkah ini akan menjadi fondasi bagi pertumbuhan industri keuangan nasional, sekaligus menambah kepercayaan publik terhadap sistem yang terstruktur dan berbasis riset. Dengan penerapan aturan yang lebih ketat, OJK berharap industri pasar modal dapat menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia.