Asosiasi: Kenaikan Harga BBM Mempercepat Adopsi Kendaraan Listrik di Indonesia

New Policy – Indonesia tengah menghadapi momen penting dalam transisi ke kendaraan listrik. Menurut Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI), kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir menjadi peluang besar untuk mendorong adopsi massal kendaraan listrik atau electric vehicle (EV). Penyebab utamanya adalah peningkatan signifikan biaya BBM yang mencapai sekitar 37 persen, terutama setelah kebijakan harga baru berlaku pada 10 Juni 2026. Kenaikan ini, bersamaan dengan tekanan biaya sehari-hari yang terasa jelas bagi masyarakat, dilihat sebagai sinyal positif untuk mempercepat perpindahan dari kendaraan konvensional ke EV.

Pengaruh Penguatan Harga BBM dan Penguapan Rupiah

Ketua Umum AISMOLI, Budi Setiyadi, dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, menyampaikan bahwa kenaikan harga BBM memberi dampak langsung pada penggunaan kendaraan bermotor. “Peningkatan biaya bahan bakar yang signifikan memperdalam tekanan finansial bagi pengendara sepeda motor dan mobil,” ujarnya. Hal ini semakin diperkuat oleh pelemahan rupiah terhadap dolar AS, yang membuat BBM impor menjadi lebih mahal dalam nilai tukar lokal. Dampaknya, beban subsidi yang harus ditanggung oleh APBN meningkat, menciptakan tekanan tambahan pada anggaran pemerintah.

“Kondisi ini menciptakan peluang sebagai momentum paling tepat untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik secara masif di Indonesia,” kata Budi.

Budi menambahkan, setiap kendaraan listrik yang diadopsi hari ini berarti satu unit kendaraan yang keluar dari ketergantungan pada BBM secara permanen. Ini tidak hanya mengurangi beban fiskal pemerintah, tetapi juga memperlebar ruang untuk pertumbuhan ekonomi nasional. “Dengan mengurangi eksposur terhadap volatilitas harga energi global, Indonesia bisa menciptakan kestabilan dalam sektor transportasi,” imbuhnya.

Data Survei Menunjukkan Kebutuhan dan Kepercayaan Masyarakat

Menurut Budi, masyarakat Indonesia telah menunjukkan dukungan kuat terhadap kendaraan listrik. Dalam survei yang dilakukan di beberapa kota besar, termasuk Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar, sebanyak 98 persen responden menyatakan bahwa mereka mendukung penggunaan EV. “Masyarakat sudah memahami manfaat kendaraan listrik, baik dari segi ekonomi, lingkungan, maupun kesehatan,” tambahnya.

Survei yang sama juga mengungkapkan bahwa 94,8 persen peserta menyatakan setuju dengan langkah pemerintah untuk mempercepat transisi ke kendaraan listrik. Dalam konteks kebutuhan sehari-hari, hasil riset INDEF (2025) menunjukkan bahwa hampir 20 persen dari pengeluaran rumah tangga dialokasikan untuk kebutuhan kendaraan, mencakup pembelian, perawatan, pajak, dan bahan bakar. Hal ini menjadikan komponen pengeluaran tersebut sebagai faktor yang sangat sensitif terhadap perubahan harga energi.

“Dalam situasi inilah kami siap mendukung komitmen pemerintah dalam mendorong transisi kendaraan listrik,” ujar Budi.

Dari survei yang dikutip AISMOLI, responden yang sudah menggunakan kendaraan listrik sebagian besar melaporkan manfaat langsung, seperti biaya operasional lebih rendah, perawatan yang lebih sederhana, dan pajak yang lebih ringan. Sementara itu, sekitar 81,1 persen dari responden yang belum memiliki EV menyatakan bersedia beralih, jika bukti manfaat yang diperoleh mampu meningkatkan kualitas hidup mereka dari segi kesehatan, lingkungan, dan ekonomi. Selain itu, sebanyak 89,2 persen peserta survei berharap pemerintah mewajibkan harga EV yang lebih terjangkau, sementara 95,8 persen mendukung kebijakan produksi kendaraan rendah emisi yang lebih massif.

Kebutuhan Kebijakan Stabil untuk Pertumbuhan Industri EV

Sementara itu, Sekretaris Jenderal AISMOLI, Hanggoro Ananta Khrisna, mengatakan bahwa industri EV membutuhkan kebijakan fiskal dan regulasi yang stabil. “Kepastian arah kebijakan jangka panjang akan menentukan sejauh mana investasi di sektor ini bisa berkembang,” jelasnya. Ia menekankan bahwa tanpa kebijakan yang konsisten, setiap gelombang adopsi EV berisiko berhenti ketika program subsidi atau dukungan terbatas.

“Tanpa konsistensi kebijakan, setiap gelombang adopsi yang terbentuk berisiko terhenti ketika program berakhir atau berganti,” katanya.

Hanggoro menyebutkan bahwa industri telah menyiapkan diri secara matang, termasuk ketersediaan unit kendaraan, jaringan distribusi yang aktif, serta usulan perbaikan teknis yang telah disampaikan kepada pemerintah. “Yang diperlukan saat ini adalah regulasi teknis jangka pendek yang memberi kepastian segera, seiring komitmen kebijakan jangka menengah yang menciptakan iklim investasi yang kondusif,” ujar Hanggoro. Ia menegaskan bahwa keberhasilan transisi ke EV bergantung pada kebijakan yang dapat diprediksi dan terintegrasi dalam sistem ekonomi nasional.

Persiapan ini juga menunjukkan bahwa industri EV di Indonesia tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga pada integrasi dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya kebijakan yang konsisten, Indonesia memiliki peluang nyata untuk membangun industri kendaraan listrik yang kompetitif di tingkat global. “Konsistensi kebijakan akan menjadi fondasi penting untuk pertumbuhan ekosistem EV yang berkelanjutan,” t