Festival AHU layani konsultasi masalah administrasi hukum warga

Festival Layanan AHU Berdampak Bawa Konsultasi Hukum Langsung ke Publik di Bandung

Pemandanganindah.com – Warga Jawa Barat dan sekitarnya kini memiliki kesempatan langka untuk menyelesaikan berbagai urusan administrasi hukum dalam satu tempat tanpa harus bolak-balik antar loket pelayanan. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) di bawah Kementerian Hukum menggelar Festival Layanan AHU Berdampak pada 29–31 Agustus 2026 di Trans Hotel Bandung dan Atrium Trans Mall Bandung. Acara tiga hari ini dirancang agar masyarakat dapat mengakses informasi, mengikuti klinik konsultasi, mencoba simulasi layanan digital, serta memperoleh penyelesaian langsung bagi jenis layanan yang memenuhi syarat administratif.

Direktur Jenderal AHU Widodo menegaskan bahwa festival ini bukan sekadar pameran stan. Ia mengimbau masyarakat yang membawa persoalan konkret untuk memanfaatkan ruang konsultasi yang telah disiapkan panitia.

“Jangan datang hanya untuk melihat-lihat stan. Kalau ada persoalan administrasi hukum yang belum jelas, datang dan konsultasikan. Kami siapkan ruang untuk membantu masyarakat memahami kebutuhannya dan, sepanjang kewenangan serta persyaratannya terpenuhi, menyelesaikannya di tempat.”

Lima Direktorat, Satu Lokasi

Selama periode festival, lima direktorat di lingkungan Ditjen AHU akan membuka layanan secara bersamaan. Cakupan layanan meliputi pendaftaran perseroan perorangan, fidusia dan kenotariatan, kewarganegaraan, apostille, serta layanan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tersedia jalur khusus pendaftaran perseroan perorangan yang disertai edukasi mengenai konsep pemilik manfaat atau beneficial ownership—sebuah kewajiban pelaporan yang kini menjadi perhatian global dalam transparansi korporasi.

Masyarakat yang membutuhkan dokumen untuk keperluan lintas negara juga dapat berkonsultasi terkait apostille, yaitu mekanisme autentikasi dokumen agar diakui di negara lain tanpa perlu proses legalisasi ulang. Layanan lain yang tersedia mencakup kewarganegaraan, fidusia, kenotariatan, PPNS, hingga pencatatan wasiat. Dengan konsolidasi seluruh layanan dalam satu lokasi, pengunjung tidak lagi harus berpindah dari satu loket ke loket lain selama berjam-jam.

Program “Pasti Ada Solusi” Edisi Khusus

Salah satu daya tarik utama festival ini adalah program “Pasti Ada Solusi” edisi khusus. Program tersebut dirancang untuk menangani persoalan aktual yang dibawa masyarakat dengan melibatkan unit atau pejabat terkait secara langsung. Pendekatan ini memastikan bahwa pengunjung tidak sekadar menerima penjelasan umum, melainkan berkesempatan mendapatkan pendampingan konkret atas masalah yang mereka hadapi.

Widodo menjelaskan bahwa pola pelayanan semacam ini bertujuan mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan birokrasi. Ia menekankan bahwa kehadiran teknologi seharusnya memangkas jarak, bukan menambahnya.

“Transformasi layanan AHU harus terasa dalam pengalaman masyarakat. Ukurannya bukan sekadar berapa banyak aplikasi atau sistem digital yang kami bangun, tetapi apakah masyarakat menjadi lebih paham, lebih mudah mengakses layanan, dan mendapatkan kepastian atas urusannya.”

Pembahasan Empat Rancangan Undang-Undang

Di samping fungsi pelayanan publik, festival ini juga menjadi ruang dialog kebijakan. Empat rancangan undang-undang akan dipecah bersama pakar, akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan terkait. Keempat RUU tersebut adalah RUU Badan Usaha, RUU Jaminan Benda Bergerak, RUU Hukum Perdata Internasional, dan RUU Kewarganegaraan. Pembahasan terbuka semacam ini memberi masyarakat gambaran awal mengenai arah regulasi yang akan memengaruhi hak dan kewajiban mereka di masa depan.

Kehadiran Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dijadwalkan dalam rangkaian kegiatan tersebut, menandakan tingkat perhatian kementerian terhadap implementasi langsung layanan di tingkat daerah.

Siapa yang Disasar dan Mengapa Penting

Festival bertema “Transformasi Layanan AHU yang Berdampak” menyasar spektrum luas: masyarakat umum, pelaku usaha dan UMKM, profesi hukum, warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang membutuhkan layanan kewarganegaraan dan hukum lintas negara, serta sivitas akademika. Bagi warga Bandung dan sekitarnya, acara ini menawarkan akses yang biasanya hanya tersedia di kantor-kantor AHU di ibu kota provinsi atau pusat pemerintahan—sebuah langkah konkret mendekatkan birokrasi hukum ke komunitas lokal.

Bagi UMKM khususnya, pemahaman tentang perseroan perorangan dan beneficial ownership menjadi relevan mengingat regulasi baru menuntut transparansi identitas pemilik akhir setiap entitas bisnis. Dengan menyediakan edukasi sekaligus layanan pendaftaran dalam satu waktu, festival ini mengurangi hambatan administratif yang kerap membuat pelaku usaha kecil menunda formalisasi badan usahanya.

Secara lebih luas, penyelenggaraan festival layanan di kota-kota besar di luar Jakarta merupakan bagian dari upaya pemerataan akses hukum. Masyarakat yang selama ini harus menempuh perjalanan jauh atau menunggu antrean panjang kini dapat menyelesaikan urusan administrasi hukum dalam hitungan jam, dengan pendampingan langsung dari pejabat berwenang.