KPK duga anggota DPRD Bengkulu terima aset mewah dari pihak swasta

Penyitaan Rp4 Miliar dan Jejak Aset Mewah: KPK Perluas Jaring Korupsi di Bengkulu

Pemandanganindah.com – Sejumlah kendaraan bermotor, unit apartemen, hingga bangunan rumah menjadi sorotan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah lembaga antirasuah itu menduga seorang legislator daerah di Bengkulu menerima pemberian bernilai tinggi dari seorang pengusaha swasta. Dugaan ini bukan berdiri sendiri, melainkan bagian dari benang merah perkara suap proyek yang telah menyeret pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sejak awal tahun ini.

Penyidik lembaga antikorupsi kini menelusuri aliran aset-aset tersebut untuk memastikan apakah pemberian itu merupakan imbalan atas keputusan-keputusan kebijakan yang menguntungkan pihak pemberi. Langkah ini menandai fase baru dalam perkara yang sebelumnya berfokus pada dugaan suap pengadaan proyek infrastruktur di tingkat kabupaten.

Dugaan Pemberian Aset kepada Legislator Kota

Anggota DPRD Kota Bengkulu bernama Vinna Ledy Anggraheni, yang kerap disingkat VLA, disebut-sebut sebagai penerima sejumlah aset mewah dari pihak swasta berinisial EBS. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan informasi tersebut kepada para jurnalis di Jakarta pada hari Rabu.

“Diduga pemberian oleh EBS untuk VLA selaku anggota DPRD Kota Bengkulu,” ujar Budi Prasetyo.

Budi menegaskan bahwa tim penyidik akan menggali lebih dalam setiap detail terkait dugaan pemberian tersebut. Jenis aset yang disebut mencakup mobil, apartemen, dan rumah. Proses pendalaman ini bertujuan menentukan apakah ada hubungan kausal antara pemberian dan jabatan yang diemban oleh penerima di lembaga legislatif kota.

“Penyidik akan mendalami terkait dugaan pemberian aset-aset mewah ini,” tambah Budi.

Akar Perkara: Operasi Tangkap Tangan di Rejang Lebong

Perkara yang kini meluas ke Kota Bengkulu berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terkait dugaan suap dalam proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Pada 11 Maret 2026, lembaga antirasuah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam operasi tersebut. Salah satu nama yang mencolok adalah Muhammad Fikri Thobari, yang saat itu menjabat Bupati Rejang Lebong.

Setelah penetapan tersangka awal, KPK mengumumkan pengembangan penyidikan perkara pada 20 Juli 2026. Pada tahap pengumuman itu, belum ada nama baru yang resmi ditetapkan sebagai tersangka. Namun, langkah-langkah investigatif terus berlanjut, termasuk penggeledahan yang dilakukan beberapa hari kemudian.

Penggeledahan dan Penyitaan di Kota Bengkulu

Pada 26 Juli 2026, tim penyidik KPK bergerak ke sejumlah lokasi di Kota Bengkulu. Target penggeledahan mencakup kantor dan kediaman pihak swasta yang bergerak di bidang alat kesehatan serta pengelolaan limbah. Selain itu, rumah Noprisman, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu, turut digeledah.

Hasil paling signifikan dari operasi penggeledahan tersebut adalah penyitaan uang tunai sebesar Rp4 miliar yang ditemukan di kediaman Noprisman. Jumlah tersebut menjadi indikasi kuat bahwa aliran dana dalam perkara ini tidak terbatas pada satu transaksi tunggal, melainkan melibatkan akumulasi nilai yang signifikan.

KPK menyatakan bahwa seluruh penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara negara atau pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu. Dengan demikian, lingkup perkara telah melampaui batas administratif kabupaten dan menjangkau struktur pemerintahan di tingkat kota.

Implikasi dan Konteks Penyelidikan

Perluasan jangkauan perkara dari Rejang Lebong ke Kota Bengkulu menunjukkan pola yang lazim dalam perkara korupsi proyek: aliran dana dan imbalan tidak selalu berhenti pada satu level pemerintahan. Ketika sebuah proyek di tingkat kabupaten mendapat persetujuan atau dukungan dari berbagai pihak, pihak-pihak yang turut memfasilitasi proses tersebut kerap menerima bentuk kompensasi tersendiri, baik berupa uang tunai maupun aset berwujud.

Kehadiran nama pejabat dinas teknis di tingkat kota dalam daftar lokasi penggeledahan mengisyaratkan bahwa mekanisme perizinan atau pengawasan proyek di Kota Bengkulu turut menjadi titik perhatian penyidik. Bidang alat kesehatan dan pengelolaan limbah yang disebut sebagai sektor usaha pihak swasta juga relevan, mengingat kedua sektor tersebut kerap melibatkan kontrak pengadaan bernilai besar dengan pemerintah daerah.

Bagi publik Bengkulu, perkembangan ini menambah daftar panjang pertanyaan tentang transparansi pengelolaan anggaran daerah. Setiap aset yang berhasil ditelusuri dan disita akan menjadi bagian dari perhitungan kerugian negara sekaligus menjadi dasar pembuktian dalam proses persidangan mendatang. Sementara itu, status hukum VLA dan pihak-pihak lain yang disebut dalam pengembangan perkara masih berada pada tahap dugaan, menunggu hasil pendalaman penyidik yang sedang berlangsung.