Key Discussion: Kementerian HAM Dorong Penguatan Kewenangan Komnas HAM Melalui Revisi UU

Key Discussion memperlihatkan langkah strategis Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) untuk meningkatkan kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melalui revisi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Upaya ini bertujuan memperkuat fungsi investigasi dan pencegahan pelanggaran hak asasi manusia, serta menjamin keterlibatan Komnas HAM dalam proses pengambilan kebijakan. Dalam Key Discussion terkini di Bandung, Jawa Barat, Sekretaris Jenderal Kementerian HAM, Novita Ilmaris, mengungkapkan bahwa revisi UU merupakan komitmen pemerintah untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam sistem HAM nasional.

Peran Komnas HAM dan Tantangan Hukum

Kementerian HAM menilai bahwa Komnas HAM perlu memiliki wewenang yang lebih luas dalam mengungkap kasus pelanggaran HAM berat, seperti pelanggaran terhadap korban konflik atau kekerasan sistemik. Key Discussion menyebutkan bahwa saat ini, penyidikan kasus tersebut masih menjadi tanggung jawab Kejaksaan Agung, yang menurut Novita mengurangi efektivitas Komnas HAM. Revisi UU diharapkan dapat memberikan ruang lebih besar bagi lembaga tersebut untuk melakukan penyelidikan mandiri, serta memperkuat keterlibatannya dalam pencegahan pelanggaran di masa depan.

Dalam Key Discussion yang berlangsung Jumat (12 April 2023), Novita menjelaskan bahwa revisi UU ini akan mengintegrasikan fungsi penyidik Komnas HAM sebagai bagian dari sistem pengadilan. “Penambahan fungsi penyidik adalah langkah penting untuk memastikan Komnas HAM dapat menjadi pelaku utama dalam proses penegakan hukum,” katanya. Selain itu, lembaga ini juga diberi kewenangan lebih dalam memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah, termasuk dalam penguatan tata kelola HAM di tingkat nasional.

Persiapan dan Proses Revisi

Kementerian HAM telah melaksanakan konsultasi awal dengan berbagai pihak, termasuk Kejaksaan Agung, untuk menyusun rancangan revisi. Key Discussion menyatakan bahwa pertemuan antara Menteri HAM dan Jaksa Agung telah membahas mekanisme pengaturan kewenangan Komnas HAM dalam rancangan UU. Novita menegaskan bahwa pembahasan akan dilakukan secara terbuka untuk menggali masukan dari masyarakat, akademisi, dan lembaga hukum lainnya, agar rancangan undang-undang lebih komprehensif.

Dalam Key Discussion tersebut, Novita juga menyoroti pentingnya integrasi Komnas HAM ke dalam sistem pengadilan hukum. Ia menjelaskan bahwa revisi UU akan memperkuat peran lembaga ini sebagai penegak hukum independen, serta memastikan adanya pertanggungjawaban terhadap pelanggaran HAM. “Revisi ini merupakan bagian dari upaya untuk menyelaraskan kekuasaan lembaga HAM dengan kebutuhan masyarakat,” tuturnya. Selain itu, lembaga ini juga diharapkan menjadi tempat penyimpanan data dan bukti pelanggaran HAM secara terpusat.

Revisi UU Pengadilan HAM akan mencakup penambahan kewenangan Komnas HAM dalam menyelidiki kasus pelanggaran HAM yang kompleks, termasuk penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan. Key Discussion menyebutkan bahwa langkah ini akan memperkuat kapasitas Komnas HAM sebagai lembaga yang tidak hanya berperan dalam pencegahan, tetapi juga dalam penegakan hukum secara langsung. Novita menjelaskan bahwa evaluasi terhadap sistem hukum nasional telah menjadi dasar utama untuk mengusulkan perubahan ini.

Di samping revisi kewenangan, Key Discussion juga menyoroti perubahan mekanisme pemberdayaan Komnas HAM. Penambahan pengakuan kebijakan dan pelaksanaan rekomendasi akan memastikan bahwa keputusan Komnas HAM lebih mudah diterapkan oleh pemerintah. Novita menyampaikan bahwa langkah ini dilakukan agar Kementerian HAM dapat menjadi pengawas yang lebih aktif dalam memastikan pelaksanaan kebijakan HAM. “Revisi UU ini akan menjadi pendorong penting untuk memperkuat koordinasi antarlembaga,” katanya.

Key Discussion menekankan bahwa peningkatan kewenangan Komnas HAM akan berdampak signifikan pada upaya pemerintah dalam mencegah pelanggaran HAM. Novita menambahkan bahwa rancangan UU ini adalah langkah kecil namun penting untuk mendorong sistem hukum yang lebih adil dan transparan. “Dengan Key Discussion yang terus berlangsung, diharapkan masyarakat semakin mengerti peran Komnas HAM dan bagaimana revisi UU akan membantu memperbaiki proses pengadilan,” ujarnya. Revisi UU juga diperkirakan akan meningkatkan kredibilitas lembaga tersebut di mata publik dan internasional.