Wamen HAM: Aspirasi Masyarakat Papua Jadi Masukan Revisi UU HAM

Key Discussion – Jakarta – Dalam sebuah pernyataan di Jakarta, Wakil Menteri HAM Mugiyanto menyatakan bahwa aspirasi warga Papua akan menjadi komponen utama dalam pembuatan revisi UU HAM Nomor 39 tahun 1999. Tujuan utama revisi ini adalah untuk meningkatkan perlindungan hak-hak warga negara serta menghadapi tantangan HAM yang muncul di era modern. “Kami berharap revisi undang-undang ini dapat diselesaikan pada tahun 2026, karena UU HAM sudah masuk dalam daftar prioritas legislasi nasional,” ujar Mugiyanto, Minggu lalu. Menurutnya, kesempatan ini akan menjadi ajang untuk mengintegrasikan kepentingan masyarakat secara lebih luas dalam sistem hukum hak asasi manusia.

Uji Publik Revisi UU HAM di Jayapura

Dalam acara uji publik di Jayapura, Sabtu (30/5), Mugiyanto menjelaskan bahwa UU HAM perlu disesuaikan dengan perubahan zaman. Ia menyoroti perlunya aturan yang mencakup hak privasi, hak digital, serta isu-isu baru yang berkembang seiring kemajuan teknologi. “UU HAM saat ini dibuat dalam konteks transisi demokrasi dan lebih fokus pada organisasi struktur perlindungan HAM,” terangnya. Menurut Mugiyanto, kebijakan hukum yang ada harus menjadi dasar bagi ekosistem perlindungan HAM secara nasional, bukan hanya sekadar menyelesaikan aspek teknis.

“Undang-undang ini tidak bisa melampaui batasan tersebut dan tidak mengatur hal-hal yang bersifat teknis. Detailnya nanti akan diatur melalui peraturan turunan, seperti peraturan pemerintah,” ujarnya.

Mugiyanto menambahkan bahwa masukan dari masyarakat Papua dalam uji publik akan menjadi bahan penting dalam penyusunan draf revisi akhir UU HAM. Meski tidak semua isu teknis bisa masuk dalam undang-undang umum, kontribusi tersebut sangat berharga untuk menyesuaikan regulasi dengan kebutuhan lokal. Ia juga menyebut semangat partisipasi masyarakat tersebut sejalan dengan hasil Konferensi Analisis Papua Strategis (APS) yang diadakan di Jayapura.

Isu-Isu yang Dibahas dalam Forum Uji Publik

Dalam konferensi tersebut, perwakilan masyarakat Papua mengusulkan berbagai topik yang perlu diperhatikan, termasuk hak atas tanah adat, partisipasi politik dari komunitas adat, ketimpangan dalam kesejahteraan, perlindungan perempuan dan anak, serta dampak negatif dari aktivitas pertambangan ilegal. Tokoh dari Suku Elseng mengingatkan bahwa keberhasilan perlindungan HAM tidak hanya ditentukan oleh jumlah regulasi yang dikeluarkan, tetapi juga sejauh mana keadilan dan hak warga dapat dirasakan secara nyata.

Sejumlah peserta forum juga menyarankan penguatan peran lembaga nasional HAM, peningkatan representasi masyarakat Indonesia Timur dalam komisi-komisi nasional, serta pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di wilayah baru. Usulan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan hukum lebih mendorong keterlibatan aktif masyarakat di tingkat lokal. Selain itu, mereka menekankan perlunya transparansi dalam penggunaan dana otonomi khusus (Otsus) untuk memperkuat peran perempuan dan keluarga dalam pembangunan.

Langkah-Langkah untuk Mewujudkan Revisi UU HAM

Staf Ahli Menteri HAM Bidang Reformasi Birokrasi dan Legislasi, Rumadi Ahmad, menegaskan bahwa revisi UU HAM harus dilakukan secara menyeluruh agar menghasilkan norma hukum yang kuat. “Norma ini tidak akan berjalan sendiri, diperlukan institusi yang mengimplementasikan,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa Lembaga Nasional HAM tidak bisa bekerja optimal tanpa dukungan dari pemerintahan eksekutif.

“Tentu, undang-undang ini tidak bisa berdiri sendiri, harus ada lembaga yang mendorong penerapannya. Tanpa dukungan eksekutif, kemampuan lembaga perlindungan HAM akan terbatas,” kata Rumadi.

Dalam penyusunan revisi, isu-isu kontemporer yang sedang diperdebatkan meliputi perlindungan data pribadi, dampak perkembangan kecerdasan buatan (AI), penguatan independensi Komnas HAM, serta rencana pembentukan dana abadi untuk penguatan HAM dan demokrasi. Rumadi menekankan pentingnya UU HAM menjadi payung yang mampu menjawab dinamika sosial dan politik di era digital saat ini.

Keterlibatan Masyarakat dan Harapan Masa Depan

Mugiyanto menegaskan bahwa masyarakat Papua memiliki peran aktif dalam memastikan revisi UU HAM mencerminkan kebutuhan lokal. “Masukan dari warga Papua sangat berharga, karena mereka yang paling mengalami perubahan dalam masyarakat dan kehidupan sehari-hari,” ujarnya. Ia menyatakan bahwa partisipasi ini tidak hanya mengenai isu khusus, tetapi juga membuka wacana tentang bagaimana HAM dapat berperan lebih luas dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Mugiyanto, pemerintah berupaya menghadirkan kerangka hukum yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan dalam konteks kemanusiaan. “Revisi UU HAM akan menjadi dasar bagi program-program penguatan masyarakat sipil,” tambahnya. Dalam konteks ini, dana abadi yang diusulkan diharapkan mampu memberikan sumber daya yang stabil untuk mendukung kebijakan HAM secara jangka panjang.

Revisi UU HAM dianggap sebagai langkah penting untuk memperkuat sistem hukum nasional, terutama dalam menghadapi isu-isu baru yang berkembang. Mugiyanto menilai bahwa perlunya aturan yang lebih modern adalah untuk memastikan bahwa HAM bisa diakses dan dilindungi secara lebih merata, termasuk oleh kelompok yang kurang terwakili dalam proses legislatif. “Kami ingin menghasilkan undang-undang yang tidak hanya mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga mampu menghasilkan kemanfaatan bagi seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya.

Dengan berbagai masukan yang diberikan, Mugiyanto yakin bahwa revisi UU HAM akan menjadi titik awal bagi kebijakan yang lebih inklusif. Ia juga menyoroti bahwa partisipasi masyarakat Papua bukan hanya simbolis, tetapi menjadi bagian integral dalam menciptakan regulasi yang relevan dan berimbang. “Kami berharap masyarakat tetap aktif dalam memberikan saran, karena itu merupakan kunci keberhasilan revisi,” tutupnya.

Dalam konteks ini, rencana revisi UU HAM menjadi refleksi dari upaya pemerintah untuk menjawab tantangan HAM di era digital. Dengan memasukkan aspirasi masyarakat, undang-undang yang baru akan menjadi payung yang lebih kuat dan fleksibel. Hal ini diperlukan untuk menyesuaikan dengan dinamika sosial yang terus berubah, termasuk dalam hal kesejahteraan dan partisipasi politik. Dengan langkah ini, harapan masyarakat untuk memiliki hak yang lebih luas dan terlindungi akan semakin terwujud.

Adapun implementasi dari revisi UU HAM, Mugiy