Staf Menhub Era BKS dan Dudy Diduga Terima Uang dalam Kasus DJKA dari Sudewo

Staf Menhub era BKS dan Dudy – Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengusut dugaan penerimaan uang oleh beberapa staf Kementerian Perhubungan (Menhub) yang aktif selama masa kepemimpinan Budi Karya Sumadi (BKS) dan Dudy Purwagandhi. Diduga, uang tersebut diberikan oleh Sudewo (SDW), anggota Komisi V DPR RI periode 2019-2024, dalam konteks kasus suap terkait proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap seseorang berinisial BBG dilakukan pada 13 Mei 2026 sebagai saksi dalam kasus ini.

Kasus Suap Dimulai dari Operasi Tangkap Tangan

KPK mengungkap kasus korupsi tersebut setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah, yang merupakan bagian dari DJKA Kemenhub. Kejadian ini menjadi awal dari penyelidikan lebih lanjut mengenai praktik suap dalam pengadaan proyek kereta api. Saat ini, BTP tersebut telah berubah nama menjadi BTP Kelas I Semarang, menandai perubahan administratif setelah penyelidikan berlangsung.

“Pemeriksaan kali ini fokus terkait dugaan pemberian uang dari pihak SDW kepada RB, yang sudah kita panggil sebelumnya,” ujar Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis.

Dalam penyelidikan ini, KPK juga memperkirakan bahwa uang yang diterima oleh Robby Kurniawan (RB) berpotensi dialirkan ke pihak-pihak di dalam Kemenhub. Meski demikian, Budi mengatakan bahwa aliran uang tersebut masih dalam proses investigasi. “Kami telusuri lagi apakah hanya berhenti di RB atau berlanjut ke tingkat lain,” tambahnya.

Penyelidikan Melibatkan Banyak Tersangka

Sejauh ini, KPK telah menetapkan 21 tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini, termasuk Sudewo. Dari jumlah tersebut, 10 orang telah ditahan sejak operasi OTT pada 2023. Selain itu, dua korporasi juga menjadi tersangka dalam penyelidikan yang berlangsung. Kasus ini mencakup berbagai proyek kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi, termasuk pembangunan jalur rel ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, jalur kereta api di Makassar (Sulawesi Selatan), serta empat proyek konstruksi dan dua proyek supervisi di Lampegan, Cianjur (Jawa Barat), dan beberapa lokasi lain.

Dugaan korupsi terjadi melalui penyusunan pengaturan pemenang tender, mulai dari proses administrasi hingga pengumuman pemenang. KPK mencurigai bahwa ada rekayasa yang dilakukan untuk memastikan keuntungan tertentu dalam proyek-proyek tersebut. Dalam pernyataan Budi, ia menegaskan bahwa tim antirasuah sedang memeriksa aliran dana secara rinci untuk memastikan jaringan suap yang terbentuk.

Korupsi Berdampak pada Pengadaan Infrastruktur Kereta Api

Kasus ini mengungkap praktik korupsi yang melibatkan pengaruh besar dari para stakeholder dalam pengambilan keputusan proyek. Berbagai jalur kereta api yang dikerjakan di wilayah Jawa, Sumatera, dan Sulawesi menjadi sasaran utama. Proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera, misalnya, disebut-sebut sebagai salah satu bagian dari skema yang diselidiki. Dugaan kecurangan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai keandalan pengelolaan dana publik dalam sektor transportasi darat.

Budi Prasetyo menambahkan bahwa penyelidikan terus berlangsung untuk memperkuat bukti-bukti terkait aliran uang dari Sudewo ke para staf Menhub. “Kami masih mengejar apakah RB menjadi pihak yang menerima uang langsung atau hanya sebagai perantara,” jelasnya. Proses ini juga mencakup pemeriksaan terhadap berbagai dokumen dan transaksi keuangan yang terkait dengan proyek-proyek yang disebut dalam laporan KPK.

KPK Tegaskan Fokus pada Transparansi dan Akuntabilitas

Menurut Budi, penyelidikan tidak hanya berhenti pada individu terlibat, tetapi juga mencakup institusi dan korporasi yang menjadi pihak terkait. “KPK memastikan bahwa semua aspek dari proyek ini akan dianalisis secara menyeluruh,” katanya. Dalam konteks ini, komisi antirasuah berupaya mengungkap bagaimana keputusan pemenang tender dibuat tanpa proses yang transparan.

Dalam menyusun investigasi, KPK menekankan pentingnya kerja sama dengan lembaga pemerintah dan stakeholder lainnya. “Kami menggandeng berbagai pihak untuk memverifikasi fakta-fakta yang ada,” tambah Budi. Selain itu, lembaga antirasuah juga memperhatikan potensi pelanggaran hukum lain, seperti pengalihan dana yang tidak tercatat atau penggunaan uang untuk kepentingan pribadi.

Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana korupsi dapat meresap ke dalam sistem pemerintahan, bahkan dalam sektor yang berperan penting dalam pengembangan infrastruktur nasional. Pemeriksaan terhadap BBG sebagai saksi, di samping pemeriksaan terhadap RB, diharapkan memberikan petunjuk tambahan mengenai alur dana yang dugaan terjadi. Meski tidak semua bukti telah terungkap, KPK menegaskan komitmen untuk menuntut pihak-pihak yang terlibat hingga tuntas.

Pengaruh Kasus Terhadap Reputasi DJKA Kemenhub

KPK juga menyoroti bagaimana kasus ini mengguncang reputasi DJKA Kemenhub. Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal yang bertugas mengatur jalur kereta api, DJKA dianggap menjadi salah satu institusi yang berperan kritis dalam proyek infrastruktur nasional. Dugaan suap yang terjadi berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap efisiensi penggunaan dana negara.

Dalam menyusun temuan, KPK menggunakan berbagai metode termasuk pemeriksaan saksi dan analisis dokumen. “Kami terus mengumpulkan bukti-bukti yang relevan agar proses penuntutan dapat berjalan secara adil,” kata Budi. Proses ini diharapkan memberikan gambaran lengkap mengenai keterlibatan para pihak dalam penyimpangan penggunaan dana proyek kereta api.

Sejauh ini, kasus ini telah menjadi sorotan publik dan media, mengingat dampaknya terhadap kinerja DJKA Kemenhub. Budi Prasetyo menegaskan bahwa KPK akan terus menjalankan tugasnya hingga semua pihak yang terlibat diberi sanksi sesuai dengan ketentuan hukum. “Kami berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari tindakan korupsi yang merugikan keuangan negara,” tegasnya.