Bakom: Anggaran MBG Rp268 Triliun Tahun 2026 sebagai Langkah Evaluasi

Key Strategy – Di Jakarta, Pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam rangka memastikan alokasi anggaran sebesar Rp268 triliun pada 2026 dapat digunakan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan 82,9 juta penerima manfaat sesuai rencana Presiden Prabowo Subianto. Dalam wawancara terbatas, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI, Hariqo Wibawa Satria, menjelaskan bahwa evaluasi ini dilakukan untuk mengecek efektivitas MBG. “Kita tidak mengabaikan insiden yang terjadi. Anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) tahun 2026 ditingkatkan menjadi Rp268 triliun, ini adalah upaya untuk menyesuaikan dan meningkatkan penerapan program tersebut,” ujar Hariqo. Menurutnya, target 80 juta penerima manfaat telah mencapai 62 juta per Mei 2026, sehingga diprediksi penyelesaian 80 juta bisa tercapai dalam waktu dekat.

Penyerapan Anggaran MBG Capai 33,43 Persen

Menurut laporan progres kinerja BGN hingga 22 Mei 2026, dana khusus untuk MBG telah dialokasikan sebesar Rp248,28 triliun, yang merupakan 93 persen dari pagu anggaran total. Angka ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran mencapai 33,43 persen hingga tengah tahun. Hariqo menambahkan, sisa dana digunakan untuk operasional pegawai serta kegiatan manajemen sektoral seperti program pemenuhan gizi nasional dan pengelolaan sistem strategis. “Anggaran ini bukan hanya untuk MBG, tetapi juga mendukung sistem penyaluran makanan sehat secara menyeluruh,” tutur dia.

“Tidak ada kompromi terhadap standar kualitas Program MBG. Seluruh SPPG wajib memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan agar layanan yang diberikan benar-benar aman, sehat, dan berkualitas bagi masyarakat,” ujar Dadan Hindayana, Kepala BGN.

Sebagai tambahan, BGN mengungkapkan bahwa penyebaran Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) telah mencapai 29.225 unit di 38 provinsi, yang mencapai 102 persen dari target awal sebesar 28.562 SPPG. Dadan Hindayana menjelaskan, ekspansi SPPG terus berjalan, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau. “Saat ini, terdapat 14.355 SPPG yang sedang dalam proses persetujuan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T),” lanjutnya. Pihaknya menyatakan bahwa kehadiran ratusan ribu SPPG ini diharapkan mampu memacu aliran dana di tingkat daerah, dengan proyeksi total perputaran uang sebesar Rp78,9 triliun.

Capaian Penerima Manfaat Program MBG

Secara nasional, Program MBG hingga saat ini telah mencakup 62.454.064 penerima manfaat, atau 66,9 persen dari data induk total yang mencapai 86,9 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, kategori peserta didik mencakup 48.350.393 anak, atau 76,1 persen yang telah terlayani. Sementara itu, balita sebanyak 6.303.775 anak, dengan 37,7 persen menikmati manfaat program. Untuk ibu menyusui, 2.066.533 orang terlayani, yaitu 75,2 persen dari total peserta. Ibu hamil sebanyak 868.259 jiwa, dengan 35,3 persen mendapat bantuan, serta santri mencapai 644.664 jiwa atau 44,2 persen yang telah terpenuhi.

Dalam upaya memperbaiki kualitas, BGN juga menutup operasional 4.581 SPPG sejak awal 2025 untuk menerapkan penyesuaian standar dan peningkatan kinerja. Dadan mengungkapkan, langkah ini dilakukan sebagai bagian dari evaluasi ketat terhadap sistem operasional MBG. “Penghentian sementara operasional SPPG adalah bentuk komitmen untuk menjaga konsistensi program dan menghindari penyalahgunaan standar,” jelasnya. Selain itu, ada 1.152 SPPG yang ditangguhkan atau disuspend sebagai langkah penguatan kontrol kualitas.

Strategi Penyesuaian dan Peningkatan Standar

Dadan Hindayana menegaskan bahwa penyesuaian standar operasional MBG menjadi prioritas dalam menjaga kualitas layanan bagi masyarakat. “Proses ini bukan hanya sekadar pengecekan angka, tetapi juga memastikan setiap unit SPPG beroperasi sesuai kebutuhan penerima manfaat,” kata dia. Evaluasi ini melibatkan revisi sistem distribusi makanan, pelatihan pegawai, dan penguatan pengawasan di lapangan. Dadan menjelaskan, pendekatan ini bertujuan mengurangi kesenjangan layanan dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana.

Salah satu upaya BGN adalah mendorong pengelolaan dana yang transparan, termasuk penggunaan anggaran untuk kegiatan non-MBG seperti operasional pegawai dan pengembangan infrastruktur gizi. Dengan peningkatan anggaran, BGN berharap dapat mengakomodasi lebih banyak penerima manfaat, terutama di daerah dengan kondisi sosial ekonomi yang memprihatinkan. Dadan juga menyoroti peran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pelaksanaan MBG, termasuk kolaborasi dengan lembaga lokal untuk memastikan distribusi bantuan berjalan lancar.

Ekspansi dan Peluang di Wilayah Tertinggal

BGN memperkirakan bahwa penambahan jumlah SPPG akan memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi lokal. Dengan adanya 14.355 unit SPPG yang sedang dalam proses pengajuan, BGN optimis bahwa akses makanan bergizi bisa diperluas ke daerah-daerah yang kurang terjangkau. Dadan mengatakan, pendanaan yang ditingkatkan juga dirancang untuk mendukung perluasan layanan, termasuk pengadaan bahan pangan, pengelolaan logistik, dan pelatihan tenaga teknis.

Sebagai penutup, Hariqo Wibawa Satria menekankan bahwa anggaran MBG tahun 2026 merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. “Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat,” tutur dia. Ia menambahkan, keberhasilan MBG tidak hanya terukur dari jumlah penerima, tetapi juga dari kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Kesimpulan dan Harapan ke Depan

Dengan alokasi anggaran yang lebih besar dan evaluasi terus-menerus, BGN berkomitmen untuk memperbaiki sistem MBG. Dadan Hindayana menegaskan bahwa penghentian operasional SPPG yang tidak memenuhi standar adalah langkah wajib demi keberlanjutan program. “Kita perlu menyeimbangkan antara volume penerima manfaat dan kualitas layanan, sehingga program ini tidak hanya luas cakupannya, tetapi juga efektif dalam menyasar kebutuhan se