BGN Nabire Terapkan Skema Penyerapan Pangan Lokal Terjadwal

New Policy – Kabupaten Nabire, Papua Tengah, kini menerapkan sistem penyerapan pangan lokal secara terjadwal dalam rangka memperkuat distribusi bahan pangan yang bergizi dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Nabire, Marsel Asyerem, menjelaskan bahwa kebijakan ini mulai berlaku pada Triwulan II 2026, setelah dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan program sebelumnya. “Dari Januari hingga Maret 2026, penyerapan pangan lokal hanya dilakukan seminggu sekali. Setelah evaluasi, kami tingkatkan frekuensinya menjadi dua hari per minggu, tanpa nasi, dalam seminggu,” tuturnya.

Penyesuaian skema ini bertujuan untuk memastikan produk pangan lokal, seperti ubi, singkong, dan keladi, dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, kebijakan ini juga dirancang untuk menjaga ketersediaan pasokan gizi bagi masyarakat yang mendapatkan manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan pengaturan jadwal yang terstruktur, BGN Nabire berharap dapat mempercepat distribusi pangan ke seluruh wilayah, sekaligus menciptakan sistem yang lebih efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan.

“Melalui skema penyerapan pangan lokal terjadwal, anggaran negara bisa langsung berputar di masyarakat, terutama para petani, peternak, dan pedagang kecil,” kata Marsel Asyerem.

Untuk mewujudkan hal ini, BGN Nabire membagi jadwal penyerapan pangan ke 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah setempat. Pemilihan hari dan jadwal yang berbeda bagi setiap SPPG diharapkan dapat menciptakan keseragaman dalam distribusi, sekaligus memastikan bahwa semua wilayah tercakup secara merata. Dalam skema terjadwal, hari Senin dan Selasa ditangani oleh SPPG Siriwini 01, 02, 03, serta SPPG Gerbang Sadu. Sementara itu, hari Rabu dan Kamis menjadi tanggung jawab SPPG Lani, Nabarua, Oyehe, Kalisusu 01, dan Kalisusu 02.

Kebijakan ini juga mencakup pengaturan hari Jumat dan Sabtu, yang dikelola oleh SPPG BMW 01 dan 02, Girimulyo, Kalibobo, serta Yaro. Dengan sistem ini, BGN Nabire berupaya menghindari kepadatan distribusi di satu hari tertentu dan memastikan adanya keberlanjutan pasokan. Selain itu, kebijakan tersebut dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat secara keseluruhan, serta mendorong penggunaan bahan pangan yang lebih lokal dan sehat.

Menurut Marsel Asyerem, jadwal penyerapan pangan lokal diatur secara teratur agar setiap SPPG dapat berbelanja langsung ke pasar, khususnya kepada pedagang orang asli Papua (OAP). “Semua SPPG wajib membeli langsung dari pasar, tanpa melalui perantara,” lanjutnya. Hal ini diharapkan dapat memperpendek rantai distribusi, mengurangi biaya transportasi, dan meningkatkan pendapatan para pedagang lokal. Tiga pasar utama yang menjadi fokus kebijakan ini adalah Pasar Sore KPR, Pasar Kalibobo, dan Pasar Karang. Dengan penggunaan pasar-pasar tersebut, BGN Nabire berusaha memastikan akses yang merata bagi pedagang, sekaligus memperkuat ekonomi lokal.

Strategi Pemberdayaan Ekonomi Melalui Pangan Lokal

Marsel Asyerem menegaskan bahwa skema penyerapan pangan lokal terjadwal bukan hanya sebagai upaya pemenuhan gizi, tetapi juga merupakan bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan menyerap pangan dari produsen lokal, BGN Nabire berharap mampu menciptakan lingkaran ekonomi yang lebih luas, terutama bagi petani dan peternak yang berada di daerah terpencil. “Penggunaan bahan pangan lokal secara teratur akan memastikan bahwa keuntungan dari program ini berdampak langsung kepada masyarakat,” jelasnya.

Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat, terutama para produsen kecil yang sebelumnya terbatas dalam memasarkan produknya. Dengan pengaturan jadwal yang konsisten, BGN Nabire memastikan bahwa setiap hari penyerapan pangan lokal berjalan efisien, tidak mengganggu kegiatan sehari-hari masyarakat, dan sekaligus menciptakan keteraturan dalam pengelolaan anggaran. Koordinator Regional (Koreg) Papua Tengah, Nalensius Situmorang, menegaskan dukungan penuh terhadap kebijakan ini, karena dianggap mampu menggerakkan perekonomian kampung secara lebih signifikan.

“Kebijakan ini memperkuat ekonomi masyarakat, khususnya para produsen pangan lokal,” tambah Nalensius Situmorang.

Dalam beberapa tahun terakhir, BGN Nabire telah berupaya menekankan penggunaan pangan lokal sebagai bagian dari program MBG. Namun, skema terjadwal ini dianggap lebih strategis karena menciptakan kesinambungan yang lebih stabil. Dengan mengatur jadwal penyerapan pangan setiap hari, BGN Nabire memastikan bahwa masyarakat tidak hanya mendapatkan pangan bergizi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Penerapan skema ini juga menunjukkan komitmen BGN Nabire dalam memperbaiki sistem distribusi pangan, yang sebelumnya masih mengalami hambatan. Berbagai evaluasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa skema terjadwal mampu meningkatkan ketersediaan bahan pangan lokal di setiap SPPG, sekaligus mengurangi risiko ketidakseimbangan pasokan. Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara produsen dan konsumen, serta menciptakan nilai tambah bagi masyarakat lokal.

Dalam rangka mempercepat implementasi, BGN Nabire berharap kerja sama yang solid antara seluruh stakeholder terlibat, termasuk pemerintah daerah, pedagang, dan masyarakat setempat. Kebijakan ini juga akan diperkuat dengan pendampingan teknis dari tim pihak BGN, sehingga proses penyerapan pangan lokal bisa berjalan lebih lancar dan efektif. Dengan adanya skema ini, BGN Nabire berharap mampu menciptakan model distribusi pangan yang dapat diadopsi oleh daerah-daerah lain di Indonesia.

Koordinator Wilayah BGN Nabire optimis bahwa skema penyerapan pangan lokal terjadwal ini mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat, sekaligus menjadi solusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kampung. “Kami yakin kebijakan ini akan memberikan dampak yang jauh lebih luas, baik dalam hal kesehatan maupun ekonomi,” katanya. Dengan menekankan penggunaan pangan lokal, BGN Nabire berupaya membangun ekosistem yang lebih inklusif, dimana setiap lapisan masyarakat bisa merasakan manfaat dari program ini.