Korut Revisi Konstitusi: Hapus Rujukan Reunifikasi dengan Korsel

Topics Covered: Korea Utara (Korut) mengumumkan revisi konstitusi yang menghapus seluruh penjelasan tentang reunifikasi dengan Korea Selatan (Korsel). Perubahan ini mencerminkan pergeseran fokus kebijakan Korut dari kerja sama regional ke arah konsep “dua negara yang saling berperang.” Langkah strategis ini dirilis setelah tinjauan dokumen oleh Yonhap, menunjukkan bahwa Korut kini lebih menekankan perbedaan dan persaingan dengan Korsel daripada persatuan.

Konteks Geopolitik dan Batas Wilayah

Dalam dokumen konstitusi terbaru, Korut menegaskan bahwa negara tersebut memiliki wilayah yang berbatasan dengan China di utara, Rusia di timur, dan Korsel di selatan. Meski masih mempertahankan perairan dan udara sebagai bagian wilayah, konstitusi ini tidak menyebutkan Garis Batas Utara, yang sebelumnya menjadi sengketa utama antara dua Korea. Perubahan ini dianggap mengurangi ketergantungan politik Korut pada Korsel, sekaligus menegaskan kekuasaan otonom negara tersebut.

Korut juga mengganti istilah-istilah yang menegaskan keharmonisan dua Korea, seperti “penyatuan damai” atau “persatuan besar nasional,” dengan konsep yang lebih netral. Hal ini mencerminkan pergeseran mentalitas negara dalam menghadapi hubungan dengan Korsel, yang kini dianggap sebagai bagian dari dinamika kekuatan global. Dengan menghapus rujukan reunifikasi, Korut memperkuat posisinya sebagai negara yang bersifat independen.

Peran Kim Jong Un dalam Revisi Konstitusi

Revisi konstitusi ini selaras dengan visi Kim Jong Un sebagai pemimpin Korut, yang ingin membangun identitas politik baru. Beberapa frasa yang menggambarkan Korsel sebagai “musuh utama” dihilangkan, menggantikan dengan penekanan pada kemandirian dan kemampuan Korut dalam mengelola urusan luar negeri. Hal ini juga mencerminkan penguasaan Kim Jong Un atas kebijakan luar negeri, dengan kekuasaan lebih besar diberikan kepada presiden komisi urusan negara.

Penghapusan referensi reunifikasi memperkuat keteguhan Korut terhadap pendekatan “dua negara” dalam hubungan dengan Korsel. Meski tidak menghilangkan kesetiaan terhadap ideologi sosialis, konstitusi baru menekankan kekuatan militer dan strategi politik yang lebih agresif. Kebijakan ini diharapkan memberikan dasar untuk pengambilan keputusan cepat dalam situasi krisis, terutama dalam konteks ketegangan dengan Korsel.

Sejarah Perubahan Konstitusi Korut

Konstitusi Korut pertama kali dibuat pada September 1948, lalu mengalami lima kali revisi hingga versi sosialis diterbitkan pada 1972. Setelah 12 kali perubahan, versi terbaru dirilis pada Maret lalu, dengan penghapusan kata “sosialis” dari judul. Perubahan ini menunjukkan adaptasi Korut terhadap lingkungan geopolitik yang berubah, di mana kekuatan ekonomi dan militer menjadi prioritas utama.

Salah satu perubahan penting adalah penghapusan penekanan terhadap kontribusi Kim Il Sung dan Kim Jong Il sebagai pendiri negara. Ini mencerminkan penyesuaian identitas nasional yang lebih fokus pada era Kim Jong Un. Dengan menghilangkan rujukan reunifikasi, Korut mengubah narasi politiknya menjadi lebih konsisten dengan tujuan jangka panjang dalam memperkuat posisi di Asia Timur.

Analisis Penyesuaian dan Dampak Global

“Revisi ini menegaskan bahwa Korut ingin memperlihatkan citra sebagai negara yang mandiri dan tidak tergantung pada Korsel,” ujar Profesor Lee Jung Chul dari Seoul National University. Ia menilai perubahan konstitusi memberikan ruang bagi kehidupan berdampingan yang damai, sekaligus mengurangi konflik ideologis yang sebelumnya menjadi inti dari hubungan dua Korea.

Dengan menghapus referensi reunifikasi, Korut juga menciptakan ruang bagi dialog politik yang lebih pragmatis. Meski tetap mempertahankan prinsip anti-korsel, revisi ini bisa menjadi langkah untuk membangun kerja sama di bidang ekonomi atau militer, terutama jika situasi internasional memungkinkan.