Wamendagri: Tata Kelola Daerah Kunci Hadapi Tantangan Perubahan Iklim

Key Strategy – Dalam sebuah wawancara di Jakarta pada Rabu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyoroti pentingnya penguatan tata kelola daerah dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Menurutnya, keberhasilan dalam mengelola pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan kini bergantung pada implementasi kebijakan, eksekusi, serta kemampuan daerah dalam menerjemahkan kerangka regulasi menjadi tindakan nyata.

Tantangan Implementasi Kebijakan Daerah

Bima mengungkapkan bahwa perubahan iklim dan upaya pembangunan inklusif tidak lagi bergantung pada kebijakan formal atau komitmen regulasi, tetapi pada kemampuan daerah untuk menjalankan kebijakan secara efektif. “Jadi eksekusi kebijakan ini menjadi tantangan utama yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah,” tuturnya dalam keterangannya. Ia menekankan bahwa eksekusi yang kurang optimal mengakibatkan kesenjangan antara data yang tercatat dan kondisi di lapangan.

“Ini adalah (soal) siapa yang mendapatkan akses, siapa saja yang terlibat, siapa yang kemudian menikmati manfaat. Ini adalah cara pikir untuk mengeluarkan kebijakan dan pendapatan,”

Lebih lanjut, Bima menjelaskan bahwa meskipun Indonesia telah menyusun berbagai kebijakan dan komitmen internasional, seperti target net zero emission, penerapan di tingkat daerah masih terbatas. Ia menyoroti bahwa perangkat kebijakan yang ada belum mampu secara penuh diintegrasikan ke dalam praktik nyata. “Karena itu, keberhasilan terletak pada kemampuan pemerintah daerah untuk menjalankan seluruh proses mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan,” tambahnya.

Peran Penguatan Sistem Lembaga

Bima menegaskan bahwa tata kelola daerah harus menjadi fondasi utama dalam menghadapi isu lingkungan dan sosial. Ia mengatakan bahwa kunci utama peningkatan kapasitas terletak pada penguatan sistem lembaga, koordinasi lintas sektor, serta partisipasi masyarakat yang signifikan. “Upaya ini sangat penting untuk memastikan semua kelompok masyarakat memiliki akses yang adil terhadap kebijakan dan manfaat pembangunan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bima menyebutkan bahwa tiga kota besar telah menjadi contoh baik dalam penerapan model tata kelola yang adaptif. Yogyakarta, misalnya, dinilai mampu membangun sistem perencanaan yang terintegrasi, mulai dari tahap awal hingga implementasi di level perangkat daerah. Kota ini menunjukkan komitmen kuat dalam menggabungkan kebijakan lingkungan dengan pembangunan sosial yang inklusif.

Sementara itu, Semarang mendapat apresiasi karena pendekatan berbasis komunitas yang diprioritaskan. Kota ini mengubah ruang publik menjadi pusat interaksi masyarakat untuk menyusun strategi pembangunan yang lebih merata. Di sisi lain, Surabaya dianggap sukses dalam mengembangkan layanan sosial yang terpadu, termasuk program penguatan infrastruktur yang peduli terhadap kelompok rentan.

Perspektif Gender dan Inklusivitas dalam Kebijakan

Bima juga menekankan bahwa kebijakan pembangunan tidak boleh hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi harus mencakup perspektif gender, inklusivitas, dan disabilitas sebagai elemen kunci. “Perspektif ini bukan sekadar program tambahan, tetapi harus menjadi bagian dari cara berpikir dalam menyusun kebijakan,” katanya. Ia menjelaskan bahwa ketiga aspek ini membantu menjamin bahwa semua kalangan, termasuk perempuan, anak-anak, dan orang dengan kebutuhan khusus, terlibat dalam pembangunan dan merasakan manfaatnya.

Bima menambahkan bahwa pemerintah daerah perlu mewaspadai kesenjangan antara kebijakan yang dirancang dan kebijakan yang diterapkan. “Oleh karena itu, ketika menyusun kebijakan, kita harus mempertimbangkan siapa yang terlibat, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang justru terabaikan,” tuturnya. Ia menyoroti bahwa kebijakan yang tidak menyentuh kelompok rentan akan mengurangi efektivitas pembangunan inklusif.

Praktik Baik di Tingkat Lokal

Kota Makassar menjadi contoh lain yang menunjukkan pendekatan berbasis komunitas di tingkat lorong atau lingkungan. Dalam konteks ini, masyarakat menjadi pelaku utama penguatan isu lingkungan dan sosial. “Setiap daerah memiliki kekuatan yang berbeda, dan itu menjadi inspirasi lokal yang bisa diterapkan di tempat lain,” kata Bima.

Bima juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah harus memperkuat kolaborasi antarlembaga, termasuk melibatkan stakeholder seperti badan usaha, organisasi masyarakat, dan lembaga pemerintah. “Koordinasi yang baik antara sektor-sektor akan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa penguatan ekosistem tata kelola bisa menjadi solusi bagi tantangan yang dihadapi di tengah tekanan perubahan iklim.

Harapan dan Langkah Terdepan

Dalam acara Dialog Kebijakan Nasional dan Lokakarya Social Inclusion and Resilience in Asia (SIRA), Bima menekankan bahwa pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kapasitas kelembagaan. “Kapasitas ini adalah tolak ukur keberhasilan dalam menghadapi perubahan iklim,” katanya. Ia juga mengajak seluruh pemangku kebijakan untuk mengembangkan pendekatan berbasis data yang lebih akurat, serta menjamin keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan.

Bima menyatakan bahwa tata kelola daerah yang baik akan memperkuat resiliensi terhadap dampak lingkungan, seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan suhu. “Dengan sistem yang kuat, daerah bisa mengelola sumber daya secara lebih efisien dan menjaga keadilan sosial,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa penguatan ini juga akan membantu mewujudkan kebijakan yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Menurut Bima, pentingnya tata kelola daerah tidak bisa dipisahkan dari konsep pembangunan yang adaptif. “Daerah harus bisa berubah seiring perubahan iklim, tetapi tetap menjaga stabilitas sosial dan ekonomi,” katanya. Ia berharap seluruh pihak dapat berkolaborasi untuk mengatasi tantangan ini. “Karena itu, kita perlu membangun sistem yang mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh kelompok masyarakat,” tuturnya.

Peran Masyarakat dalam Pembangunan

Dalam kesempatan tersebut, Bima juga menyoroti peran masyarakat dalam pembangunan yang inklusif. Ia menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat akan memastikan kebijakan tidak hanya efektif, tetapi juga memberikan manfaat yang seimbang. “Dengan melibatkan masyarakat, kita bisa mengidentifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi,” katanya.

Bima menambahkan bahwa penguatan tata kelola daerah harus didasari oleh kebijakan yang lebih humanis dan berkelanjutan. “Kita perlu berpikir kritis tentang bagaimana membag