Kemenpar perketat pengawasan akomodasi di media sosial

Facing Challenges –

Jakarta – Kementerian Pariwisata mengambil langkah untuk meningkatkan pengawasan terhadap layanan akomodasi yang ditawarkan melalui platform media sosial. Perubahan ini dianggap penting sebagai upaya mengatasi risiko penipuan dan memastikan keamanan para tamu yang memanfaatkan jasa-jasa tersebut. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan bahwa isu ini akan menjadi fokus utama di masa depan karena layanan akomodasi di media sosial belum sepenuhnya menjamin kepastian bagi pengguna. “Saat ini, banyak terjadi penipuan yang merugikan wisatawan, sehingga kita harus lebih hati-hati dalam mengawasi,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Contoh penipuan dari Yogyakarta

Dalam wawancara tersebut, Widiyanti memberikan contoh kasus yang pernah terjadi di Yogyakarta. Beberapa waktu lalu, Dinas Pariwisata setempat melaporkan adanya kejadian penipuan terhadap layanan penginapan yang memanfaatkan media sosial. Pelaku kejadian tersebut telah diberi sanksi administratif, menunjukkan bahwa masalah ini bukanlah hal baru. “Kasus tersebut menjadi pembelajaran bagi kita bahwa media sosial bisa menjadi sarana penggelapan,” imbuh Widiyanti.

Menurutnya, masalah penipuan di media sosial berawal dari upaya pemerintah menindak OTAs (Online Travel Agents) yang tidak memiliki izin usaha. Langkah ini dimulai sejak 24 Februari 2026, ketika Kementerian Komunikasi dan Digital mengambil inisiatif menertibkan platform agen perjalanan daring. “Mereka (pelaku) pasti mencari cara lain, yaitu memasarkan layanan secara ilegal melalui media sosial,” jelas Widiyanti.

Widiyanti menekankan bahwa penggunaan media sosial sebagai media promosi akomodasi memperbesar peluang terjadinya penipuan. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat dan wisatawan untuk tidak memesan penginapan hanya melalui platform digital. “Kita perlu menciptakan industri pariwisata yang lebih kompetitif dan berkelanjutan dengan mendorong pemesanan langsung ke hotel atau OTA yang sudah terdaftar,” tegasnya.

Kemitraan dengan Kementerian Perdagangan

Dalam upaya menangani masalah ini, Kemenpar berencana bekerja sama dengan dua kementerian lainnya, yaitu Kementerian Perdagangan dan Kementerian Komunikasi dan Digital. Kerja sama tersebut akan dilakukan untuk mengawasi penjualan akomodasi yang dilakukan secara tidak sah melalui media sosial. Widiyanti menyatakan bahwa pemerintah mungkin akan mengeluarkan regulasi baru untuk mengatasi praktik ilegal tersebut. “Di masa depan, kita akan menyiapkan aturan lebih ketat,” tambahnya.

Kementerian Perdagangan akan berperan penting dalam memastikan transparansi harga dan kualitas layanan akomodasi yang dipasarkan di media sosial. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital akan mengawasi akses pengguna ke platform-platform yang menjadi sarana penipuan. “Kami mengharapkan kerja sama yang baik antarlembaga agar tindakan bisa lebih efektif,” ujar Widiyanti.

Langkah Meutya Hafid untuk melindungi kepentingan daerah

Kementerian Komunikasi dan Digital, melalui Menteri Meutya Hafid, juga menyoroti pentingnya penertiban akomodasi yang dipasarkan tanpa izin resmi. “Fokus kami adalah melindungi kepentingan masyarakat dan daerah,” katanya. Meutya menjelaskan bahwa banyak akomodasi privat, seperti villa milik warga asing, sering kali tidak terdaftar secara legal. Akibatnya, keuntungan yang seharusnya berkontribusi pada pembangunan daerah justru mengalir ke luar negeri.

Meutya menegaskan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap platform digital yang memfasilitasi praktik ilegal. “Kita siap memberikan sanksi teguran hingga memutus aksesnya (takedown),” ujarnya. Hal ini bertujuan untuk melindungi wisatawan dari kerugian finansial dan menjaga keseimbangan ekonomi daerah. “Tidak hanya kepentingan wisatawan, tetapi juga masyarakat lokal harus dilindungi,” tambah Meutya.

Meutya juga menyebutkan bahwa pertumbuhan akomodasi privat yang cepat tanpa pengawasan memicu persaingan usaha yang tidak sehat. “Banyak pemain baru muncul tanpa izin, sehingga menyulitkan pelaku usaha pariwisata yang sah,” jelasnya. Ia menekankan bahwa pemerintah akan memastikan semua akomodasi yang dipasarkan secara daring memiliki persyaratan yang lengkap. “Tujuannya adalah menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan menjaga kualitas layanan,” kata Meutya.

Pengawasan yang lebih ketat ini diharapkan mampu mengurangi risiko penipuan dan meningkatkan kepercayaan wisatawan terhadap layanan akomodasi. Selain itu, Kemenpar juga ingin menjamin bahwa pendapatan dari sektor pariwisata digunakan secara optimal untuk pembangunan daerah. “Dengan regulasi yang lebih jelas, kita bisa memastikan keuntungan tetap berada di tangan masyarakat setempat,” tambah Widiyanti.

Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah telah melakukan banyak upaya untuk menertibkan sektor pariwisata. Mulai dari pengawasan izin usaha OTA hingga penegakan hukum terhadap akomodasi yang tidak terdaftar. Widiyanti menyatakan bahwa langkah-langkah ini adalah bagian dari komitmen untuk mendorong industri pariwisata yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. “Kita ingin wisatawan merasa aman dan terjamin saat memilih tempat menginap,” ujarnya.

Meutya menambahkan bahwa langkah ini tidak hanya melibatkan Kementerian Pariwisata dan Komunikasi dan Digital, tetapi juga memerlukan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pengelola wisata dan masyarakat. “Kita perlu saling mendukung agar keberlanjutan industri bisa terjaga,” katanya. Dengan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan adanya peningkatan kualitas layanan akomodasi, serta penurunan jumlah kasus penipuan yang terjadi di sektor ini.