Pemprov DKI Jakarta Kembali Ingatkan Peran Daerah Hulu dalam Pengendalian Ikan Invasif

Key Discussion – Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menekankan bahwa upaya mengatasi ikan sapu-sapu di sungai ibu kota tidak bisa dilakukan secara mandiri tanpa bantuan dari wilayah hulu yang berada di Jawa Barat. Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan A Sidabalok, pengendalian ikan invasif tersebut harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai wilayah. “Kerja sama lintas daerah menjadi kunci agar hasilnya efektif dan berkelanjutan,” jelasnya dalam webinar bertema “Dari Sungai ke Literasi” yang membahas fenomena ikan sapu-sapu di perairan Jakarta, Kamis lalu.

Peran Daerah Hulu Tidak Bisa Diabaikan

Hasudungan menyatakan bahwa masalah ikan sapu-sapu di Jakarta tidak hanya terkait dengan kondisi sungai di ibu kota, tetapi juga sangat berkaitan dengan keadaan wilayah hulu yang terletak di luar Jakarta. “Jika hanya dikendalikan di Jakarta, sedangkan daerah hulu masih mengalami penyebaran, maka upaya tersebut tidak akan berjalan optimal,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa 13 sungai yang melewati Jakarta memiliki sumber air di Jawa Barat, sehingga pengendalian ikan sapu-sapu harus mencakup seluruh rantai daerah hulu hingga hilir.

Dalam menjalankan program ini, Pemprov DKI Jakarta telah menggandeng beberapa lembaga untuk menerapkan strategi komprehensif. Strategi tersebut mencakup penguatan regulasi, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kerja sama dengan pihak-pihak yang terkait. “Kolaborasi lintas pemangku kepentingan sangat vital dalam menangani ikan sapu-sapu,” tutur Hasudungan. Menurutnya, pendekatan ini memastikan penanganan tidak hanya fokus pada penangkapan dan pembuangan ikan, tetapi juga pada pengelolaan yang berkelanjutan.

Inovasi Pemanfaatan Ikan Sapu-Sapu untuk Ekonomi dan Lingkungan

Salah satu inisiatif yang diusung Dinas KPKP DKI Jakarta adalah pengembangan produk non-pangan dari hasil tangkapan ikan sapu-sapu. Untuk itu, pihaknya bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) guna menggali potensi ekonomi dari ikan yang dianggap mengganggu ekosistem perairan. “Kami berharap dapat menemukan manfaat ekonomi dari ikan ini sebagai bagian dari solusi jangka panjang,” ungkap Hasudungan.

Beberapa bentuk pemanfaatan yang sedang dikaji, seperti pembuatan pupuk organik, bahan baku budidaya maggot, serta arang yang bisa dimanfaatkan untuk mengurangi polusi lingkungan. Hasudungan menjelaskan bahwa arang dari ikan sapu-sapu berpotensi sebagai bahan alternatif untuk pengolahan sampah organik, sementara pupuk dan maggot bisa menjadi solusi dalam meningkatkan pertanian daerah. “Pemanfaatan ini memperkuat nilai ekonomi dan lingkungan dari upaya penangkapan,” lanjutnya.

Pendekatan hilirisasi ini dianggap penting untuk memastikan penanganan ikan sapu-sapu tidak berhenti pada proses pemusnahan semata. Dengan mengubah ikan sapu-sapu menjadi produk bernilai tambah, Pemprov DKI Jakarta berharap masyarakat lebih terlibat dalam upaya pengendalian. “Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat,” kata Hasudungan. Ia menekankan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada kesadaran kolektif dan komitmen bersama.

Hasil Penangkapan dalam Operasi Serentak 2026

Dalam operasi serentak yang dilakukan pada 17 April 2026, Dinas KPKP DKI Jakarta mencatat 68.880 ekor ikan sapu-sapu berhasil ditangkap dari lima wilayah. Total hasil tangkapan mencapai 6.979,5 kilogram atau setara 6,98 ton. Angka ini menunjukkan upaya pemerintah untuk mengurangi populasi ikan invasif di perairan Jakarta. Hasudungan menegaskan bahwa keberhasilan operasi ini menjadi dasar untuk memperkuat strategi pengendalian di masa depan.

Ikan sapu-sapu, yang merupakan spesies asing, telah lama menjadi perhatian karena kemampuannya mengganggu habitat ikan lokal. Kehadiran ikan ini memicu persaingan sumber daya air dan makanan, sehingga menyebabkan perubahan keseimbangan ekosistem. Untuk mengatasi hal ini, Dinas KPKP DKI Jakarta terus berupaya menekan penyebaran ikan sapu-sapu melalui sinergi antarwilayah. “Kolaborasi dengan daerah hulu menjadi langkah strategis untuk menghentikan migrasi ikan ini ke daerah hilir,” jelas Hasudungan.

Keterlibatan Masyarakat sebagai Pilar Utama

Menurut Hasudungan, kerusakan lingkungan perairan tidak lepas dari aktivitas manusia. Oleh karena itu, penanganan ikan sapu-sapu tidak bisa hanya bergantung pada regulasi dan teknologi, tetapi juga pada partisipasi masyarakat. “Masyarakat harus menjadi bagian dari solusi untuk menjaga kualitas air dan keberlanjutan ekosistem,” katanya. Ia menambahkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan sungai perlu terus ditingkatkan melalui edukasi dan sosialisasi.

Dinas KPKP DKI Jakarta juga menekankan pentingnya pendidikan lingkungan untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat. “Kami berharap masyarakat lebih proaktif dalam menjaga kebersihan sungai dan menghindari pembuangan sampah sembarangan,” ujar Hasudungan. Ia menilai, jika tidak ada kepedulian dari warga sekitar, upaya pengendalian ikan sapu-sapu akan sulit mencapai hasil maksimal.

Langkah-Langkah untuk Masa Depan yang Lebih Hijau

Hasudungan berharap, kolaborasi antar daerah dan peran masyarakat dapat membentuk pola pengelolaan sungai yang lebih berkelanjutan. “Kita perlu membangun kesadaran bersama agar ekosistem tidak rusak secara permanen,” katanya. Ia menambahkan bahwa pemanfaatan ikan sapu-sapu sebagai bahan baku produk non-pangan bisa menjadi langkah strategis untuk mengurangi dampak negatif spesies invasif tersebut.

Dengan menggabungkan upaya regulasi, teknologi, dan partisipasi masyarakat, Pemprov DKI Jakarta yakin penanganan ikan sapu-sapu akan lebih efektif. “Kita perlu mengubah masalah menjadi peluang,” kata Hasudungan dalam kesempatan yang sama. Ia menegaskan bahwa keterlibatan semua pihak akan membantu menjaga keberlanjutan lingkungan dan memastikan kehidupan generasi mendatang tidak terganggu oleh ancaman spesies invasif.

“Ini bukan hanya kerja pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat dan stakeholder terkait,” tutur Hasudungan.

Menurut Hasudungan, kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem sungai harus terus meningkat. Ia menyatakan bahwa perubahan perilaku seperti mengurangi limbah plastik dan merawat lingkungan sekitar sungai bisa menjadi bagian dari solusi. “Dengan partisipasi aktif, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan produktif,” pungkasnya. Dengan pendekatan ini, Pemprov DKI Jakarta berharap dapat mengatasi tantangan ikan sapu-sapu secara berkelanjutan.