Komisi VII: Pelibatan Warga Lokal Wujudkan Pariwisata Berkelanjutan

Komisi VII – Jakarta – Komisi VII DPR RI, melalui Wakil Ketua Chusnunia, menekankan pentingnya melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Menurutnya, upaya ini dapat menciptakan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam jangka panjang. “Pelibatan masyarakat setempat menjadi kunci untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan, di mana pengelolaan destinasi tidak hanya mengutamakan profit, tetapi juga tanggung jawab terhadap lingkungan dan budaya,” ujar Chusnunia dalam pernyataannya di Jakarta, Minggu.

Pentingnya Partisipasi Masyarakat

Chusnunia menjelaskan bahwa peran warga lokal dalam pariwisata bukan sekadar sebagai penonton, tetapi sebagai aktor utama yang menggerakkan transformasi. “Dengan menyertakan masyarakat lokal, pariwisata berkelanjutan dapat mencapai tujuan yang lebih holistik, yakni menggabungkan pertumbuhan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, serta pelestarian lingkungan hidup,” katanya. Ia menambahkan bahwa partisipasi ini juga membantu memperkuat bisnis kecil dan menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif, yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

“Dengan melibatkan warga lokal, pengembangan pariwisata bergerak menuju konsep sustainable tourism yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan secara berkelanjutan,” ujar Chusnunia.

Menurutnya, keberhasilan pariwisata berkelanjutan bergantung pada keterlibatan langsung masyarakat setempat. “Mereka tidak hanya menjadi objek wisata, tetapi juga subjek perubahan yang memiliki peran sentral dalam mengelola destinasi secara berkelanjutan,” jelasnya. Ia mengungkapkan bahwa melalui partisipasi aktif warga, wisatawan semakin berminat mengunjungi tempat yang menyajikan nilai tambah, baik dalam bentuk budaya maupun kelestarian alam.

Contoh Destinasi Wisata Berkelanjutan

Chusnunia menyebutkan bahwa beberapa destinasi wisata global sudah menerapkan model ini secara efektif. “Misalnya, Desa Penglipuran di Bali, Hakuba di Jepang, dan Trang An di Vietnam, semuanya menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat lokal dapat menjadi pengelola utama pariwisata,” katanya. Di Desa Penglipuran, warga aktif menggali keunikan budaya dan alam sekitar, sementara di Hakuba, masyarakat turut serta dalam menjaga ekosistem pegunungan. Sementara Trang An di Vietnam menunjukkan bagaimana pengelolaan wisata berbasis lingkungan bisa memperkuat kesejahteraan masyarakat setempat.

“Konsep ini memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan desa wisata atau ekowisata, di mana warga lokal berperan langsung sebagai penyedia layanan, pemandu, dan pelestarian budaya,” ujarnya.

Chusnunia menekankan bahwa keberhasilan pariwisata berkelanjutan harus didukung oleh konsep kewirausahaan lokal. “Sustinable tourism dan community-based social enterprises (CBSEs) dapat menjadi alat untuk menghubungkan semangat inovasi dengan prinsip pariwisata ramah lingkungan,” tambahnya. Ia menilai bahwa CBSEs mampu memberikan peluang kerja dan penghasilan bagi masyarakat, sekaligus memastikan bahwa keuntungan dari wisata tidak hanya dirasakan oleh investor luar, tetapi juga terbagi secara adil.

Peran Pemerintah dan Stakeholder Lain

Dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan, Chusnunia menekankan perlunya sinergi antar berbagai pihak. “Pemerintah pusat, daerah, pengelola destinasi, serta masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan pola yang berdaya saing secara global,” katanya. Ia menjelaskan bahwa kerja sama ini memastikan pengembangan destinasi wisata yang tidak hanya mengutamakan keuntungan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan dalam jangka waktu yang lebih lama.

“Sinergitas semua pihak menjadi kunci dalam mendorong pengembangan destinasi wisata lokal maupun heritage yang berkualitas serta berdaya saing global,” katanya.

Chusnunia mengatakan bahwa pergeseran perilaku wisatawan ke arah pariwisata ramah lingkungan membutuhkan respons yang terukur dari segi penyajian nilai. “Wisatawan kini lebih mengutamakan pengalaman yang bertanggung jawab, seperti mengurangi limbah plastik atau mendukung kebudayaan setempat,” ungkapnya. Ia menambahkan bahwa model ini juga bisa meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan, sekaligus mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam.

Keunikan dan Keterlibatan Masyarakat

Menurut Chusnunia, keunikan sebuah destinasi wisata bisa menjadi daya tarik utama jika dikemas dengan partisipasi masyarakat. “Keterlibatan warga lokal dalam pengelolaan destinasi membuat wisata itu lebih bermakna dan berkelanjutan, karena mereka memahami konteks lokal serta kebutuhan masyarakatnya,” katanya. Ia menjelaskan bahwa keunikan ini juga bisa menciptakan identitas khas yang membedakan destinasi dari yang lain, sehingga lebih menarik bagi wisatawan yang mencari pengalaman baru.

“Di sinilah letak pentingnya pemberdayaan komunitas lokal, di mana mereka tidak hanya menjadi objek wisata, tetapi juga subjek perubahan,” katanya.

Chusnunia menekankan bahwa keberlanjutan pariwisata tidak bisa dicapai hanya dengan infrastruktur yang memadai atau promosi yang kuat. “Masyarakat lokal harus menjadi bagian integral dari konsep ini, karena mereka yang pertama kali memperoleh manfaat dan juga bertanggung jawab terhadap keberlanjutan destinasi wisata,” jelasnya. Ia mencontohkan bahwa melalui pemberdayaan ini, komunitas bisa mengembangkan usaha berbasis ekowisata, yang berdampak positif pada perekonomian dan lingkungan.

Perspektif Global dan Lokal

Chusnunia juga menyoroti pentingnya memadukan perspektif global dengan kearifan lokal. “Pariwisata berkelanjutan harus menyeimbangkan antara kebutuhan pasar internasional dan nilai budaya serta lingkungan setempat,” katanya. Ia menilai bahwa model ini memungkinkan destinasi wisata tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga menjadi ajang promosi budaya yang berkelanjutan.

“Di sinilah letak pentingnya pemberdayaan komunitas lokal, di mana mereka tidak hanya menjadi objek wisata, tetapi juga subjek perubahan,” katanya.

Menurutnya, keberhasilan pariwisata berkelanjutan juga bergantung pada kesadaran masyarakat lokal akan peran mereka. “Mereka perlu dilibatkan dalam keputusan pengelolaan, sehingga bisa menjaga keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan,” ujarnya. Chusnunia menyatakan bahwa melalui partisipasi aktif masyarakat, pariwisata bisa menjadi alat untuk mengangkat ekonomi daerah sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan budaya.

Chusnunia menambahkan bahwa penerapan pariwisata berkelanjutan memerlukan pola kerja yang berkelanjutan pula. “Bukan hanya keberlanjutan fisik, tetapi juga keberlanjutan kelembagaan dan kelembagaan lokal yang bisa mendukung pertumbuhan pariwisata jangka panjang,” katanya. Ia menyatakan bahwa model ini bisa menjadi solusi untuk tantangan pariwisata yang kini menghadapi tekanan terhadap lingkungan dan kehilangan identitas budaya.

Dengan melibatkan masyarakat, pariwisata berkelanjutan bukan hanya menjadi aktivitas ekonomi, tetapi juga alat untuk membangun kehidupan yang lebih baik. “Selain memberikan pendapatan, model ini juga bisa memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi lingkungan dan budaya,” ujar Chusnunia. Ia berharap pihak-pihak terkait bisa terus mendorong penerapan konsep ini secara lebih luas di berbagai wilayah Indonesia.

Komisi VII menilai bahwa partisipasi warga lokal adalah fondasi utama pariwisata berkelanjutan. “Masyarakat setempat memiliki keahlian dan kecintaan terhadap lingkungan dan budaya, yang bisa menjadi kekuatan untuk mengembangkan pariwisata yang lebih berkelanj