Yusril Tegaskan Pemerintah Tidak Perintahkan Bubarkan Nobar “Pesta Babi”

Topics Covered – Surabaya, Selasa—Menko Hukum, Kepolisian, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, kembali memastikan bahwa pemerintah tidak pernah menginstruksikan aparat untuk menghentikan acara nonton bareng (nobar) atau diskusi film dokumenter “Pesta Babi”. Pernyataan ini diberikan saat ia berbicara di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) pada hari Selasa. Yusril menekankan bahwa pemerintah tetap menghargai kebebasan berekspresi dan kreativitas seniman yang menjadi inti dari kegiatan tersebut.

Pemerintah Hormat Terhadap Kebebasan Berekspresi

Yusril menjelaskan bahwa pemerintah tidak memberikan arahan langsung kepada pihak berwenang di daerah untuk melakukan tindakan pembubaran atau pembatasan acara yang dihadiri mahasiswa dan masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari ruang dialog yang diberikan kepada publik. “Pemerintah tidak pernah memberikan instruksi kepada aparat setempat untuk menutup acara atau melarang mahasiswa serta masyarakat umum,” tegas Yusril. Ia menambahkan bahwa film dokumenter “Pesta Babi” disampaikan sebagai bentuk kritik yang dianggap sebagai masukan penting bagi pembentukan kebijakan.

“Pemerintah memang tidak pernah memberikan arahan kepada aparat di daerah untuk mengambil tindakan pembubaran ataupun pelarangan terhadap mahasiswa ataupun warga masyarakat,” ujar Yusril saat di Unesa.

Ia menjelaskan bahwa kritik dalam film tersebut dianggap sebagai alat evaluasi yang berkontribusi positif dalam meningkatkan kualitas kebijakan, khususnya terkait dampak lingkungan dan hak-hak masyarakat lokal yang menjadi topik utama. Yusril menekankan bahwa pemerintah membuka ruang bagi berbagai perspektif, termasuk yang diangkat dalam film tersebut. “Kritik yang disampaikan melalui film itu adalah bagian dari proses perbaikan,” imbuhnya.

Contoh Penerapan Kritik dalam Konteks Papua

Menurut Yusril, film “Pesta Babi” disajikan sebagai cerminan dari kondisi sosial-politik di Papua, yang menjadi latar belakang utama dalam narasi film. Ia menjelaskan bahwa film tersebut menggambarkan kritik terhadap kebijakan pemerintah, namun dalam bentuk yang kreatif dan tidak menyerang langsung. “Film ini menjadi media untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, termasuk dalam memperjelas masalah yang ada di wilayah tersebut,” ujarnya. Yusril menegaskan bahwa pemerintah tidak mempermasalahkan kritik asalkan disampaikan secara konstruktif.

“Kritik yang disampaikan dalam film berlatar kasus di Papua itu dipandang sebagai masukan positif bagi pemerintah dalam melakukan evaluasi,” kata Yusril.

Dalam konteks ini, Yusril menjelaskan bahwa kegiatan nobar dan diskusi film “Pesta Babi” tidak dianggap sebagai ancaman terhadap kebijakan pemerintah. Justru, ia berpendapat bahwa film tersebut membantu masyarakat memahami dinamika lokal di Papua. “Film ini berfungsi sebagai pengingat bahwa kebebasan berekspresi adalah bagian dari kehidupan demokratis,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pemerintah tidak hanya mendukung seni, tetapi juga menghargai upaya masyarakat dalam menyampaikan pendapat melalui berbagai bentuk ekspresi.

Perbedaan Penggunaan Istilah “Pesta Babi” dalam Budaya Papua

Yusril juga menyoroti istilah “pesta babi” yang digunakan dalam film. Menurutnya, istilah tersebut bukanlah bentuk penistaan, melainkan representasi budaya dan tradisi di Papua yang sering dianggap sebagai simbol perayaan besar. “Di Papua, ‘pesta babi’ adalah istilah yang lazim digunakan untuk menggambarkan acara yang ramai dan bermakna,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa pemerintah memahami bahwa istilah-istilah lokal bisa memiliki makna yang berbeda dari penafsiran umum.

Dalam kesempatan ini, Yusril juga menyoroti pentingnya dialog antara pemerintah dan masyarakat. Ia berpendapat bahwa kegiatan nobar film “Pesta Babi” tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga menjadi forum untuk menggali pemahaman lebih dalam mengenai isu-isu sosial yang diangkat. “Ini adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam memperkaya perspektif pembangunan,” tegas Yusril. Ia menekankan bahwa pemerintah terbuka terhadap berbagai kritik, selama tidak mengganggu kestabilan dan ketertiban umum.

Respons Pemerintah terhadap Kritik dalam Konteks Kebebasan Pers

Yusril mengatakan bahwa pemerintah tidak mengambil langkah represif terhadap kegiatan tersebut karena menganggap itu sebagai bagian dari kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. “Kami mendukung setiap bentuk kritik yang disampaikan secara jelas dan berimbang,” ujarnya. Menurutnya, tindakan pembubaran acara nobar atau diskusi film “Pesta Babi” hanya bisa dilakukan jika ada pelanggaran yang jelas, seperti kekerasan atau penyiaran isu provokatif yang merusak harmoni sosial.

Ia juga menyebutkan bahwa film “Pesta Babi” muncul sebagai respons terhadap berbagai isu yang sering muncul dalam diskusi kebijakan di Papua. “Film ini memberikan pandangan yang berbeda, tetapi tetap relevan dalam konteks penyelesaian masalah di wilayah tersebut,” imbuh Yusril. Menurutnya, pemerintah tetap menjunjung tinggi hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui berbagai media, termasuk seni dan film.

Yusril mengingatkan bahwa tindakan pembubaran nobar atau diskusi film harus didasari alasan yang jelas, bukan hanya karena perbedaan pandangan. “Kami ingin masyarakat tidak pernah merasa dibatasi dalam menyampaikan pendapat,” kata Yusril. Ia berharap kegiatan seperti ini bisa terus berlangsung sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan dialog nasional.

Konteks Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Acara Nobar

Menko Hukum juga menjelaskan bahwa hukum di Indonesia memberikan ruang luas untuk kebebasan berekspresi, termasuk dalam bentuk seni dan budaya. “Hukum tidak menghambat, justru memperkuat kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat,” ujarnya. Yusril menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah menggunakan kekuasaan untuk menekan kebebasan berpendapat, sepanjang tidak melanggar aturan yang berlaku.

Ia menyoroti bahwa film dokumenter seperti “Pesta Babi” menjadi bagian dari upaya menyebarluaskan isu-isu yang mungkin belum sepenuhnya terdengar ke masyarakat luas. “Film ini membantu menyampaikan narasi yang sebelumnya tidak terdengar dengan jelas,” kata Yusril. Menurutnya, pemerintah menjunjung tinggi peran media dan seni dalam membentuk opini publik serta memperkaya pemahaman tentang berbagai isu sosial.

Yusril juga menekankan bahwa pemerintah tidak pernah menutup mata terhadap masukan dari masyarakat. “Kritik yang disampaikan dalam film ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi kami, termasuk dalam mengoptimalkan kebijakan di Papua,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa pemerintah siap melibatkan masyarakat