Key Strategy KemenHAM: Apresiasi Terhadap Langkah TikTok-Tokopedia Pertahankan Pekerja

Key Strategy – Jakarta – Kementerian Hak Asasi Manusia memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah yang diambil oleh manajemen TikTok-Tokopedia. Perusahaan tersebut telah menegaskan secara resmi bahwa tidak terjadi pemutusan hubungan kerja di lingkungan kerjanya. Selain itu, KemenHAM juga mendorong sektor usaha untuk terus mengedepankan penghormatan terhadap hak-hak pekerja dalam setiap proses penyesuaian organisasi yang dilakukan. Key Strategy ini menjadi contoh baik bagi perusahaan lain di Indonesia.

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan, menjelaskan bahwa para pekerja yang terdampak merupakan karyawan yang secara sukarela memilih skema kompensasi. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari proses restrukturisasi organisasi. Klarifikasi yang diberikan memberikan kepastian bagi para pekerja sekaligus menjaga hubungan industrial yang harmonis. Key Strategy ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan.

Kementerian HAM mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan PHK di tengah tantangan geopolitik dan geoekonomi saat ini. Kebijakan perusahaan untuk tidak melakukan PHK merupakan wujud nyata penghormatan dan pemenuhan HAM. Key Strategy ini menjadi acuan bagi sektor swasta dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Munafrizal menyampaikan pernyataan tersebut dalam keterangan pers yang dirilis di Jakarta pada hari Rabu. Menurutnya, setiap proses restrukturisasi perusahaan, termasuk melalui skema pemisahan sukarela, harus tetap dilaksanakan dengan menghormati prinsip-prinsip HAM dan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Key Strategy ini menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam pengelolaan sumber daya manusia.

Setiap kebijakan perusahaan, termasuk penyesuaian organisasi di bidang ketenagakerjaan, perlu dilaksanakan melalui proses yang transparan, partisipatif, mengedepankan dialog serta memastikan penghormatan terhadap hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar hak asasi manusia. Itu merupakan bagian dari praktik bisnis yang bertanggung jawab. Key Strategy ini juga mencakup komunikasi yang efektif dengan seluruh pemangku kepentingan.

Key Strategy dalam Menghadapi PHK sebagai Isu Hak Asasi Manusia

Munafrizal menegaskan bahwa pemutusan hubungan kerja tidak hanya berkaitan dengan hubungan industrial, tetapi juga menyangkut hak asasi manusia. Kehilangan pekerjaan dapat memengaruhi pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya pekerja beserta keluarganya. Hal ini mencakup hak atas penghidupan yang layak, jaminan sosial, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Key Strategy ini memastikan bahwa setiap keputusan PHK mempertimbangkan aspek kemanusiaan secara mendalam.

Oleh karena itu, setiap keputusan yang berpotensi mengurangi kesempatan kerja harus dilakukan secara hati-hati, proporsional serta mempertimbangkan dampak HAM yang mungkin timbul melalui penerapan uji tuntas HAM. Ia menjelaskan uji tuntas tersebut mencakup identifikasi dampak terhadap hak pekerja, pemetaan kelompok rentan yang terdampak, langkah pencegahan dan mitigasi, pemantauan efektivitas kebijakan serta penyampaian informasi secara transparan kepada para pemangku kepentingan. Key Strategy ini menjadi kerangka kerja yang komprehensif.

Landasan Hukum dan Key Strategy Perlindungan Pekerja

KemenHAM juga mengingatkan bahwa hak atas pekerjaan dan perlakuan yang adil telah dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM serta berbagai regulasi ketenagakerjaan yang berlaku. Key Strategy ini memperkuat posisi hukum pekerja dalam menghadapi perubahan organisasi perusahaan.

Indonesia juga telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Ratifikasi ini menjamin hak setiap orang untuk bekerja, memperoleh kondisi kerja yang adil, dan perlindungan hak ketenagakerjaan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip International Labour Organization dan United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights. Key Strategy ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap standar internasional.

Menurut Munafrizal, dalam perspektif HAM, PHK harus menjadi langkah terakhir setelah perusahaan mempertimbangkan berbagai alternatif lain. Proses ini harus dilakukan sesuai ketentuan hukum, tidak diskriminatif, disertai pemberitahuan, kesempatan menyampaikan keberatan, pemenuhan hak pekerja serta mekanisme pengaduan dan pemulihan apabila terjadi pelanggaran hak. Key Strategy ini memastikan bahwa hak-hak pekerja tetap terlindungi dalam setiap situasi bisnis.