Pemerintah ajak Hipmi terlibat dalam proyek PLTS 100 GW

Key Strategy – Di tengah upaya untuk mempercepat transisi energi nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengajak sejumlah pengusaha muda yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) untuk turut serta dalam pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas total 100 gigawatt (GW). Upaya ini dilakukan dalam forum Hipmi Power Development Forum 2026 yang diadakan di Jakarta, Rabu, di mana Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis, Jisman P. Hutajulu, menjadi pembicara utama. Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan target pembangunan PLTS dalam dua tahun, yakni pada periode 2026 hingga 2028, dengan pendekatan yang bertahap.

Langkah strategis untuk ekonomi dan lapangan kerja

Jisman menyatakan bahwa proyek PLTS 100 GW bukan hanya memberikan peluang bisnis bagi pengusaha dalam negeri, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Selain itu, ia menekankan bahwa pelaku usaha lokal akan mendapatkan kemudahan dan prioritas dalam pengembangan energi terbarukan ini. “Kami berikan dukungan khusus kepada pengusaha dalam negeri agar bisa berperan aktif dalam ketenagalistrikan,” tambah Jisman.

Pembangunan PLTS 100 GW diproyeksikan membutuhkan investasi sekitar 71,3 miliar dolar AS atau setara dengan Rp1.140 triliun. Untuk tahap awal, pemerintah menetapkan target pembangunan kapasitas sebesar 17 GW, yang akan menjadi fondasi awal menuju target akhir. Menurut data yang dipaparkan, proyek ini diperkirakan dapat menyerap hingga 2,8 juta tenaga kerja di sektor konstruksi, sementara di sektor manufaktur, potensi penyerapan tenaga kerja berkisar antara 1,5 juta hingga 3,1 juta orang. Angka ini bergantung pada tingkat penggunaan produk dalam negeri, yang diharapkan bisa meningkatkan daya saing industri lokal.

Dampak ekonomi dan substitusi impor

Dalam konteks ekonomi, proyek PLTS 100 GW dianggap sebagai penggerak utama pertumbuhan PDB. Diperkirakan, proyek ini akan memberikan kontribusi antara 13,3 hingga 26,6 miliar dolar AS setiap tahun. Selain itu, penggunaan energi surya berpotensi mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil, dengan nilai substitusi mencapai 14,4 hingga 28,9 miliar dolar AS. Jisman menyoroti bahwa transisi energi tidak dapat terlepas dari penguatan infrastruktur pendukung.

Proyek PLTS juga dinilai sebagai solusi untuk mengurangi beban keuangan dari bahan bakar fosil. Dengan memadukan PLTS dan sistem penyimpanan energi (battery energy storage system/BESS), biaya energi listrik diperkirakan bisa diminimalkan hingga Rp73,9 triliun per tahun. “Ini adalah langkah penting untuk memastikan keberlanjutan pasokan energi,” ujar Jisman, menambahkan bahwa proyek tersebut menawarkan jalan cerdas menuju energi bersih yang lebih ekonomis.

Pembangunan transmisi sebagai prioritas

Menurut Jisman, keberhasilan proyek PLTS 100 GW sangat bergantung pada ketersediaan jaringan transmisi listrik yang memadai. Pemerintah memperkirakan kebutuhan pembangunan transmisi mencapai 48.000 kilometer, dengan nilai investasi sekitar Rp300 triliun. “Tidak ada transisi energi tanpa transmisi … apalagi potensi energi terbarukan kita jauh dari pusat beban listrik saat ini,” kata Jisman dalam pidatonya.

Pembangunan jaringan transmisi menjadi elemen kritis dalam mengoptimalkan potensi energi surya yang terdapat di daerah-daerah jauh dari pusat konsumsi. Hal ini memerlukan kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga keuangan. Jisman menambahkan bahwa peran Hipmi dalam proyek ini tidak hanya terbatas pada sektor listrik, tetapi juga mencakup inovasi teknologi, manajemen risiko, serta perluasan pasar.

Kolaborasi antar-sektor untuk keberlanjutan energi

Kementerian ESDM menegaskan bahwa kolaborasi antar-sektor adalah kunci sukses dalam mencapai target 100 GW. Selain memperkuat jaringan transmisi, pemerintah juga menekankan pentingnya pengembangan teknologi dan sumber daya manusia. “HIPMI memiliki peran penting dalam mendorong adopsi energi terbarukan di sektor industri,” jelas Jisman.

Dalam rangka mendukung transisi energi, pemerintah berharap Hipmi dapat menjadi mitra strategis dalam mengakselerasi proyek PLTS. Kehadiran para pengusaha muda diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata melalui inovasi dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor energi terbarukan. Selain itu, pemerintah juga akan memastikan adanya bantuan keuangan dan insentif perpajakan untuk meningkatkan daya tarik investasi.

Menurut data yang diungkapkan, seluruh proyek PLTS 100 GW diprediksi akan memerlukan pengelolaan yang terstruktur dan koordinasi antar-pihak. Adanya partisipasi Hipmi diperkirakan akan membantu mempercepat proses ini, terutama dalam meningkatkan kapasitas produksi lokal dan memperluas akses energi bersih ke berbagai daerah. Dengan potensi keuntungan yang besar, proyek ini diharapkan bisa menjadi pilar utama dalam transformasi ekonomi dan lingkungan Indonesia.

Kementerian ESDM menekankan bahwa pelaksanaan proyek PLTS tidak hanya menjadi bagian dari perencanaan jangka panjang, tetapi juga terkait langsung dengan kebutuhan pembangunan yang berkelanjutan. Jisman menyebutkan bahwa kontribusi energi surya dalam skala besar akan membuka jalan baru untuk ekonomi hijau dan ketahanan energi nasional. “Kita harus mempersiapkan segala aspek agar proyek ini bisa berjalan maksimal,” pungkasnya.

Tantangan dan peluang dalam pengembangan PLTS

Meski proyek PLTS 100 GW memberikan banyak peluang, tantangan seperti ketersediaan lahan, biaya tenaga kerja, dan teknologi masih perlu diperhitungkan. Jisman menyatakan bahwa pemerintah akan terus mengoptimalkan langkah-langkah untuk memastikan semua hambatan bisa diatasi. Dengan pelibatan Hipmi, ia optimis bahwa proyek ini akan menjadi bukti nyata komitmen Indonesia terhadap energi bersih dan keberlanjutan lingkungan.