Menteri LH Jumhur Optimistis Persoalan Sampah Nasional Tuntas 2028

Latest Program – Jakarta, Rabu – Dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, Rabu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jumhur Hidayat menyatakan yakin bahwa masalah pengelolaan sampah nasional dapat diselesaikan secara menyeluruh pada tahun 2028. Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini akan dicapai melalui penerapan teknologi konversi sampah menjadi energi listrik serta peningkatan partisipasi gerakan masyarakat dalam upaya penanganan sampah. “Mudah-mudahan tahun 2028 kita selesai urusan ini (sampah). Insya Allah bisa, karena komitmen dari Bapak Presiden adalah memastikan ini menjadi program prioritas nasional,” kata Jumhur dalam kesempatan tersebut.

Dalam upaya mempercepat proses pengolahan sampah menjadi listrik, Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) saat ini tengah memantau kinerja 36 daerah aglomerasi yang memiliki volume sampah melebihi 1.000 ton per hari. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk menjamin keberlanjutan program pengelolaan sampah yang diharapkan mencapai target pada 2028. Jumhur menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya Beracun (PSLB3) KLH telah bersiap untuk memberikan pengawasan yang ketat terhadap daerah-daerah yang menjadi fokus utama. “Kami sudah memiliki 36 daerah aglomerasi, yang sampahnya di atas 1.000 ton, dan ini sedang berjalan. Kami akan terus mengevaluasi seberapa cepat kecepatan realisasi program ini, karena isu sampah sudah ditetapkan sebagai prioritas nasional,” ujarnya.

Mudah-mudahan tahun 2028 kita selesai urusan ini (sampah). Insya Allah bisa, karena komitmen dari Bapak Presiden adalah memastikan ini menjadi program prioritas nasional.

Menurut Jumhur, pemerintah tidak hanya mengandalkan proyek-proyek besar dalam pengelolaan sampah, tetapi juga terbuka terhadap berbagai inovasi yang berasal dari masyarakat. Salah satu metode yang dianjurkan adalah Refuse Derived Fuel (RDF), yang dianggap sebagai solusi alternatif yang efektif. Metode ini tidak hanya mampu mengubah sampah menjadi bahan bakar, genteng, dan paving block, tetapi juga berpotensi menciptakan ribuan lapangan kerja. “RDF itu swakarya dari bawah, bahkan bisa menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat. Kami terus mendukung semua gerakan masyarakat yang memiliki visi untuk mengelola sampah secara optimal,” tambahnya.

Dalam konteks ini, Jumhur menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Ia menyatakan bahwa penanganan sampah tidak bisa hanya dijalankan oleh KLH sendirian, melainkan memerlukan partisipasi aktif dari berbagai kementerian dan lembaga. “Kita dorong agar semua pihak bekerja sama, karena sampah adalah masalah yang memengaruhi seluruh lapisan masyarakat. Dengan integrasi kebijakan, kita bisa mempercepat proses pengolahan sampah dan memastikan target 2028 tercapai,” jelasnya.

Direktorat Jenderal PSLB3 KLH, menurut Jumhur, sedang melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program di 36 daerah aglomerasi tersebut. Ia mengatakan bahwa proses supervisi yang ketat akan diberikan untuk memastikan setiap wilayah memiliki kemajuan yang signifikan. “Kami akan memantau kecepatan peningkatan pengolahan sampah, sehingga kita bisa menyesuaikan strategi yang diterapkan. Tahun ini, kita fokus pada pengawasan dan pengembangan metode-metode inovatif,” tambahnya.

Metode RDF, yang menjadi perhatian khusus, telah terbukti efektif dalam beberapa wilayah. Jumhur menjelaskan bahwa teknologi ini memungkinkan sampah yang sebelumnya dianggap sebagai limbah diubah menjadi produk bernilai ekonomis. Selain itu, metode ini juga memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kami sangat mengapresiasi inisiatif dari masyarakat yang menerapkan RDF. Dengan dukungan pemerintah, mereka bisa mengembangkan lebih lanjut sehingga menjadi contoh nasional,” ujarnya.

RDF itu swakarya dari bawah, bahkan bisa menciptakan ribuan tenaga kerja. Kita dorong terus semua gerakan masyarakat yang punya cita-cita mengelola sampah.

Jumhur juga menyoroti pentingnya pendekatan holistik dalam penanganan sampah. Ia menegaskan bahwa pemerintah berharap kebijakan yang dijalankan tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan ekonomi. “Sampah tidak hanya masalah lingkungan, tetapi juga tantangan ekonomi bagi masyarakat. Dengan menggali potensi sampah sebagai sumber energi, kita bisa mengurangi beban ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup,” paparnya.

Dalam rangka mewujudkan target 2028, KLH akan terus berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait. Jumhur mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan yang mendukung transformasi sampah menjadi sumber daya. “Kita akan mengintegrasikan semua kebijakan ini, sehingga tidak ada bagian yang terlewat. Dengan demikian, kita bisa mencapai tujuan penanganan sampah secara berkelanjutan,” jelasnya.

Menurut Jumhur, peran masyarakat sangat kritis dalam mencapai target tersebut. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat aktif, baik melalui pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga maupun partisipasi dalam proyek skala besar. “Kita butuh kesadaran kolektif bahwa sampah bukan hanya masalah pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita semua. Dengan kerja sama, saya yakin sampah nasional akan menjadi sejarah di tahun 2028,” pungkasnya.

Dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, isu sampah diperlakukan sebagai prioritas nasional. Jumhur menegaskan bahwa komitmen ini akan terus dijaga, baik melalui regulasi maupun dukungan keuangan. “Presiden telah menetapkan sampah sebagai isu yang urgent, dan kami siap mengimplementasikan semua langkah yang diperlukan untuk mencapai target tersebut,” ujarnya. Dengan kombinasi teknologi, inovasi dari bawah, dan keterlibatan berbagai pihak, Jumhur optimis bahwa Indonesia bisa menjadi contoh dunia dalam mengelola sampah secara efektif dan berkelanjutan.